Langsa | acehtraffic.com- Wakil ketua MPR-RI Ahmad Farhan Hamid mengatakan bila ada tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat dan tercoreng secara moral serta punya reaksi masyarakat maka pejabat itu harus introfeksi terhadap apapun hal masalah yang dilakukan.
,”Jika memang hal itu dilakukan harus ambil sikap yaitu turun dari jabatan, jangan sampai orang yang mengambil sikap, tapi beliau sendiri yang mengambil inisiatif untuk mundur jangan menunggu dari orang untuk ambil sikap,” Ujar Dr Ahmad Farhan Hamid, MS yang diwawancara reporter acehtraffic.com disela acara diskusi ilmiah di Hotel Harmoni Langsa. Kamis 2 Mei 2013
Pernyataan itu menanggapi dugaan perselingkuhan Sekda Aceh Timur yang meng-inapkan perempuan ber-inisial MA alias T (28) pegawai honorer yang bekerja sebagai ajudan pembantu, dan perempuan tersebut masih berstatus istri orang, dan tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan suami sahnya. ,”Itu tidak boleh, itu tidak boleh,” Tambah Farhan Hamid.
Selain itu wakil MPR-RI tersebut juga menambahkan, jika memang benar itu terjadi demikian, sebaiknya kalu memang pelaku adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kesalahan yang ia lakukan serta diketahui oleh umum dan masyarakat yang bersangkutan semestinya memilih untuk melepas jabatannya.
Wartawan acehtraffic.com sudah beberapa kali melakukan konfirmasi ke Sekda Aceh Timur, namun sekda belum merespon konfirmasi tersebut. Konfirmasi akan terus dilakukan terhadap pemberitaan ini.
Kasus perselingkuhan pejabat teras di Aceh Timur Santer pasca pemberitaan media Tempo.co, atas keterangan LSM Cakradonya yang sedang intens menelusuri dan mendampingi suami dari perempuan yang diduga terlibat perselingkuhan dengan Sekda Aceh Timur menggugat cerai suami sahnya. | AT | RD | TM | TEMPO|
Baca :
