The Aceh Traffic Media |

OPINI »

More on this category »

KILAS GAMPONG»

More on this category »

Seni Kreasi »

More on this category »

Pengacara Tuding Salah Satu Hakim dan Oknum Jaksa Minta Uang sama Kliennya

Tuesday, September 2, 2014

HNF (Pengacara YN )
Bireun | acehtraffic.com - Kasus penimbunan Minyak oplosan yang menimpa YN (31) berubah menjadi sebuah permainan di kejaksaan dan Pengadilan Negeri Bireun.

Informasi yang di terima Reporter acehtraffic.com yaitu Kisah tragis menimpa Ibu terdakwa yaitu Rohana binti Ismail (51) yang tinggal di Desa Tingkeum Manyang, Kutablang, Bireun. Anaknya yang diduga menimbun 4,2 ton minyak mentah (hasil oplosan) dan 1.000 liter solar membuatnya jatuh sakit akibat ulah pengacaranya yang meminta uang puluhan juta Rupiah yang katanya akan di berikan untuk Hakim dan jaksa sebagai syarat penangguhan tahanan.

Mengingat anak kesayangannya ibu Rohana pun memenuhi keinginan si pengacara yang berinisial HNF dan akhirnya uangnya pun di kasih tanpa di ketahui YN (anak Ibu Rohana), tidak hanya di situ, HNF juga mengancam akan di pecat anaknya dari kepolisian jika Rohana tidak mengeluarkan uang,

HNF pun menuding salah seorang oknum Jaksa dan hakim telah di beri uang untuk penanganan kasus YN yang katanya untuk penangguhan tahanan dan keringanan Hukuman.

Jika di baca dari KUHP Terkait dengan penangguhan penahanan, dapat kita lihat ketentuan yang mengaturnya dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,  (“KUHAP”) yang berbunyi atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Dengan demikian, untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada Permintaan dari tersangka atau terdakwa, Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan dan Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. 

Dan menjadi tanda tanya publik tentang permintaan uang yang di minta oleh pengacara (HNF) yang di kenal oleh masyarakat Kabupaten Bireun. 

Pengacara yang berbadan tinggi dan berkacamata tersebut tidak menghiraukan keadaan terdakwa baik mampu atau miskin yang penting uang mengalir semua kasus lancar, ujar seorang saksi (namanya tidak boleh di sebutkan) yang mengikuti jejak HNF dalam perkara penanganan kasus YN.

Hal tersebut di tanggapi oleh Zuilfikar SH dari Lembaga Badan Hukum (LBH) Post Lhokseumawe, dalam penangan perkara penangguhan tahanan dan peringanan hukuman tidak ada jaminan uang, jika ada pengacara yang meminta uang berarti dia sudah melanggar kode etik dan cacat hukum, dan pengacara yang menyelasaikan kasus dengan uang itu namanya mafia hukum yang mencari ke untungan dari si korban, dan hal itu sangat bertentangan dengan undang-undang," Pungkas Zulfikar. | AT | TM |

Dengan E-Disiplin, PNS Kota Banda Aceh tidak Bisa Lagi Bolos Sembarangan

Banda Aceh | acehtraffic.com - Mulai saat ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak bisa sembarangan bolos kerja karena ketidakhadiran PNS setiap harinya dengan mudah dapat di pantau oleh Wali Kota, Sekda dan atasan langsung si PNS melului aplikasi E-Disiplin.

Aplikasi Absensi Online dan Monitoring Disiplin PNS atau lebih dikenal E-Disiplin PNS ini merupakan sebuah instrumen bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan dan sanksi bagi PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010.

Aplikasi ini diluncurkan langsung oleh Wali kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE, Senin (1/9/14) di Aula Lantai IV,  Gedung. A, Balai Kota, Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Illiza mengatakan pada tahap awal penerapan E-Disiplin PNS hanya berlaku pada 5 SKPD yaitu: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Pelayanan Perizinan, Terpadu Satu Pintu.

Katanya, semua ini dilakukan sebagai upaya pembinaan PNS dan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Banda Aceh Model Kota Madani.

Dalam kesempatan tesebut, Illiza memastikan kehadiran Aplikasi E-Disiplin ini bukanlah sesuatu hal yang perlu dirisaukan oleh PNS Kota, karena disiplin merupakan bagian dari ajaran Islam.

Sementara itu kabag Administrasi Pembangunan, Maulidar SE MP saat mempresentasikan
E-Disiplin PNS menyebutkan Aplikasi E-Disiplin PNS ini dirancang dalam rangka memudahkan Trio (Walikota, Wakil Walikota dan Sekda) dalam melakukan pengawasan kedisiplinan PNS secara real time yang dapat diakses dimana dan kapan saja.

Selain pimpinan, aplikasi ini juga dapat diakses oleh masyakarat untuk melakukan pengawasan langsung terhadap tingkat kedisiplinan PNS melalui link disiplin.bandaacehkota.go.id.

Aplikasi Absensi Online dan Monitoring Disiplin PNS ini menyajikan 5 menu utama yaitu, menu Absensi, menu ini menampilkan data pegawai diseluruh SKPD dan data atasan langsung.  Menu Absensor SKPD, menu ini digunakan oleh setiap absensor SKPD untuk merubah status pegawai. Kemudian ada menu peringkat SKPD yang menampilkan persentasi kedisiplinan pegawai pada setiap unit kerja. Ada juga menu Sanksi, dimana menu ini secara otomatis mendeskripsikan jenis sanksi setiap PNS secara real time. Dan yang terakhir  menu regulasi, dimana pada menu ini menampilkan regulasi teknis terkait disiplin PNS.

Turut hadir pada peluncuran Apliksai E-Disiplin ini,  Kepala Ombudsman RI-Perwakilan Aceh Taqwaddin,MS, Sekda Kota Banda Aceh Drs T Saifuddin TA M Si, Asisten II Ir Bahagia Dipl SE, Asisten III M Nurdin S Sos, para Staf ahli Walikota, para Kepala SKPD serta ratusan PNS jajaran Pemko yang memadati Aula Lantai IV. | AT | HR | Rilis |

Illiza Launching Aplikasi Permohonan Informasi Online

Banda Aceh | acehtraffic.com – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaunching sebuah aplikasi permohonan informasi secara online untuk masyarakat, Selasa (2/9) di Aula Balaikota.
"Tentunya kita bersyukur atas rahmat Allah yang senantiasa dicurahkan. Karena sehari sebelumnya kita telah meluncurkan e-disiplin. Kini kita kembali melaunching satu aplikasi yang sangat penting berupa pelayanan informasi online masyarakat, " ujar Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal saat melaunching aplikasi tersebut.
Dengan Launching aplikasi tersebut katanya Pemko menunjukkan kepeduliannya akan keterbukaan informasi dan transparansi publik. Sehingga masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan.
Dengan demikian kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program Pemko akan semakin meningkat, lanjut Illiza.
"Dengan aplikasi tersebut masyarakat tidak perlu lagi berdesak desakan, antri dengan waktu lama untuk mendapatkan informasi dari pemerintah Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Untuk itu Walikota meminta setiap pejabat PPID yang mewakili dinas/instansi/badan/bagian dapat memberikan informasi yang real kepada masyarakat melalui sistem aplikasi yang telah diciptakan.
Walikota dalam kesempatan itu juga berharap kedepan Pemko dapat lebih banyak menciptakan aplikasi aplikasi lain seraya juga berharap publik dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan sebaik baiknya.
Kepala Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Muzakkir mengatakan launching aplikasi tersebut merupakan bentuk pelayananan pemerintah dalam memenuhi informasi bagi masyarakat.
“Apalagi 2015 nanti kita sudah open data, tidak ada yang ditutup-tutupi semua harus terbuka kepada mayarakat, kecuali data rahasia negara,” kata Muzakkir di sela-sela pembukaan kegiatan Rakornis PPID bersama SKPD se-Kota Banda Aceh.
Selain itu katanya, tujuan Rakornis tersebut mendorong PPID pembantu yang ada di SKPD-SKPD ikut membantu memberi informasi kepada masyarakat.
Sementara itu tim PPID utama Kota Banda Aceh T Taufik Mauliansyah menjelaskan aplikasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tanpa harus ke kantor pusat informasi. Masyarakat dapat membuka web PPID ppid.bandaacehkota.go.id dan mengisi formulir.
Setelah proses pengisian formulir selesai nanti pemohon akan diminta untuk apa penggunaan informasi tersebut dan mengarahkan pada SKPD mana data tersebut dan dalam bentuk apa. Setelah itu aplikasi akan membalas apakah informasi tersebut dapat diberikan, ditunda atau penangguhan kapan akan dipenuhi permintaan.
“Semua data pemohon akan terecord data KTP, langsung tampil, kalau data disalahgunakan maka pemohon dapat dipidanakan,” ujar Taufik.
Sehari sebelum lauching, Dishubkominfo melakukan Rakornis dengan sekretaris dinas/badan, para kepala tata usaha kantor, dan Kasubbag sekretariat Pemko Banda Aceh. Rakornis dibuka langsung Setda Kota Banda Aceh T Saifuddin TA.
“Tanda sebuah pemerintah yang baik itu ketika meganggap keterbukaan informasi adalah hal yang sangat penting. Kita perlu dikotrol masyarakat karena kita bekerja untuk melayani masyarakat,” ujar Saifuddin.
Ia berharapa ke depan Banda Aceh sebagai kota kecil yang terbaik se-Indonesia. Banda Aceh harus menjadi pengagas dan menjadi pilot project bagi kota-kota lain.
“Tidak ada yang melarang untuk bercita-cita, banyak ide-ide cemerlang dari orang kita, maka perlu dilaksanakan sebelum orang lain yang mengaplikasikan,” tutup Setda. | AT | BSM |
LINTAS NUSANTARA »
DUNIA HARI INI »

Berita Lam Basa Aceh

Baca beurita laen »