Thailand | acehtraffic.com - Angkatan Bersenjata Thailand mengumumkan
penerapan darurat militer dua pekan setelah Mahkamah Konstitusi mereka
memerintahkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri. Militer bersikukuh tindakan tersebut bukan kudeta di tengah krisis politik yang melanda negara tersebut.
Dikutip dari laman BBC edisi 20 Mei 2014, militer Thailand mengatakan langkah itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap negara. "Untuk menjaga hukum dan ketertiban," demikian pengumuman Darurat Militer yang disiarkan melalui televisi itu.
Pengumuman tersebut praktis memberikan kekuatan yang lebih luas kepada tentara untuk melaksanakan keputusannya, termasuk mengambil alih stasiun televisi. "Masyarakat tidak perlu panik dan dapat menjalankan kehidupan mereka secara normal."
Darurat militer dilaksanakan setelah krisis politik yang berlangsung sejak akhir tahun lalu. Namun, ketegangan antara pemerintah dan oposisi meningkat selama beberapa bulan terakhir.
Kepala penasihat keamanan bagi perdana menteri sementara mengatakan Pemerintah tidak pernah diajak berkoordinasi mengenai darurat militer itu. "Semua normal kecuali masalah tanggung jawab militer untuk keamanan nasional," kata Paradorn Pattanatabut.
Seorang juru bicara mengatakan penerapan darurat militer tidak akan berdampak terhadap pemerintahan sementara. (Vivanews)
Dikutip dari laman BBC edisi 20 Mei 2014, militer Thailand mengatakan langkah itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap negara. "Untuk menjaga hukum dan ketertiban," demikian pengumuman Darurat Militer yang disiarkan melalui televisi itu.
Pengumuman tersebut praktis memberikan kekuatan yang lebih luas kepada tentara untuk melaksanakan keputusannya, termasuk mengambil alih stasiun televisi. "Masyarakat tidak perlu panik dan dapat menjalankan kehidupan mereka secara normal."
Darurat militer dilaksanakan setelah krisis politik yang berlangsung sejak akhir tahun lalu. Namun, ketegangan antara pemerintah dan oposisi meningkat selama beberapa bulan terakhir.
Kepala penasihat keamanan bagi perdana menteri sementara mengatakan Pemerintah tidak pernah diajak berkoordinasi mengenai darurat militer itu. "Semua normal kecuali masalah tanggung jawab militer untuk keamanan nasional," kata Paradorn Pattanatabut.
Seorang juru bicara mengatakan penerapan darurat militer tidak akan berdampak terhadap pemerintahan sementara. (Vivanews)
