Moeis : OJK Nggak Boleh Disamakan Dengan BPK

Jakarta | acehtraffic.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Emir Moeis, berharap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan harus benar-benar seseorang yang profesional. Untuk menjaga itu, proses pemilihan pun tidak dimulai dari DPR melainkan dimulai panitia seleksi yang diketuai Menteri Keuangan.

"Yang penting OJK nggak boleh disamakan dengan BPK atau gimana. Kalau BPK political heavy-nya masih akan lebih berat. Kalau OJK ini mesti benar-benar profesional. Saya cenderung tidak melihat garis-garis politik atau bagaimana deh," ujar Emir, di Jakarta, Selasa, 21 Februari 2012.

Menurut Emir, cara menjaga agar pemilihan anggota DK OJK tidak sarat dengan kepentingan politik adalah dengan proses pemilihan yang dimulai dengan panitia seleksi. Panitia ini terdiri dari sembilan orang anggota yang terdiri dari perwakilan pemerintah, Bank Indonesia dan masyarakat. Setelah melalui panitia, sebanyak 21 calon anggota DK OJK terpilih akan diserahkan ke Presiden. Presiden lalu akan memilih 14 orang calon untuk diserahkan ke DPR.

"Kita kan nanti terima tinggal 14 orang calon. Justru kita kan serahkan ke pansel [panitia seleksi] dan pemerintah. Kalau dari awal oleh DPR penuh, nanti jadi nggak bonafid, sarat politik," kata Emir.

Tadinya, lanjut Emir, sempat ada ide bahwa pemilihan anggota DK OJK semua berada di DPR. Tapi beberapa anggota tidak menyetujuinya."Beberapa termasuk saya bilang nggak, kita minta saja nanti dari Presiden. Tadi dari 7 calon, 21 calon tapi akhirnya sepakat 14 calon [yang akan diserahkan ke DPR] deh," katanya.

Senin, 20 Februari 2012 kemarin, panitia seleksi pemilihan calon anggota DK OJK telah mengumumkan 87 nama yang lolos Seleksi Administratif sebagai tahap pertama dari empat tahap yang akan dilalui calon anggota. Tiga tahap lainnya yang akan dilalui yakni seleksi kapabilitas, seleksi kesehatan, dan seleksi kompetensi. | AT | KP |