Banda Aceh | acehtraffic.com– Masyarakat
Transparansi Aceh (MaTA) menilai anggaran belanja publik di Aceh saat ini
belumlah efektif dan efisien. Masih ada beberapa indikator mendasar dari
pembangunan seperti tingkat kemiskinan, IPM serta tingkat keluaran pendidikan
dan kesehatan dari masyarakat masih rendah. Sabtu 8 Desember 2012
Koordinator MaTA, Alfian
mengatakan APBA 2013 nantinya haruslah mempunyai keluaran yang lebih baik dan
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Kami menemukan banyak yang belum
efektif setelah melakukan analisis terhadap belanja publik di Aceh sebelumnya,”
katanya saat melakukan presentasi di depan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
(DPRA), Hasbi Abdullah, Wakil DPRA Sulaiman Abda dan anggota DPRA Abdullah
Saleh, di gedung dewan, Banda Aceh, Jumat 7 Desember 2012 kemarin.
Analisis tersebut dilakukan MaTA bersama
sebuah tim Public Expenditure Analysis & Capacity Strengthening Program
(PECAPP), yang didukung oleh World Bank dan AusAid.
Menurutnya, berdasarkan analisis tim PECAPP,
Aceh telah membelanjakan sektiar Rp 19 triliun pada tahun 2011, dan
diprediksikan sektiar Rp 20 triliun dibelanjakan pada akhir tahun 2012. Secara
keseluruhan sejak Otonomi Khusus tahun 2008 hingga tahun 2012 Aceh akan
membelanjakan sekitar Rp 91 trilun.
Alfian mengatakan, jika dibandingkan pada masa
rehab-rekon, data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar Rp 60 triliun dana
rehab rekon telah dibelanjakan di Aceh, akan tetapi hasil keluaran dan
pembangunan rehab-rekon dapat langsung dirasakan dan terlihat.
“Sekarang, dengan jumlah dana
yang begitu besar, semestinya permasalahan pembangunan di Aceh dapat
dijembatani dan dipacu secara lebih cepat,” kata Alfian.
Karenanya, pada 2013 mendatang, penganggaran
harus berdasarkan data dan analisis yang akurat terhadap kebutuhan dan tantangan
pembangunan sehingga intervensi politik dan kepentingan golongan dapat di
minimalisir secara terus menerus.
“Ketepatan pengesahan waktu
anggaran adalah satu hal penting dalam pelaksanaan pembangunan, akan tetapi
kualitas perencanaan dan target pembangunan
adalah hal yang jauh lebih penting,” ujarnya.
DPRA diminta untuk mempercepat tersedianya
masterplan pelaksanaan Otsus (dalam proses penyusunan); dengan menetapkan
kriteria program / proyek yang akan didanai oleh Otsus. Kemudian diharapkan dapat
mengesahkan anggaran secara tepat waktu, namun tidak mengabaikan kualitas
perencanaan.
Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda
menyambut baik komitmen MaTA dan tim PECAPP dalam melakukan analisis dan
advokasi anggaran. Pihaknya komitmen untuk membuka ruang keterlibatan yang
lebih besar kepada CSO dan media dalam bersama-sama mengawal konsistensi penganggaran.
“Berbicara bagaimana ke depan adalah timing
yang sangat tepat saat ini, karena kami sedang menyusun APBA 2013,” ujarnya.
Pihaknya siap membuka ruang
diskusi dan mengajak tim PECAPP dan CSO lainnya mengawal dan memberikan
analisisnya dalam perancangan anggaran publik. “Ini telah menjadi warning bagi
kami, menjadi acuan, untuk membahas anggaran 2013 yang lebih baik. Insya Allah
pada 26 Desember ketok palu (pengesahan APBA 2013),” ujarnya.
Sementara itu Abdullah Saleh menilai apa yang
dilakukan MaTA bersama Tim PECAPP adalah sebuah gerakan yang sangat baik dalam
mempengaruhi kebijakan terkait penggangaran publik. “Ini sebuah gerakan baru
yang harus didukung.” | AT | RD | WD|
