Lhokseumawe | acehtraffic.com - Munculnya kelompok bersenjata di Aceh Timur yang menentang kebijakan Pemerintahan Zaini -Muzakir (ZIKIR) sampai titik darah terakhirnya dan sejumlah komentar pun mulai bermunculan di media massa dan elektronik.
Kedua anggota staf Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh yang
bernaung di bawah Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan
(Kemenko Polhukam) yaitu Masykur dan Ahmad Dani saat di jumpai Reporter acehtraffic.com di salah satu caffe di Lhokseumawe, mengatakan, munculnya kelompok bersenjata di
Aceh dipicu atas permasalahan faktor ekonomi.
Munculnya kelompok bersenjata di Aceh Timur, yakni Nurdin alias Abu Minimi, yang merupakan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menunjukkan senjata api laras panjang dan menyatakan ingin melawan Pemerintah Aceh yang saat ini di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.
Menurutnya,
pasca penandatanganan perjanjian damai RI-GAM, banyak terdapat sejumlah
aksi kriminalitas yang terjadi di Aceh, yang rata-rata pelakunya adalah
eks kombatan GAM.
"Abu Minimi Muncul karena Pemerintah tidak peduli
terhadap kondisi ekonomi mantan GAM," katanya.
Masykur mengatakan Pemerintah pusat pun angkat bicara terkait kemunculan kelompok
bersenjata di Aceh yang tidak berkaitan
dengan suasana Politik Aceh.
"Pemerintah pusat menganggap mereka itu murni melakukan tindakan Kriminal dan Kapolda dengan Pemerintah Aceh harus bertanggung jawab," jelasnya
Tentang senjata sisa konflik di Aceh,
Masykur menyatakan, hingga kini dirinya belum dapat memastikan berapa
jumlah senjata api ilegal yang masih disimpan para eks kombatan GAM.
"Kami tidak berani mengungkapkan berapa senjata Ilega masih beredar di
Aceh. Kemudian kami juga tidak berani mengungkapkan apakah Eks GAM masih
menyimpan senjata sisa konflik ?, karena kami belum mendapat data
yang akurat ," jelasnya.
Masykur menambahkan, Pemerintah Aceh harus segara mengambilkan
langkah-langkah dan upaya mengumpulkan senjata-senjata sisa Konflik
Aceh, agar tidak berpangaruh terhadap masuknya investor ke Aceh,
sehingga pembangunan Aceh ke depan dapat lebih maju.
"Pemerintah harus secapat mungkin turun tangan menangai masalah yang
sedang mencuat di publik. Selain itu juga para Eks GAM yang terlibat itu
harus dibina sesuai dengan skill masing-masing, agar perekonomian mereka
dapat lebih baik," ungkapnya. | AT | TM |
