Jakarta | acehtraffic.com - Partai Politik (Parpol) Demokrat yang berkuasa di indonesia bergelut dengan kasus Korupsi, satu persatu kader partainya runtuh dan terlibat dengan kasus yang berbeda.
Seperti di lansir media okezone pada hari ini kamis 15 Mei, Sutan Bhatoegana harus menerima posisinya di Partai Demokrat menjadi nonaktif usai diumumkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu berdasarkan pakta integritas yang sudah diatur dalam tubuh partai berwarna biru itu.
"Otomatis langsung nonaktif. (keputusan) secara langsung sesuai pakta integritas, ia harus langsung mundur," ucap Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada Okezone lewat telefon, Kamis 15 Mei 2014.
Mubarok menyebut bahwa tersangkutnya Sutan dalam kasus korupsi sedikit banyak mempengaruhi kondisi internal partai. Namun, ia menyebutkan bahwa kondisi ini tak akan mempengaruhi Partai Demokrat dalam pilres. "Sedikit banyak pasti berpengaruh, besar atau pun kecil (pengaruhnya ke partai)," ucapnya.
Sutan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait adanya dugaan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian ESDM tahun 2013. Sudan diindikasi menerima hadiah atau gratifikasi terkait pembahasan perubahan APBN tersebut.
Sutan dituduh melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 b Undang-Undang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. AT | okezone |
"Otomatis langsung nonaktif. (keputusan) secara langsung sesuai pakta integritas, ia harus langsung mundur," ucap Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada Okezone lewat telefon, Kamis 15 Mei 2014.
Mubarok menyebut bahwa tersangkutnya Sutan dalam kasus korupsi sedikit banyak mempengaruhi kondisi internal partai. Namun, ia menyebutkan bahwa kondisi ini tak akan mempengaruhi Partai Demokrat dalam pilres. "Sedikit banyak pasti berpengaruh, besar atau pun kecil (pengaruhnya ke partai)," ucapnya.
Sutan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait adanya dugaan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian ESDM tahun 2013. Sudan diindikasi menerima hadiah atau gratifikasi terkait pembahasan perubahan APBN tersebut.
Sutan dituduh melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 b Undang-Undang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. AT | okezone |
