The Aceh Traffic Media |
- - - - - - - - - »

Massa Di Takengon Dan Bener Meriah Tolak Qanun Wali Nanggroe

Friday, November 9, 2012

Share berita ini :
Aceh Tengah | acehtraffic.com- Qanun Wali Nanggroe (WN) yang baru disahkan, mulai diprotes secara terbuka. Ribuan massa yang berasal dari Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah menolak pemberlakuan qanun tersebut melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Kamis 8 November 2012.

Dalam aksi itu disuarakan juga keinginan agar sistem pemerintahan Adat Gayo diperkuat dan pemerintah pusat didesak untuk mempercepat pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).

Amatan Serambi, demo yang terbilang kolosal itu nyaris ricuh lantaran sempat terjadi aksi saling dorong antara para demonstran dengan aparat keamanan yang mengawal jalannya unjuk rasa.

Awalnya, seusai mendengarkan orasi di depan gedung dewan, para pengunjuk rasa yang menamakan dirinya “Gerakan Gayo Raya” memaksa untuk masuk ke dalam gedung. Tapi langkah mereka dihadang aparat keamanan, sehingga terjadi aksi saling dorong. Massa bahkan sempat melempari aparat yang berjaga-jaga dengan plastik dan botol plastik berisi air.

Untungnya, situasi yang menegangkan itu tidak berlangsung lama. Menyadari pertahanan aparat cukup kuat dan ketat, para demonstran akhirnya tidak lagi memaksakan diri masuk ke gedung. Mereka kembali fokus mendengarkan orasi dari para orator aksi yang intinya menolak Qanun Wali Nanggroe. Qanun itu sendiri disahkan DPRA pada Jumat (2/11) sore dalam Sidang Paripurna III di Gedung Utama DPRA.

Para pengunjuk rasa menilai, isi Qanun WN itu diskriminatif dan mengabaikan hak-hak politik suku minoritas di Aceh, seperti suku Gayo, Alas, Singkil, Aneuk Jamee, Kluet, Simeulue, Tamiang, dan suku minoritas lainnya yang ada di Provinsi Aceh.

Saat orasi berlangsung, seorang orator meminta Ketua DPRK Aceh Tengah, Zulkarnain, untuk menemui para pengunjuk rasa. Namun, seluruh pimpinan DPRK Aceh Tengah, sedang tidak berada di tempat. Wakil Ketua I M Nazar tak kelihatan, demikian pula Wakil Ketua II, Taqwa.

Mengetahui pimpinan DPRK sedang tak di tempat, situasi demo kembali memanas. Massa tetap ngotot agar ketua dewan segera menjumpai mereka.

Karena situasi mulai memanas, akhirnya sejumlah anggota DPRK Aceh Tengah, terdiri atas Samar Nawan dan Wajadal Muna, menjumpai massa. Tapi hal itu tak membuat massa tenang. “Kami mau bertemu langsung dengan Ketua DPRK,” teriak massa.

Sementara itu, terdengar seorang orator dengan suara lantang menyorot Qanun WN yang, menurutnya, diskriminatif. Ia juga menyebut Qanun WN itu disahkan dengan cara “diktator”.

“Padahal kita di Aceh ini semua bersaudara, tidak ada beda. Tetapi kebijakan Pemerintah Aceh menyangkut Lembaga Wali Nanggroe, terkesan diskriminatif terhadap suku-suku di pedalaman. Untuk itu, kami menolak Qanun Wali Nanggroe,” kata Aramiko Aritonang dalam orasinya.

Ia tambahkan, keberadaan Qanun WN justru terkesan menafikan suku lain yang ada di Aceh. Untuk itu, massa juga mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan Provinsi Aceh Lueser Antara (ALA) demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 “Atas tindakan ini, kami masyarakat di Dataran Tinggi Gayo, secara tegas menolak Qanun Wali Nanggroe,” kata Aramiko.

Sedangkan massa yang datang dari Kabupaten Bener Meriah membawa sejumlah anggota DPRK-nya. Malah Ketua DPRK Bener Meriah, M Nasir AK bersama sejumlah anggota dewan lainnya, didaulat massa untuk ikut berorasi di depan Gedung DPRK Aceh Tengah.

Amatan Serambi dalam unjuk rasa yang dilancarkan ribuan massa dari dua kabupaten juga diwarnai dengan pertunjukan seni tradisi Gayo. Di antaranya tari saman, tari guel, dan canang.

Usai melakukan orasi, para pendemo menyaksikan pertunjukan seni yang digelar di depan gedung DPRK. Usai pertunjukan, sekira pukul 13.30 WIB massa berangsur-angsur meninggalkan Gedung DPRK Aceh Tengah. “Alhamdulillah, unjuk rasanya berakhir damai, tidak anarkis,” kata Bardan Sahidi, anggota DPRK Aceh Tengah dari PKS. (c35) 

Tuntutan Massa Diparipurnakan

Imbas dari unjuk rasa ribuan orang di halaman Gedung DPRK Aceh Tengah kemarin merembet pula ke DPRK Bener Meriah. Soalnya, dalam kerumunan massa itu hadir Ketua DPRK Bener Meriah, M Nasir AK bersama sejumlah anggota dewan setempat.

Tiba-tiba saja M Nasir AK dan anggota DPRK Bener Meriah didaulat massa untuk mendukung apa yang mereka tuntut. Alhasil, M Nasir pun meneriakkan hal senada di depan kerumuman massa, “Kami dari anggota dewan Bener Meriah komit ikut menolak pengesahan Qanun Wali Nanggroe, seperti apa yang menjadi aspirasi masyarakat di dua kabupaten ini.”

Meski pernyataan ikut menolak Qanun WN telah disampaikan, tapi para pendemo tidak lantas puas. Mereka malah mendesak anggota dewan dari dua kabupaten itu membuat pernyataan tertulis tentang penolakan tersebut.

Permintaan itu akhirnya dipenuhi, setelah dilakukan pertemuan di dalam ruang sidang DPRK Aceh Tengah. Pertemuan di ruang sidang itu, sempat diwarnai teriakan panjang oleh massa demonstran.

Surat pernyataan penolakan itu langsung ditandatangani oleh sejumlah anggota dewan dari Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Selain teken surat pernyataan, massa juga meminta kepada anggota dewan agar segera dilakukan sidang paripurna dewan untuk membahas penolakan terhadap pengesahan Qanun Wali Nanggroe. “Kami minta dewan segera lakukan sidang paripurna secepatnya,” teriak massa di dalam ruang sidang.

Desakan itu pun akhirnya direspons. Namun, tidak mungkin seketika itu juga digelar sidang paripurna, karena pimpinan dewan sedang tak di tempat dan anggota dewan juga banyak yang tak hadir. Jadi, tidak representatif.

Alhasil, beberapa anggota DPRK Aceh Tengah yang hadir berjanji akan membawa tuntutan para pengunjuk rasa itu dalam sidang paripurna secepatnya. 

“Sehingga, apa pun hasil sidang paripurna dewan nanti untuk menyikapi tuntutan massa hari ini, itu adalah sikap resmi lembaga legislatif,” ujar Bardan Sahidi, politisi PKS dari Fraksi Gabungan Keramat Mufakat di DPRK Aceh Tengah yang ditanyai Serambi per telepon dari Banda Aceh tadi malam.

DPRK juga, seperti dikatakan Bardan, akan menyampaikan pernyataan sikap para pengunjuk rasa itu ke Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Demikian pula, apa yang dihasilkan dalam sidang paripurna DPRK Aceh Tengah nantinya.| AT | R | SERAMBI| 

Baca Juga  


Redaksi menerima sumbangan tulisan dalam bentuk opini, artikel atau pengalaman pribadi. Setiap tulisan dapat dikirim ke email redaksiaceh.traffic@gmail.com dan disertai identitas dengan mencantumkan nomor telepon/email.