acehtraffic.com- Organisasi
Kerjasama Islam (OKI) membahas siatuasi darurat yang dialami muslim Myammar dan
menganggap bahwa Negara yang mayoritas ummad Budha tersebut tidak respon untuk
menyelesaikan persoalan Etnis Rohingya tersebut.
Tanggal 14 April 2013 lalu, Organisasi
Kerjasama Islam (OKI) menggelar sidang darurat membahas kondisi mengenaskan
muslim Myanmar. Di sidang tersebut, Sekjen OKI, Ekmeleddin İhsanoğlu dalam
pidatonya mengkritik keras sikap negatif pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan
persoalan umat muslim di negara itu memperingatkan dampak luas dari aksi
kekerasan umat Budha radikal terhadap minoritas muslim Rohingya serta
merembetnya krisis tersebut ke pusat.
Sekjen OKI terkait hal ini
mengatakan, kelompok radikal menilai sikap negatif pemerintah Myanmar sebagai
pendorong bagi mereka untuk melakukan kejahatan dan hasilnya adalah
berlanjutnya aksi kejahatan itu sendiri
serta meluasnya ke wilayah lain.
Kelompok kontak bagi kaum
minoritas Rohingya di OKI juga menuntut pengiriman tim pencari fakta oleh
komisi Hak Asasi Manusia PBB ke Myanmar serta menekankan bantuan negara
tetangga, Bangladesh dan Malaysia untuk menyelesaikan krisis umat Muslim
Myanmar.
Seruan OKI ini dirilis di saat
sejak satu tahun lalu hingga kini berbagai upaya organisasi ini untuk mengirim
delegasi ke Myanmar guna menyelidiki kejahatan umat Budha radikal terhadap
muslim Rohingya tetap gagal.
Meski pemerintah Myanmar seraya
menolak pengiriman delegasi OKI tetap menekankan penyelesaian krisis oleh pemerintah
negara ini serta kontrol militer untuk mencegah menjalarnya kekerasan, namun
terbongkarnya berita mengejutkan terkait kinerja militer Myanmar terhadap
muslim negara ini mengindikasikan bahwa pasukan keamanan Myanmar terlibat dalam
aksi kejahatan terhadap umat muslim.
Beberapa hari lalu, sejumlah
media di laporannya menyebutkan, perempuan dan anak gadis Muslim negara bagian
Arakan, Myamnar yang ditahan di penjara dijadikan obyek seksual.
Meski militer dan pemerintah
Myanmar mengklaim netral dalam kasus kejahatan terhadap muslim Rohingya, di
berbagai laporan disebutkan bahwa militer negara ini menjadikan perempuan
muslimah yang ditahan sebagai pelampiasan seks mereka. Apalagi sejumlah berita
menyebutkan perempuan tersebut diseret secara paksa ke pos-pos militer Myanmar.
Berita mengiriskan ini terus
menyebar di saat presiden Myanmar masih tetap saja berkutat dengan pidato
kosongnya terkait persatuan. Presiden Myanmar juga memanfaatkan pasukan
keamanan dan militer untuk mengakhiri tragedi yang saat ini bukan saja terjadi
di negara bagian muslim Arakan, namun juga merembet ke wilayah pusat negara
ini.
Bulan lalu, umat Budha radikal
terus melancarkan operasi pembersihan etnis di negara ini dengan menyerbu rumah
dan masjid umat Muslim di sekitar pusat Myanmar. Dalam aksi brutalnya selain
menewaskan puluhan orang, umat Budha radikal ini juga menjarah harta benda umat
muslim. Oleh karena itu harus dikatakan bahwa peringatan OKI dan seruan
pemerintah Myanmar untuk bersatu belum cukup mengobati penderitaan yang dialami
umat muslim negara ini.
Sejatinya langkah paling penting
adalah mengakui secara resmi muslim Myanmar sebagai kaum minoritas oleh
pemerintah. Karena dengan tidak diakuinya secara resmi hak-hak warga muslim
oleh pemerintah Myanmar saat ini bukan saja mendorong kejahatan umat Budha radikal,
tapi tidak adanya kewarganegaraan secara resmi memungkinkan militer negara ini
mengusir warga Muslim.
Padahal berbagai data sejarah
membuktikan bahwa Muslim Myanmar sejak lama telah tinggal di negara ini
khususnya di negara bagian Arakan. Namun mereka sampai saat ini masih belum
juga mendapat hak-hak legal mereka sebagai warga Myanmar| AT | R | Irib|
