.jpg)
Aceh Utara | acehtraffic.com - Permasalahan belum rampungnya pembebasan lahan untuk pembangunan bendung Irigasi Krueng Pase mendapat tanggapan pihak DPRK Aceh Utara. Diduga ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga terjadi sedikit kendala. Sehingga pihak dewan memandang perlu memanggil pihak eksekutif untuk membahas persoalan tersebut.
“Kita menduga ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Sehingga proses pembebasan lahan pembangunan bendung irigasi Krueng Pase terkendala.
Oleh karena itu, kita akan penggil pihak eksekutif dalam waktu dekat ini,”tegas Wakil ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Muthalib yang didampingi Ridwan Yunus ketua fraksi gabungan kepada wartawan koran ini, kemarin 18 April 2013.
Sambungnya, permasalahan pembebasan lahan harus mendapat perhatian dari sebuah program pembangunan. Jika ini tidak dilakukan, maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan tentunya. Apalagi dengan adanya laporan bahwa ada pemilik tanah yang belum mau menandatangi kesepakatan harga yang ditawar pemerintah.
“Pembangunan bendung irigasi harus kita dukung bersama, karena kepentingan masyarakat banyak. Tetapi permasalahan pembebasan lahan juga harus menjadi perhatian. Jangan ada pihak-pihak yang bermain di dalamnya. Sehingga ada pemilik tanah yang merasa dirugikan,”tegas Thaliban panggilan akrabnya.
Pentingnya dirampungkan terkait pembebasan lahan, lanjut Thaliban, sebab pembangunan tidak mungkin dapat dilakukan segera jika areal tanah tersebut masih dalam sengketa. Apalagi lokasi tanah persis berada dalam bangunan induk rencana pembangunan.
“Kalau ada lahan yang belum rampung dibebaskan, tidak mungkin bangunan dapat dikerjakan. Sebab tidak mungkin pengecoran pondasi dapat dilakukan secara bertahap tentunya. Ini tentunya menyangkut dengan kualitas pembangunan nantinya. Oleh karena itu harus diselesaikan akar permasalahannya,”ungkap Thaliban.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan dan ESDM, Ir Mawardi, rencana pembangunan bendung irigasi Krueng Pase membutuhkan sekitar Rp 135 miliar. Sejauh ini, pekerjaan pembangunan sudah mencapai sekitar 18 persen.
“Dana yang telah terserap sekitar Rp 20 miliar dalam dua tahun terakhir, yakni 2011 dan 2012. Dana ini digunakan untuk tahapan perencanaan hingga pemasangan tiang pancang pondasi. Sedangkan kebutuhan dana, pembangunan bendung hingga penghubung saluran mencapai Rp.135 miliar,”ungkap Mawardi.
Terkendalanya pembebasan lahan menurut Mawardi tentunya berakibat pada proses pembangunan. Akibatnya pengecoran dan pemasangan tiang pancang tidak dapat dilakukan menyeluruh. Sebab saat pengecoran nanti harus dilakukan serentak atau satu kesatuan. | AT | I | RA |
Baca juga :
