Acehtraffic.com - Kemarin atau tepatnya tanggal 16 Februari 2012, Calon gubernur Aceh dari jalur independen, Irwandi Yusuf mengadakan pertemuan dengan sejumlah mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di hotel Hermes Palace, Banda Aceh dengan pokok acara rencana pembentukan partai baru sebelum pelaksanaan pilkada 9 April 2012 yang akan datang.
Menurut Irwandi, pembentukan partai ini telah digagas sejak lama sekitar 6 tahun namun baru kembali digagas untuk direalisir sebelum 9 April yang akan datang. Partai lokal yang akan dibentuk oleh Irwandi Yusuf tersebut, akan dimotori oleh sejumlah tokoh mantan kombatan GAM dengan melibatkan ulama, politisi, intelektual, pengusaha dan aktivis.
Pembentukan partai lokal baru Aceh yang belum diketahui namanya tersebut, telah memperoleh dukungan dari Mantan aktivis sipil GAM di Australia yang tergabung dalam Acehnese Australia Association (AAA) yang mana mendukung pernyataan mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf untuk membentuk satu parpol lokal yang dimotori eks Tentara Neugara Aceh (TNA) dengan melibatkan ulama, politisi, dan intelektual.
Gambaran Perpecahan Internal Eks TNA/GAM
Secara politis, rencana pembentukan partai lokal baru di Aceh menjelang pemilukada Aceh 2012 yang akan datang adalah hal yang baik, dimana bertambahnya tempat penampung aspirasi rakyat Aceh sebagai konstituen yang belum terakomodir selama ini. Sementara itu dalam pemerintahan, partai lokal juga dapat berfungsi sebagai control terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin salah atau kurang tepat sehingga dapat diperbaiki dan menjadi pertimbangan untuk dilakukan.
Selain itu, Hal ini juga menunjukkan perkembangan demokrasi Aceh yang semakin signifikan melalui pembelajaran organisasi partai politik yang sekaligus memberikan pemahaman bagi masyarakat Aceh tentang arti dari demokrasi yang sesungguhnya. Namun demikian, saya juga melihat bahwa pembentukan ini dilatarbelakangi oleh persaingan internal antar elit eks GAM yang memperebutkan kekuasaan di tanah Nanggroe.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa perpecahan yang terjadi sejak pemilukada 2006 yang lalu, dimana manifestasi dari eks kombatan GAM membentuk partai politik lokal dengan nama Partai Aceh yang secara resmi baru terbentuk pada tahun 2007, setahun setelah terpilihnya penggagas partai lokal baru Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh. Persaingan internal yang eks kombatan GAM selama ini telah menjurus pada tindak prilaku yang keras, kasar dan bahkan cenderung mengancam jiwa para pendukung masing-masing kelompok. Jauh dari kesan sportif yang diharapkan dalam demokrasi.
Partai Aceh Tandingan?
Apakah pembentukan partai lokal baru ini bertujuan untuk menanding kekuatan Partai Aceh selama ini yang menguasai lebih dari 50% suara di seluruh pelosok Aceh? Saya memperkirakan kemungkinan tersebut bisa saja terjadi mengingat bahwa partai lokal yang baru akan dibentuk oleh Irwandi bersama kawan-kawannya eks kombatan GAM memiliki basic dukungan di daerah yang cukup signifikan. Seperti misalnya, Ketua harian Tim Sukses Irwandi-Muhyan, Muharram merupakan eks panglima TNA/GAM wilayah Aceh Besar yang memiliki basic kekuatan di 23 kecamatan dengan 599 desa yang sangat mungkin masih lekat pengaruhnya bagi masyarakat untuk memberikan dukungan bagi parpol baru ini.
Demikian juga halnya dengan 12 orang mantan panglima TNA/GAM yang mendukung rencana pembentukan partai baru ini. Sebagaimana diketahui bahwa eks GAM membagi wilayah Aceh menjadi 17 bagian yang mana 12 di antaranya mendukung Irwandi saat ini. Sebagian besar dari para eks panglima tersebut sebelumnya adalah mantan anggota Partai Aceh di bawah Muzakkir Manaf yang pada tahun lalu mengundurkan diri ataupun dipecat dari partai tersebut akibat sesuatu hal.
Melihat perkembangan ini, saya memprediksi bahwa konflik interest antar sesama eks kombatan GAM akan semakin runcing akibat rencana pembentukan partai ini dan sekaligus semakin menguatkan dugaan bahwa perpecahan internal antar sesama eks kombatan memang benar terjadi. Sehingga dari segi keamanan situasi jelang pemilukada Aceh 2012 akan semakin panas dan berpotensi konflik.
Amanat MoU Helsinki
Dalam amanat pada prologue MoU Helsinki disebutkan;
“The Government of Indonesia (GoI) and the Free Aceh Movement (GAM) confirm their commitment to a peaceful, comprehensive and sustainable solution to the conflict in Aceh with dignity for all.”
Yang artinya kurang lebih adalah:
Pemerintah Indonesia dan GAM menyatakan komitmen perdamaian secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam penyelesaian konflik di Aceh dengan dilandasi kehormatan bagi seluruhnya.
“The parties commit themselves to creating conditions within which the government of the Acehnese people can be manifested through a fair and democratic process within the unitary state and constitution of the Republic of Indonesia.”
Artinya;
Setiap pihak berkomitmen untuk menciptakan kondisi dimana Pemerintahan Aceh dapat terwujud melalui proses yang adil dan demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sahabat,
Amanat dalam prologue MoU Helsinki bait pertama dan kedua saya coba angkat kembali untuk mengingatkan bahwa komitmen perdamaian bagi Aceh adalah penting dan yang paling utama untuk dilakukan di atas segala kepentingan yang mungkin bermain di Aceh. Damai adalah komitmen yang disepakati oleh GAM saat itu, dan komitmen itulah yang harus dijawab oleh para mantan kombatan tersebut. Selanjutnya, pembentukan pemerintahan Aceh melalui proses yang adil dan demokratis adalah komitmen yang juga harus dijawab.
Adil dan demokratis. Adil demi menjaga sportivitas dan kehormatan pribadi masing-masing, dan demokratis adalah sesuai dengan mekanisme pemilu dan pilihan rakyat. Biarkan rakyat yang memilih dari setiap partai ataupun calon yang ditawarkan yang mana sesungguhnya tidak satupun dari rakyat Aceh yang peduli siapa yang akan memimpin mereka nantinya (kecuali para pendukung tim sukses masing-masing kandidat). Yang rakyat Aceh butuhkan hanyalah para pemimpin yang jujur, adil, bijaksana dan berempati kepada rakyatnya serta dapat membawa perdamaian bagi rakyat Aceh. Adakah di antara para kandidat yang akan maju nantinya? Wallahu’alam.
Sebelum mengakhiri tulisan ini,
Selama tinggal di pulau Jawa ada kearifan lokal yang saya peroleh dari teman-teman maupun orang-orang sepuh Jawa yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya dan kearifan leluhurnya yang mungkin dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua, syukur-syukur dapat direnungkan oleh para kandidat yang akan maju nantinya.
“Nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake” yang kurang lebih artinya adalah berperang tanpa pasukan, dan menang tanpa merendahkan pihak yang kalah. Demikianlah makna demokrasi yang sesungguhnya.
Sahabat yang budiman, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga pemilukada di Aceh maupun di tempat lainnya di Indonesia berjalan aman, tertib, damai, adil dan demokratis. | AT | Kompasiana: Rafli Hasan |
0 komentar:
Posting Komentar