“Jadi begini, semua operasi termasuk operasi pengamanan proyek itu, negara juga membiayai, kemudian kalau misalnya pihak yang diamankan itu memberikan uang makan, langsung kepada anggota. Apalagi, dalam situasi yang sulit di dalam tugasnya,” kata Kapolri kepada wartawan di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (28/10/2011).
Meski demikian, Kapolri menjamin bantuan biaya dari Freeport tersebut dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya karena telah melalui proses audit. “Saya kira itu akuntabilitasnya bisa dipertanggung jawabkan,” ujarnya.
Secara terpisah, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan personelnya tidak pernah menerima bantuan dari Freeport, meskipun mereka membantu Polri dalam pengamanan perusahaan tersebut.
Namun, pernyataan Panglima TNI dibantah Koordinator KontraS, Haris Azhar. Haris mengaku telah menemukan dokumen terkait dengan bantuan pengamanan Polri terhadap Freeport di Timika, Papua. Haris mengatakan, dokumen tersebut didapat langsung dari Polda Papua.
"Awalnya kami menyurati Polda Papua terakit dengan bantuan pengaman PT. Freeport, dan surprisenya surat kami dijawab," ujar Haris Azhar di kantor KontraS, Jakarta.
Dokumen tersebut yaitu surat balasan dari Polda Papua berdasarkan surat permintaan dari KontraS Papua terkait permintaan dokumen bantuan pengamanan terhadap PT. Freeport Indonesia. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan bahwa PT. Freeport memberikan kontibusi setiap bulannya yang diberikan kepada Satgas pengamanan yaitu anggota Polri dan TNI sebesar Rp1.250.000 per orang yang langsung diberikan oleh PT. Freeport.
"Dalam surat dari Polda Papua tersebut, dijelaskan adanya kontribusi perusahaan setiap bulan yang diberikan kepada satgas pengamanan (anggota Polri dan TNI) sebesar Rp1.250.000 per orang yang langsung diberikan ke anggota pengamanan oleh manajemen PT. Freeport," jelas Haris.
Didalam dokumen tertanggal 19 April 2011 tersebut juga dijelaskan bahwa, pengamanan obyek vital PT. Freeport Indonesia dilaksanakan oleh TNI dan Polri. Dan setiap 4 bulan sekali diadakan rolling atau pergantian personel.
Jumlah personel pengamanan yang terlibat sebanyak 635 orang dengan rincian,
1. Polda Papua sebanyak 50 orang.
2. Polres Mimika sebanyak 69 orang.
3. Brimob Den A Jayapura sebanyak 35 orang.
4. Brimob Den B Timika sebanyak 141 orang.
5. Brimob Mabes Polri sebanyak 180 orang.
6. TNI sebanyak 160 orang.
"Bentuk bantuan pengamanan yang dilaksanakan oleh Satgas pengamanan PT. Freeport yaitu, pengawalan, patroli, dan pengamanan RPU," jelas Haris saat membacakan dokumen tersebut.
Ihwal pemberian dana ini sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelumnya persoalan ini sempat menimbulkan kehebohan saat diungkap secara detail oleh harian terkemuka di Amerika Serikat The New York Times pada tahun 2005 dan 2006.
Berdasarkan berita The Times ketika itu, dalam kurun waktu 1998 hingga 2004, Freeport menggelontorkan hampir 20 juta dolar untuk petinggi TNI dan Polri di Papua. Lebih dari 24 komandan polisi, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dikabarkan menerima uang tersebut. Beberapa dari mereka dibayar hingga lebih dari Rp900 juta per tahun.
Situs pembocor WikiLeaks juga pernah mengungkapkannya pada April 2007. yang "Freeport masih terus membayar uang yang disebut sebagai sumbangan kepada pihak kepolisian" kata dokumen Kedubes AS di Jakarta yang dibocorkan tersebut.
Namun, ketika itu baik Polri, TNI maupun Freeport membantah hal tersebut. | AT | Yd | Okz
0 komentar:
Posting Komentar