Lhokseumawe | acehtraffic.com - 150 orang terdiri dari Mukim, Keuchik, Keujruen Blang (Pengurus Petani pemanfaatan Air) dan sejumlah petani yang dikomandani oleh mantan karyawan Exxon unjukrasa menuntut pemerintah daerah agar segera melanjutkan pembangunan bendungan (waduk) Krueng Pase di Desa Lhok Jok, Kecamatan Meurah Mulia.
Para pejabat desa itu mengatasnamakan dirinya sebagai penerima manfaat pembangunan irigasi tersebut (Petani) dari sembilan kecamatan di Aceh Utara, melakukan aksi demo ke kantor DPRK Aceh Utara dan kantor Bupati Aceh Utara, Rabu 17 April 2013 pukul 10.00 WIB.
Zulfikar (26) warga Gampoeng Pulo Blang Kecamatan Meurah Mulia yang juga sebagai korban pembangunan irigasi itu beberapa waktu lalu mengatakan akan ada demo dalam dua hari ini menuntut dilanjutkan pembangunan inrigasi “tapi mereka tidak membawa kasus pemilik tanah yang dimotori oleh Mukim Keuchik dan orang Exxon” katanya via Telpon selular.
Mereka berdemo menuntut pemerintah daerah agar segera membangun bendungan (waduk) Krueng Pase di Desa Lhok Jok, Kecamatan Meurah Mulia yang tak kunjung selesai. “aneh kalau kita yang paling vokal dalam mengadvokasi kasus ini nggak diajak, para elit gampong pula yang jarang-jarang mau demo” Katanya.
Dalam rombongan tersebut terlihat pula seorang tokoh mantan karyawan ExxonMobil, Terpiadi A Majid sebagai koordinator lapangan demo, Majid, Husaini, Rinaldi, Rusli. Selain itu, para imum mukim yaitu A. Latif (Meurah Mulia), H. Rasyidin (Nibong), H. Lidan (Syamtalira Bayu), M. Thaeb (Syamtalira Aron), Buhanuddin (Tanah Pasir), Mahdi (Samudera), M. Ishak (Tanah Luas), Martunis (Matangkluli).
Kedatangan tamu terundang itu lansung diterima oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Ridwan Yunus dan Taliban serta anggota dewan lainnya. Dalam orasi di gedung DPRK, Petani menuntut pemerintah supaya segera menyelesaikan irigasi, karena warga telah merelakan tanah mereka diganti rugi dengan harga murah Rp 10.000/meter.
“ini jelas aneh sangat bertentangan, ini jelas demo pesanan, apalagi mereka tak mau mendengar alasan apa dari pemerintah daerah dan DPRK, mereka yang menyamar sebagai rakyat (petani) mendesak supaya waduk tersebut segera dibangun tahun ini” Kata Zulfikar.
Usai berdemo di kantor DPRK, mereka berangkat menuju ke kantor Bupati Aceh Utara dengan berjalan kaki, sepanjang jalan berteriak meminta pemerintah daerah segera membangun waduk sebagaimana harapan masyarakat.
Sementara Kepala Dinas Pengairan (SDA) Ir H Mawardi, dalam penjelasannya mengatakan, pembangunan waduk Krueng Pase di Desa Lhok Jok sebenarnya sudah dapat dikerjakan bangunan sejak beberapa bulan lalu. Namun karena terkendala dengan ganti rugi tanah beberapa orang saja yang tidak memberikan harga tanahnya Rp 10.000/ meter.
Padahal, panitia sembilan atau pemerintah daerah sudah menyediakan dana anggaran ganti rugi tanah tersebut, namun gagal dieksekusi beberapa pekan lalu. Bahkan, tambah Mawardi seperti yang laporan Ibrahim Ahmad dari Tribun News, dana harga tanah orang tersebut sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon, kapan mau diambil sudah ada.
Pada pukul 11.55 WIB unjuk rasa beralih ke kantor Bupati Aceh Utara, massa minta Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib atau Cek Mad dan wakilnya Muhammad Jamil segera turun dari ruangan kerjanya di lantai dua kantor itu untuk menjumpai mereka.
Pendemo, mereka yang dipesan jauh dari pedalaman ini dengan ramah tamah juga diterima oleh Wakil Bupati Drs M Jamil M Kes dan Sekda Ir Syahbuddin Usman. Di hadapan massa akhirnya diterima Wakil Bupati Muhammad Jamil. Sedangkan Bupati Cek Mad kabarnya sedang tugas dinas di luar daerah.
Wabup Jamil berjanji bahwa Pemerintah Aceh Utara pada tahun ini akan menyelesaikan pembangunan Waduk Krueng Pase. “Kita tuntaskan secepatnya, karena pembangunan waduk itu menjadi prioritas pemerintah,” katanya.
Seperti biasanya kebanyakan pendemo yang melakukan aksi protes melawan kebijakan pemerintah yang tidak populis, sering terjadi debat dan baku hantam dengan elit pemerintah. Namun aksi elit desa ini justru dengan gamblang diterima oleh pejabat negara bak tamu yang telah diundang jauh-jauh hari.
Seperti pantau awak media termasuk Zulfikar Husein dari Atjehpost, mengabarkan selepas memberi menjelasan, Wabup Jamil kemudian menandatangani petisi yang diserahkan massa tentang komitmen menuntaskan pembangunan waduk tersebut. Sebelum massa membubarkan diri, Wabup Jamil minta foto bersama para pendemo.
Dalam unjuk rasa itu juga terlihat tokoh vokal yang menyuarakan pemebebsan lahan waduk itu kontra dengan hukum. Dr Boihaqi dosen IAIN Arraniry Banda Aceh juga mengakui sebelumnya dia mendapatkan informasi bakal didemo oleh sekelompok orang, mendapat kabar itu dia lansung bergegas ke Pasee dan menumpangi aksi unjukrasa itu.
Sebelumnya saat eksekusi kedua tanggal 7 Februari 2013 juga pernah terjadi hal demikian, sejumlah orang yang menggunakan parang hampir bentrok denga pemilik tanah, diindikasi mereka koordinir oleh Ayah 18 dan diduga danai oleh konsultan dinas PU pengairan sebesar 10 juta.
Pemilik tanah sebenarnya menolak putusan pembebasan dengan harga 10.000 rupiah, karena putusan tersebut tidak partisipatif dan tanpa musyawarah “yang ada hanya rapat sosialisasi dikecamatan, mungkin absen itu yang dijadikan bukti oleh pemerintah sebagai bukti muasyarakah” Kata Dr Boihaqi di Cafe 55 tadi sore.
Menurut informasi di internal DPRA mengatakan dalam rapat gedung DPRA, Aceh Utara pernah meminta Pemerintah Aceh untuk mengalokasi dana pembangunan waduk Krueng Pase dengan total anggaran dalam satu meter sebesar 49.000 rupiah. Namun realisasinya dilapangan untuk pembebasan lahan waduk yang dipenuhi tanaman produktif itu hanya dihargai sebesar 10.000 rupiah.
Sementara Hj Usman sebagai koordinator aksi itu mengakui sebelumnya membuat rapat rencana unjukrasa di Kantor Camat minggu lalu. Dia menolak komentar soal harga pembebasan tanah senilai 10.000 rupiah. “ini aksi kami rencanakan sendiri hai talake peutuah-peutuah cit bak tokoh-tokoh lage Terpiadi, hana nyan kamoe hana soe yue” Katanya.
Bagaimana jawaban Bapak seandainya tanah bapak yang dipenuhi ratusan pohon sawit produktif itu dihargai 10.000 rupiah apakah bapak menerima demi kepentingan pembangunan? “maaf itu bukan ranah kami, kamihanya mendesak utk melanjutkan soal layak itu bukan urusan kami tp urusan pemerintah, Itu kan, maaf suara bapak tidak terdengar lagi disini hujan deras” Katanya saat menjawab konfirmasi wartawan via telpon selulernya. | AT | IS | Foto: Zulfikar Husein dan RRI |
