Jakarta | acehtraffic.com - Hingga saat ini, tampaknya Presiden
Joko Widodo mengambil pendekatan yang berbeda saat menyeleksi calon
menteri dalam kabinetnya.
Praktis tidak ada hingar-bingar politik
seperti ketika Susilo Bambang Yudhoyono, pendahulu Jokowi, menyeleksi
calon-calon menteri secara terbuka.
Politikus PDI Perjuangan,
salah satu partai yang mengusung Jokowi, Ario Bimo, menjamin meski
sepertinya melakukan proses secara diam-diam Jokowi membuka pintu atas
partisipasi publik.
"Sejak awal Pak Jokowi selalu mengatakan, silahkan semua unsur masyarakat untuk mengusulkan nama-nama (menteri)," ujar Ario.
"Keputusan
akhir tentu ada di Pak Jokowi, yang memiliki hak prerogatif. Yang pasti
proses ini sudah luas spektrumnya," tandasnya.
Nama-nama calon
menteri sudah beredar dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah media
melaporkan Jokowi sudha menyerahkan 43 nama calon menteri kepada KPK.
"Sulit di Hindari"
Di internet juga tersedia situs yang meminta publik untuk memilih
siapa menteri yang mereka inginkan walau tidak diketahui secara pasti
apakah situs ini memiliki kaitan dengan tim yang membantu Jokowi
menyusun kabinet.
Jokowi sudah menegaskan bahwa kabinetnya berisi
34 menteri, 16 di antaranya berasal dari partai, yang ia sebut sebagai
profesional partai.
Banyaknya calon dari parpol adalah sesuatu
yang sulit dihindari, kata pengamat politik dari Universitas Indonesia,
Cecep Hidayat.
"Sulit memang menihilkan hal semacam itu (bagi-bagi
kursi menteri ke tokoh parpol). Jokowi juga sudah berubah (pikiran).
Dulu ingin membuat kabinet ramping, begitu ada koalisi, kabinet yang ia
usulkan menjadi sama gemuknya (dengan kabinet Presiden Yudhoyono)," kata
Cecep.
Cecep menambahkan berbagai pihak akan menunggu janji
Jokowi apakah ia bisa menyusun kabinet berisi orang-orang yang mampu dan
memiliki rekam jejak yang bersih. | BBC |
