"Mengapa Harus Malik Mahmud yang Menjadi Wali Nanggroe?"

Lhokseumawe | Acehtraffic.com – Rancangan qanun wali Nanggroe masih dalam pembahasan  di DPR Aceh,  meskipun hingga kini stigma Wali Nanggroe 'agak' di identikkan dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) oleh rakyat Aceh. 

Sehingga jika Wali Nanggroe terbentuk apakah perannya hanya sebagai payung untuk melindungi salah satu partai lokal di Aceh, ataukah, siapa pun nantinya yang terpilih menduduki jabatan terhormat itu untuk kepentingan seluruh  rakyat Aceh? 

Sesuai dengan isi  UUPA pasal 1 ayat 17, dimana disana dijelaskan lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.  Stigma seperti tersebut diatas melahirkan ketakutan dan keraguan  hingga menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat terhadap lembaga ‘Wali Nanggroe’.

Menanggapi ketakutan tersebut, Syamsuddin Djalil atau biasa akrab disapa sebagai Ayah Panton beranggapan, “Saya pikir itu tentang pemahaman aja, jadi tidak dipahami oleh yang seharusnya. 

Kalau dibuat berdasarkan historis dan filosofisnya apa tentu kita harus kembali kesitu dulu. Sejarahnya seperti apa, filosopinya kayak apa, sehingga pemahamannya jelas. 

Jadi tidak saling tumpang tindih tidak saling bertentangan, yang dicari adalah bagaimana mengharmonisasikan hal ini,” ujarnya ketika ditemui reporter Acehtraffic.com dalam acara seminar yang digelar oleh himpunan jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosiologi dan Politik Universitas Malikussaleh, Kamis, 18 Oktober 2012 di aula Meurah Silu Kampus Unimal Lancang Garam Lhokseumawe.

Jika yang menjadi wali nanggroe nantinya Malik mahmud dan selanjutnya akan diganti oleh garis keturunannya, Ayah Panton membantah, ”Tidak begitu. Nanti ini perlu dikerucutkan kembali. Apakah ini harus diduduki oleh keturunan sultan atau mereka itu dari pejuang negara sambungan.”

“Jadi andainya Meuntroe Malik sebagai pemangku wali, menurut saya iya karena beliau cukup ahli peradaban,” ungkap Ayah Panton.

Menurutnya ada ketakutan dari beberapa pihak karena salah persepsi. “Yang seharusnya Wali Nanggroe sangat perlu untuk meluncurkan kehidupan orang Aceh. Harus ada orang yang mewakilinya atau mendampingi ini sehingga akan tercapai apa yang dicita-citakan orang Aceh,” jelasnya.

Berbeda dengan tanggapan mahasiswa yang hadir dalam acara seminar tersebut, menurutnya wali nanggroe cenderung ke kepentingan partai tertentu. Seperti yang dikatakan oleh seorang mahasiswi Politeknik, Mutia sari “Asal dia itu bergerak dibidang syariat islam sesuai dengan ciri khas kita, yaitu reliji dan bermoral dan bukan untuk kepentingan partai yang berkuasa sekarang, lembaga wali nanggroe tidak masalah. 

Anak Aceh sekarang kehidupannya jauh dari etika. Anak Aceh sudah tidak beretika lagi, tidak sinkron dengan agama. Malah kehidupan anak Aceh sekarang seperti kehidupan metropolitan.”

Lain lagi dengan pertanyaan kritis dari seorang mahasiswi jurusan sosiologi, Faridah. Dia menanyakan perihal sebutan gelar untuk Malik mahmud dengan sebutan ‘Paduka yang Mulia Pemangku Wali Nanggroe’. 

Dia juga bertanya-tanya dengan penuh keheranan mengapa harus Malik mahmud yang menjadi Wali Nanggroe? Mengapa tidak teungku-teungku lain yang jauh lebih keramat dan alim daripada Malik Mahmud? 

Pertanyaan yang mungkin akan terdengar konyol dikalangan politisi tetapi pertanyaan yang acapkali ditanyakan oleh masyarakat Aceh, yang tidak pernah mendapatkan jawaban yang dapat untuk dimengerti. Sebuah pertanyaan yang tanpa basa-basi menghujam Paduka yang Mulia Pemangku Wali Nanggroe. | AT | HR | Foto Ilustrasi |           

Baca Juga : 

Sejarah Aceh Dan Struktur Adat Istiadat Aceh Tidak Ada Wali Nanggroe ? Kalau Sepakat Dibuat Juga Tidak Apa-Apa !