LSM Lingkungan Tidak Konsultasi Dengan Pemerintah

Banda Aceh -- Lembaga Swadaya Masyarakat bidang  lingkungan dinilai kurang berkonsultasi dengan pemerintah terkait dengan pengembangan program kegiatannya di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya, kata anggota DPR Kabupaten Nagan Raya, Danda Runtala. 


"Saya tidak tahu kenapa mereka enggan berkonsultasi dengan eksekutif dan legislatif terkait dengan program yang akan dan telah dilaksanakan di Nagan Raya, termasuk di Aceh Barat Daya," kata Danda Runtala di Banda Aceh, Kamis [15/9/2011].

Ia menyampaikan hal itu di sela-sela lokakarya bertema "Multipihak Musyawarah Rencana Kolaborasi Penyelamatan Ekosistem Hutan Rawa Tripa oleh Yayasan Ekosistem Lestari [YEL]" yang dihadiri  sejumlah aktivis lingkungan Aceh dan unsur pemerintah.

Ia mengatakan, legislatif selalu membuka diri untuk siapapun termasuk  LSM dalam mengembangkan programnya di kawasan pesisir pantai barat. Sebenarnya konsultasi itu penting demi menyempurnakan program yang sedang berjalan.

"LSM Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB) sering membangun komunikasi dengan legislatif menanyakan tentang pendidikan, tapi LSM lingkungan sangat kurang," katanya memberi contoh.

Dia menjelaskan, jika setiap program yang dibuat oleh LSM lingkungan selalu bersinergi dengan pemerintah maka kegiatan mereka akan membuahkan hasil yang baik. Pemerintah selalu terbuka dan tidak mempersulit birokrasi untuk para LSM, kata Danda.

"Jika untuk bertemu eksekutif sulit, legislatif siap memediasinya asalkan mereka mau berkomunikasi dengan kita.  Selama ini itu belum dilakukan oleh LSM lingkungan,? kata ketua komisi D DPRK Nagan Raya ini.

Dia mencontohkan, misalnya program yang dibuat oleh Yayasan Ekosistem Lestari [YEL],  mereka tidak berkonsultasi dengan pemerintah dalam mengembangkan programnya di wilayah tersebut.

"Kita sangat menyesalkan kenapa di saat kita mau memfasilitasi dengan eksekutif tapi mereka tidak berkonsultasi," papar dia. |AT/Yd/Antara