"Ada Uang di Balik Gertak Pemotongan DAU Aceh" Oleh Mendagri

BANDA ACEH- Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menuding ada permainan dibalik ancaman pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) senilai 25 persen, jika Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011 telat disahkan. Soalnya, dalam data Gerak, selama 2005-2010 pembahasan APBA selalu telat, tapi tak pernah ada pemotongan DAU.

Bahkan, menurut Kepala Divisi Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik GeRAK, Isra Safril, setiap ada keterlambatan itu selalu saja datang ancaman dari Depdagri. "Jadi hanya menggertak saja," kata Isra. Nah, dibalik gertakan itulah diduga ada permainan uang.

Dalam perkara RAPBA 2011 ini, Isra Safril menduga ada permainan uang antara Tim khusus yang dibentuk Pemerintah Aceh dan Pejabat Kementerian Departemen Dalam Negeri. Namun, GeRAK Aceh tidak menyebutkan sumber dana itu dari mana, juga besaran nilainya.

“Menurut kami ada indikasi permainan uang, sebab acaman pemotongan DAU kalau telat disahkan APBA, tapi acaman itu tidak dilakukan, ini menjadi aneh,” kata Isra Safril kepada The Atjeh Post, Selasa (20/4) di Banda Aceh.

Gerak Aceh mendesak, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh transparan dalam proses ancaman pemotongan DAU akibat molornya pengesahan RAPBA 2011. Jika ini tidak dilaksanakan maka Pemerintahan Aceh harus bertanggungjawab telah mengakibatkan Provinsi Aceh terkena pinalti anggaran oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk pemotongan 25 persen DAU itu.

Ancaman pemotongan DAU ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melalui juru bicaranya Reydonnyzar Moeloek kepada wartawan pekan lalu. Disebutkan keterlambatan ini bisa berakibat penalti 25 persen atau Rp 176 miliar dari Dana Alokasi Amum (DAU) Aceh yang Rp 716 miliar.

Kementerian Keuangan telah melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk penerapan sanksi itu. “Sanksi sudah pasti diberikan. Kementerian Keuangan dan Kemendagri sudah berkoordinasi mengenai hal ini,” kata Reydonnyzar. Dan di pekan yang sama, APBD pun disahkan DPRA.|www.atjehpost.com