The Aceh Traffic Media |
- - »

Gambit Advokasi Korban Perang

Thursday, August 11, 2011

Share berita ini :


DALAM beberapa hari terakhir kita terkejut atas kemunculan gambit yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan bagi para eks-kombatan, anak yatim dan piatu yang menjadi korban selama konflik, dan masyarakat korban konflik. 

Berdasarkan pemberitaan Serambi Indonesia, sebenarnya upaya perjuangan yang dilakukan oleh Gambit tersebut hampir sama dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh beberapa LSM yang mengadvokasi korban konflik dengan menuntut dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan pengadilan HAM. Hanya saja, Gambit melakukan advokasi dengan menggunakan senjata, sehingga aksinya cenderung menebarkan teror. Sedangkan para aktivis LSM melakukannya dengan cara-cara non-kekerasan, diplomasi, dan mengedepankan dialog.

Pola kedua-duanya merupakan dua strategi yang berbeda, strategi advokasi yang dilakukan oleh Gambit cenderung mempercepat munculnya reaksi dari pengambil kebijakan, sedangkan strategi LSM mengalami proses tarik menarik kepentingan dan cenderung memunculkan reaksi yang lama dari pengambil kebijakan. Sehingga banyak agenda LSM yang berakhir tanpa ada hasil.

Teror yang ditebarkan oleh Gambit dengan melakukan beberapa serangan ke anggota dewan dari Partai Aceh dan kantor PA di Aceh Timur memberikan sinyalemen bahwa Gambit sangat menginginkan ada reaksi cepat dari Partai Aceh untuk membuat kebijakan bagi pemenuhan keadilan untuk para eks-kombatan, korban konflik, dan anak yatim-piatu korban dalam konflik. 

Teror yang dilakoni oleh Gambit bak seorang Robin Hood, di mana ketidakmampuan para korban konflik untuk melakukan advokasi menumbuhkan inisiatif mereka melakukan cara-cara pintas melalui aksi-aksi senjatanya, karena upaya dialog dan komunikasi langsung tidak efektif lagi dilakukan.

Pola advokasi yang dilakoni oleh Gambit semestinya tidak melahirkan reaksi yang reaktif dari kita semua, walaupun secara keamanan perbuatan demikian tidak dapat dibenarkan, karena penggunaan senjata merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Tindakan yang dilakukan oleh Gambit cs menjadi peristiwa penting untuk membuka mata kita semua atas dinamika perdamaian yang bergerak naik-turun, maju-mundur dan mengalami disorientasi atas agenda-agenda perdamaian memasuki fase kedua ini.

Ternyata, pendekatan reintegrasi yang kita lakoni selama ini belum menjawab semua permasalahan mendasar dalam masyarakat kita. Selama ini, program-program reintegrasi terjebak dalam rutinitas pelaksanaan proyek semata sehingga substansi permasalahan yang berhubungan dengan sosial, ekonomi, dan budaya tidak tersentuh, maka lahirlah Gambit cs.

Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pemimpin politik Aceh, semestinya melihat tindakan gambit cs sebagai masukan yang sangat penting dalam merefleksikan kebijakan-kebijakan pembangunan selama ini. Ternyata, kita menghadapi realitas sosial-ekonomi yang menciptakan gap sosial yang sangat tinggi, dan menciptakan tatanan ekonomi yang tidak merata, hal tersebut cenderung merusak tatanan perdamaian yang sudah berlangsung enam tahun.

Begitu pula lakon budaya-politik, upaya untuk mempersatukan kepentingan dalam merencanakan cita-cita pembangunan Aceh dipengaruhi oleh budaya korup dan tindakan manipulasi untuk keraih kekuasaan semata. Sehingga semua komponen politik larut dalam tindakan yang menghalalkan segala cara untuk meraih tampuk pimpinan pemerintahan Aceh.

Atas gambaran di atas, maka kepolisian pun semestinya melihat akar persoalan dari ketidakamanan itu terjadi, sehingga tindakan yang di ambil bukan hanya menjawab atas kebutuhan pelucutan senjata semata, tetapi memengaruhi agenda transformasi dan resolusi konflik itu sendiri. Apalagi jika kita simak pernyataan Gambit, Serambi Indonesia (10 Agustus 2011) maka mereka sangat bersepakat dengan usaha politik, pintu dialog sangat terbuka untuk ditemukan titik penyelesaiannya.

Belajar dari peristiwa tersebut, realitas kekinian Aceh menghendaki semua komponen sosial-politik untuk menumbuhkan satu gagasan dan tindakan yang dapat merekonsiliasikan semua kekuatan sosial-politik dalam satu energi yang sama untuk membangun Aceh.

Gubernur sebagai pemimpin politik semestinya dapat memerankan sosok kepemimpinan negarawan yang berperan mempersatukan kekuatan sosial-politik dan pemerintahan dalam satu kebersamaan, sehingga terbangunlah konsensus-konsensus baru yang mementingkan perjuangan bersama, tanpa melihat perbedaan dan sentimen personal/kelompok.

Pemimpin politik mesti menjauhkan diri dari polarisasi faksi politik yang menyebabkannya larut dengan usaha meraih kekuasaan baru dan lupa melaksanakan tanggung jawab yang sedang berada di atas pundaknya.

Untuk itu, teror yang dilakukan Gambit cs merupakan tindakan “shocking stone” untuk mengingatkan kita agar tidak larut dengan berbagai kekuasaan, kemewahan, dan kemapanan yang sudah kita raih. Kita wajib melihat lagi ke bawah, di mana masih banyak masyarakat kita belum menemukan keadilannya, mereka masih hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan.
Penulis adalah Juanda Djamal Sekjen Konsorsium Aceh Baru. |AT/Serambi



Redaksi menerima sumbangan tulisan dalam bentuk opini, artikel atau pengalaman pribadi. Setiap tulisan dapat dikirim ke email redaksiaceh.traffic@gmail.com dan disertai identitas dengan mencantumkan nomor telepon/email.