Palangkaraya -- Pertemuan Governor's Climate and Forest Task Force [GCF] hari ini menyepakati pembentukan Database Pengetahuan. "Akan tersedia data paling komprehensif mengenai program-program REDD+ pada anggota GCF," kata William Boyd, Penesehat Senior GCF di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Menurut Boyd, database ini jadi alat kunci untuk memonitor kemajuan program REDD+ [reducing emissions from deforestation and forest degradation]. Ini adalah mekanisme pendanaan hutan yang tidak hanya memberikan insentif bagi pengurangan deforestasi dan degradasi, tetapi juga meningkatkan penyerapan karbon melalui konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan-cadangan karbon.
Pertemuan tahunan GCF atau Satuan Tugas Hutan dan Iklim Gubernur itu sendiri Selasa [20/9/2011] pagi dibuka Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang. Ikut berbicara dalam pembukaan itu Ketua Satuan Tugas REDD Plus Kuntoro Mangkusubroto yang menilai penting peran GCF.
Koordinasi pelaksanaan program REDD, ujar Kuntoro, akan berjalan baik pada level nasional dan sub nasional. Pekan lalu, Kuntoro yang menjabat Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, ditunjuk kembali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketua satuan tugas tersebut.
Pernyataan Kuntoro menjadi penting karena salah satu tugas Satgas REDD Plus adalah mengkoordinasikan aktivitas yang dilakukan kementerian/institusi dan pemerintah daerah yang relevan. Sementara GCF merupakan kerja sama sub nasional antara 16 negara bagian dan provinsi dari Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Nigeria dan Indonesia.
Anggota GCF atau Satuan Tugas Hutan dan Iklim Gubernur memiliki 20 persen dari luas hutan tropis di dunia. Wadah ini diluncurkan Gubernur California Arnold Shwazeneger dan Gubernur lainnya pada November 2008. Dari Indonesia, provinsi yang bergabung adalah Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua.
Menurut Teras Narang ada beberapa materi yang dibahas dalam pertemuan selama tiga hari di Palangkaraya. "Pertama, merampungkan kerangka kerja umum sub nasional REDD Plus." Kedua, membangun instrumen pendanaan dan menyiapkan GCF knowledge serta kebutuhan negara bagian/provinsi. Ketiga, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan transparansi dalam keseluruhan aspek kerja GCF.
Upacara pembukaan GCF didemo 70 orang dari Aliansi Rakyat untuk Perubahan Iklim [AKRI]. Aliansi ini merupakan gabungan dari beberpa lembaga seperti Wahana Lingkungan Hidup [Walhi], Save Our Boneo [SOB], Aliansi Masyarakat Adat Nasional [Aman], dan organisasi mahasiswa.
Mereka berunjuk rasa di Bundaraan Besar kota Palangkaraya. Mereka mendesak pengakuan dan penghargaan atas wilayah dan kawasan yang dikelola masyarakat secara turun temurun [adat]. Candra Wijaya dari BEM Universitas Kristen Palangkaraya menjelaskan dalam hal partisipasi harus ada kepastian mengenai keterlibatan penuh masyarakat. "Juga jaminan keterwakilan masyarakat dalam setiap proses maupun tahapan proyek, terutama dalam hal pengambilan keputusan."
Demonstran juga menuntut agar masyarakat mempunyai hak dan akses atas informasi yang memadai dalam hal perencanaan hingga monitoring proyek. "Tuntutan kami mewakili komunitas di dalam dan sekitar hutan gambut di Aceh, Papua, Sulawesi Tengah dan Kalimantan," kata Candra.
Sebelumnya
Program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation [REDD] tak akan bekerja dengan baik jika tidak melibatkan masyarakat setempat. Pernyataan ini disampaikan William Boyd, Penasihat Senior GCF [Governor's Climate and Forest Task Force], dalam jumpa pers kepada wartawan, Senin 19 September 2011 petang di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
"GCF merupakan kerja sama yang unik," kata Boyd yang menjadi peneliti di Universitas Colorado, Amerika Serikat. GCF, ujarnya, dibentuk untuk memberi masukan tentang program yang komprehensif dari REDD plus atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Skema ini diluncurkan sejak Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Bali pada 2007.
Pada 20-22 September 2011, Kalimantan Tengah menjadi tuan rumah pertemuan kelima Satuan Tugas Iklim dan Hutan Gubernur [GCF]. Lembaga ini merupakan asosiasi 15 negara bagian atau provinsi yang memiliki hutan di seluruh dunia. Negara bagian di Amerika yang bergabung adalah California dan Illinois, sementara di Brazil adalah Amazonas, Acre, Amapa, Mato Grosso, dan Para.
Di Meksiko, negara bagian yang ikut serta adalah Campeche dan Chiapas. Di Nigeria ada Cross River State. Sementara di Indonesia ada empat provinsi yang bergabung, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua. Luas hutan dari seluruh anggota GCF adalah 20 persen hutan di seluruh dunia.
Boyd berharap negara bagian dan provinsi yang tergabung dalam GCF memimpin dunia dalam pengembangan program-program REDD plus yang kuat dan berkelanjutan. "Tidak banyak forum dialog antarprovinsi di level nasional dan internasional untuk menyusun arsitektur REDD," kata Avi Mahaningtyas, Koordinator GCF untuk Indonesia.
Koordinator GCF Brazil, Mariana Nogueira Pavan, menjelaskan manfaat GCF yang mampu menumbuhkan kesadaran publik terhadap REDD. "Forum ini jadi sarana tukar-menukar pengalaman pelaksanaan program pengurangan emisi melalui hutan," ujarnya.
Memang selama tiga hari pertemuan akan diisi diskusi oleh berbagai pakar internasional tentang isu-isu perlindungan sosial dan lingkungan, pendanaan, dan penyelarasan program REDD plus. Satuan tugas juga bakal mengumumkan pembentukan sebuah mekanisme pendanaan baru bagi anggota GCF. |AT/Yd/Tempo
"GCF merupakan kerja sama yang unik," kata Boyd yang menjadi peneliti di Universitas Colorado, Amerika Serikat. GCF, ujarnya, dibentuk untuk memberi masukan tentang program yang komprehensif dari REDD plus atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Skema ini diluncurkan sejak Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Bali pada 2007.
Pada 20-22 September 2011, Kalimantan Tengah menjadi tuan rumah pertemuan kelima Satuan Tugas Iklim dan Hutan Gubernur [GCF]. Lembaga ini merupakan asosiasi 15 negara bagian atau provinsi yang memiliki hutan di seluruh dunia. Negara bagian di Amerika yang bergabung adalah California dan Illinois, sementara di Brazil adalah Amazonas, Acre, Amapa, Mato Grosso, dan Para.
Di Meksiko, negara bagian yang ikut serta adalah Campeche dan Chiapas. Di Nigeria ada Cross River State. Sementara di Indonesia ada empat provinsi yang bergabung, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua. Luas hutan dari seluruh anggota GCF adalah 20 persen hutan di seluruh dunia.
Boyd berharap negara bagian dan provinsi yang tergabung dalam GCF memimpin dunia dalam pengembangan program-program REDD plus yang kuat dan berkelanjutan. "Tidak banyak forum dialog antarprovinsi di level nasional dan internasional untuk menyusun arsitektur REDD," kata Avi Mahaningtyas, Koordinator GCF untuk Indonesia.
Koordinator GCF Brazil, Mariana Nogueira Pavan, menjelaskan manfaat GCF yang mampu menumbuhkan kesadaran publik terhadap REDD. "Forum ini jadi sarana tukar-menukar pengalaman pelaksanaan program pengurangan emisi melalui hutan," ujarnya.
Memang selama tiga hari pertemuan akan diisi diskusi oleh berbagai pakar internasional tentang isu-isu perlindungan sosial dan lingkungan, pendanaan, dan penyelarasan program REDD plus. Satuan tugas juga bakal mengumumkan pembentukan sebuah mekanisme pendanaan baru bagi anggota GCF. |AT/Yd/Tempo
0 komentar:
Posting Komentar