Bali | acehtraffic.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Jumat 29 Agustus dijadwalkan akan menghadiri forum global United Nations Alliance of Civilizations di Bali.
SBY rencananya akan memberi sambutan mengenai isu global dan hak asasi manusia sesuai dengan tema forum tersebut "unity in diversity" atau persatuan dalam keberagaman, seperti yang diungkap staf khusus presiden bidang hubungan internasional Teuku Faizasyah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai penyelenggara juga menganggap
Indonesia sebagai negara besar, sangat beragam, damai dan cocok untuk
menyelaraskan budaya timur dan barat serta Islam dan dunia agama lain,
kata Michele Zaccheo, Direktur Pusat Informasi PBB di Indonesia.
Namun masalah Klik
hak asasi manusia justru dinilai memburuk selama masa
pemerintahan Presiden Yudhoyono dan banyak janjinya terkait HAM tidak
terpenuhi, jelas Andreas Harsono, peneliti Indonesia dari organisasi
pegiat HAM Human Rights Watch.
"Ketika SBY mulai jadi presiden, dia kan
berjanji menyelesaikan masalah-masalah HAM, hak asasi manusia. Yang
terkenal kan janji dia soal Munir yah. Menyelesaikan masalah Munir itu
kata dia, the test of our history, ujian kita oleh sejarah. Dia
juga janji akan membereskan yang lain, '65, orang hilang dan
seterusnya. Ternyata itu semua tidak dia penuhi," kata Andreas.
Lembaga pegiat lain seperti Setara institute for Democracy and Peace menggaris bawahi Klik
kasus-kasus intoleransi beragama yang tidak juga diselesaikan.
Dua diantaranya, menurut Setara, adalah
kesulitan beribadah yang dialami oleh jemaat GKI Yasmin di Bogor dan
penolakan terhadap pengikut Ahmadiyah di Sampang Madura.
Menanggapi pendapat tersebut, staf khusus
presiden bidang hubungan internasional Teuku Faizasyah mengatakan
situasi di Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara
lain.
"Karena justru, kalau kita bandingkan apa yang
terjadi di dunia saat sekarang apa yang dilihat sebagai kasus-kasus
intoleransi itu, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi di
Timur Tengah di kawasan lainnya di dunia. Bahkan apa yang terjadi juga
belum lama ini di Amerika Serikat kan cerminan kasus-kasus intoleransi,"
kata Teuku Faizasyah.
Harapan pada pemerintah baru
Di lain pihak, tidak banyak yang bisa dilakukan
oleh pemerintahan Yudhoyono yang tinggal tujuh pekan lagi. Karenanya
Bonar Tigor Naipospos, dari Setara Institute berharap pemerintah yang
akan datang dapat memberi solusi terhadap kasus-kasus intoleransi
beragama.
"Enam bulan pertama, dia (Jokowi) dapat
mengambil langkah konkret misalnya, satu menyelesaikan persoalan GKI
Yasmin. Kedua misalnya, mengembalikan fungsi masjid Al Misbah di Bekasi
yang disegel oleh pemerintah kota. Kemudian memulangkan pengungsi Syiah
yang sekarang ini ada di Sidoarjo ke Sampang," ujar Bonar.
Bonar juga berharap pemerintah yang akan datang
dapat menghapus regulasi dan peraturan pemerintah yang bersifat
diskriminatif terhadap kelompok tertentu.
Forum global United Nations Alliance of Civilizations akan berlangsung hingga Sabtu 30 Agustus dan juga akan dihadiri oleh sekretaris jenderal PBB Ban Ki Moon.| BBC |
