News Update :

ACEH

POLITIK

NUSANTARA

Wagub Aceh Terima Kunjungan Komisi VIII DPR RI

Jumat, 16 Februari 2018

Banda Aceh | acehtraffic.com – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menerima kunjungan tim dari Komisi VIII DPR RI yang membidangi, Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penangguangan Bencana, Badan Amil Zakat dan Badan Wakaf Indonesia di ruang potensi Daerah, Kamis (15/02/2017).
Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi VIII, H. Marwan Dasopang mengatakan, kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Aceh untuk mendapatkankan informasi dan data factual terkait pelaksanaan program pembangunan secara umum di Aceh dan yang menjadi tupoksi Komisi VIII.
Tim Komisi DPR RI juga akan melakukan sejumlah kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, dan Pondok Pesantren Darul Qurani.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Aceh saat menyambut baik kunjungan tim Komisi VIII DPR RI ke Aceh.
“Kami menganut Pemerintahan yang kolaboratif, artinya tidak ada sekat-sekat antar lembaga, dan saling berkerja sama dalam menyelesaiakan berbagai masalah, yang namanya Pemerintah ya Pemerintah,” kata Nova.  
Nova berharap kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Aceh dapat memberi manfaat kepada DPR RI dan juga Pemerintah Aceh. “Kami memberikan waktu yang sebanyak-banyak kepada Komisi VIII untuk berdiskusi dengan lembaga terkait di Aceh,” ujar Nova.

Pertemuan tersebut dihadiri, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Munawar, Kepala Dinas Sosial Aceh, Al-Hudri, Kepalda BPBA, Yusmadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nevi Ariyani, Kakawanil Kemenag Aceh, Daud Pakeh serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Aceh Timur Sosialisasi Pemberantasan Saber Pungli

Jumat, 15 Desember 2017

acehtraffic.com | IDI – Bupati Aceh Timur H. Hasballah HM.Thaib melalui Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Timur, Safrizal, SH, M.AP, membuka secara resmi Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Sapu Bersih-Pungutan Liar (Saber Pungli) di Aula Serbaguna Idi, Kabupaten Aceh Timur, Jumat 15 Desember 2017.

Dalam sambutannya, Safrizal menjelaskan, dengan adanya sosialisasi tersebut maka hal-hal yang berurusan dengan pungutan yang tidak resmi (liar—red) semakin menghilang. “Kami berharap seluruh peserta untuk berperan aktif dalam mensosialisasi program saber pungli hingga ke satkernya masing-masing, karena pungli itu merugikan masyarakat dan daerah,” ujar Safrizal.

Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan dihadiri ratusan peserta dari pimpinan SKPK, BUMN/BUMD, perbankan, camat, keuchik, kepala SMA/SMP/SD dan pokja dan anggota UPP Kabupaten Aceh Timur.

Sementara pemateri hadir dari Tim Satgas Saber Pungli Propinsi Aceh yaitu AKBP Drs. Zakaria, Kompol Syamsuar, Rudi Ismawan, AKP Suhardi, Irmayani, Bripka Rahmat Salihin. Kegiatan sehari itu diikuti ratusan peserta dari berbagai instansi pemerintah (sad)

Kejaksaan Ingatkan Kerawanan Penggunaan Dana Desa

Jumat, 25 Agustus 2017

acehtraffic.com- Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegarisman mengatakan, kejaksaan berkomitmen untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana desa oleh perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya sosialisasi dana desa yang dilakukan kejaksaan se-Indonesia ke desa-desa.

Tujuannya yakni mengedukasi kepala desa agar dana tersebut digunakan sesuai peruntukan.

"Untuk menghindari penggunaan yang tidak semestinya, pelanggaran hukum, dan tujuan tidak tercapai, maka kejaksaan melaksanakannya secara serentak pada hari ini," ujar Adi di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Adi mengatakan, dana desa yang digelontorkan pemerintah jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu, penegak hukum harus memastikan dana tersebut tepat sasaran.

Adapun materi sosialisasinya yakni terkait tujuan pemerintah memberi dana desa, mekanisme penyaluran, penggunaannya, hingga melaporkan jika menemukan kecurangan dalam penggunaannya.

"Sehingga proses penggunaan dana desa oleh masing-masing kepala desa dilaksanakan dengan benar, tidak ada penyimpangan dan tujuannya tercapai," kata Adi.

Kejaksaan juga mengingatkan kerawanan penggunaan dana desa dan celah-celah penyelewengannya. Misalnya, dana desa digunakan di luar rencana oembangunan prioritas. Ditemukan juga kasus penggunaan dana desa yang anggarannya sudah masuk anggaran daerah sehingga ada anggaran ganda.

"Termasuk ada kegiatan fiktifnya. Itu kita ingatkan," kata Adi.
Kejaksaan mulai gencar melakukan sosialisasi dana desa tak lama setelah adanya tangkap tangan di Kejaksaan Negeri Pamekasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.
Awalnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta yang menggunakan dana desa.

Anggota LSM melaporkan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Laporan itu sempat ditindaklanjuti Kejari Pamekasan dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Tetapi, diduga ada komunikasi beberapa pihak di Kejari dan Pemkab Pamekasan.

Dalam pembicaraan antara jaksa dan pejabat di Pemkab Pamekasan, disepakati bahwa penanganan kasus akan dihentikan apabila pihak Pemkab menyerahkan Rp 250 juta kepada Kajari Pamekasan.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii ingin agar kasus tersebut dihentikan dan menganjurkan untuk menyuap jaksa. Ia juga ikut berkoordinasi untuk menurunkan angka yang disepakati sebesar Rp 250 juta. Akan tetapi, Kepala Kejari menolak menurunkan angka pemberian yang telah disepakati. (kompas.com)

Sekda Buka Rakor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional

Banda Aceh |acehtraffic.com– Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, MM yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Syaiba Ibrahim membuka  Rapat Koordinasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)  se- Aceh di hotel Grand Nanggroe, Kamis (24/08/17).

Sekda Dermawan dalam sambutan yang dibacakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Syaiba Ibrahim menyampaikan, penyediaan air minum merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus ditingkatkan karena kebutuhan air minum masyarakat terus meningkat. 

Syaiba mengakui, upaya pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat tidaklah mudah. 

Hal ini disebakan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti terbatasnya kemampuan PDAM dalam menjamin kelancaran pendistribusian air bersih ke pelanggan,  sulitnya menjangkau pelanggan yang jauh dari pusat pelayanan, dan soal ketersediaan sumber air bersih yang terkadang tidak stabil.

Untuk mengatasi hambatan itu kata Syaiba, Pemerintah Aceh  telah membentuk Badan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BP SPAM) Regional , dengan tugas utama  melakukan pendampingan bagi PDAM di seluruh Aceh agar dapat meningkatkan kinerjanya.

“Lembaga ini juga bertugas melakukan pengembangan SPAM di berbagai daerah, dengan harapan agar empat standar pelayanan dan penyediaan air minum, yaitu: kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan, dapat kita penuhi,” kata Syaiba.

Meskipun tidak mudah kata syaiba, Peningkatan pelayanan tetap akan ditingkatkan dengan memberdayakan semua kekuatan yang ada, termasuk dukungan dari pemerintah pusat. 

“Oleh sebab itu, program-program penyediaan air di Aceh perlu kita sinergikan dengan program yang ada di tingkat pusat,”ujar Syaiba. 

Syaiba mengatakan, pertemuan rapat koordinasi tersebut akan lebih fokus pada upaya menggali permasalahan dan merumuskan ide-ide untuk meningkatkan pelayanan dan akses air minum kepada masyarakat di Aceh. 

“Mari kita memanfaatkan forum ini untuk saling berdiskusi, berbagi dan bertukar informasi terkait upaya meningkatkan program layanan air minum yang lebih baik.  Semoga kerja keras dan niat baik kita mendapat ridha dari Allah SWT,” ujar Syaiba. (lis)

Pengurus Baru Veteran Dikukuhkan

IDI |acehtraffic.com– Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kab. Aceh Timur Masa Bakti Tahun 2016-2021 dikukuhkan. Pengukuhan dan pelantikan dipusatkan di Aula Serbaguna Idi, Rabu 23 Agustus 2017.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Asisten II Setdakab Aceh Timur, Usman A. Rachman, SH,SP, MM, Pabung Idi (Makodim 0104 Aceh Timur ) Mayor Inf. Sulistiono, para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), para camat dan tamu lainnya. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan Ketua LVRI Aceh, Kolonel (Purn) H.M.Djafar Karim.

Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM.Thaib dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Setdakab Aceh Timur, Usman A. Rachman, SH, SP, MM, mengapresiasi pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LVRI Aceh Timur di Idi, karena selama ini LVRI Aceh Timur berkantor di Langsa.

“Alhamdulillah, sekarang di Aceh Timur sudah memiliki Kepengurusan LVRI. Muda-mudahan keberadaannya didaerah dapat menambah pengetahuan kalangan pelajar dalam mensosialisasi makna perjuangan dan kemerdekaan,” ujar Usman seraya mengatakan, perlu diketahui tanpa mereka (pejuang terdahulu—red) akan akan lahir negeri ini seperti ini.

Kepengurusan DPC LVRI Aceh Timur Tgk. Ilyas Arbi (Ketua), Hanafiah Basyah (Wakil Ketua), Ilyas (Sekretaris) dan Tgk. H. M. Yasin (Bendahara). Anggota terdiri dari Abd. Djalil Yusuf, M. Zein Ajad, Muhammad Yunus, Amiruddin, Ismail Bencik dan Abdullah Amad. (sd).

INTERNASIONAL

LINGKUNGAN

 
© Copyright The Aceh Traffic 2010 -2016