Banda Aceh |acehtraffic.com – Mengkritik kinerja Kepala Pemerintahan yang berasal dari partai
penguasa di Aceh bukan hal yang gampang, kekuatan mereka yang tersistematis
menjadikan partai politik lain bungkam di tahun sebelumnya, pasalnya Gubenur Aceh
Zaini Abdullah yang memimpin Aceh hampir Dua tahun ini di anggap oleh sejumlah
tokoh Parpol kurang konsisten untuk membangun Aceh kedepan, hal ini terbukti
dengan daya serap anggaran yang melemah dan pembangunan yang semakin terpuruk.
Informasi yang di kutip dari laman serambi, Sejumlah anggota
DPRA mengkritik kinerja Gubernur Aceh yang menurut mereka sangat lambat. Sampai
April ini, anggaran pemerintah (APBA) yang terserap baru sekitar 5,9 persen,
minus 6,1 persen dari target yang ditetapkan sebesar 12 persen.
“Daya serap keuangan APBA 2014 jauh dibawah daya serap tahun
lalu, untuk periode yang sama. Gubernur harus lebih meningkatkan kinerja
pemerintahannya kepada pelaksanaan program dan kegiatan APBA,” kata anggota
DPRA dari Fraksi PKS, Fuadi Sulaiman kepada Serambi, Minggu 20 April.
Dia mempertanyakan mengapa realisasi yang dicapai melenceng
jauh dari target. Padahal pengesahan anggaran dilakukan lebih cepat ketimbang
tahun 2013 lalu.
Anggota DPRA dari Fraksi Partai Demokrat, Yunus Ilyas,
mengatakan, lambatnya serapan APBA merupakan masalah yang serius.
“Persoalan ini harus segera dicari solusinya agar belanja
pembangunan sebesar Rp 13 triliun lebih bisa dinikmati masyarakat Aceh,”
pungkas Yunus.
Wakil Ketua DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi, menimpali,
kelambanan pelaksanaan proyek APBA bisa membawa dampak terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi daerah jadi melambat. Dampak dari
melambatnya ekonomi daerah, membuat daya beli masyarakat melemah,” ucap
Sulaiman Abda.
“Hal ini disebabkan, banyak orang yang belum beraktivitas
dan bekerja, akibat banyak proyek APBA yang belum direalisasikan,” tambahnya
lagi.
Anggota Badan Anggaran Dewan dari Partai Aceh, Abdullah
Saleh, mengatakan, rendahnya serapan anggaran terjadi karena jumlah proyek
pemerintah yang dikontrakkan masih sangat sedikit.
Informasi dari Tim Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K)
APBA Setda Aceh, dari 1.973 paket proyek APBA yang akan dilelang tahun ini,
baru 91 paket di antaranya yang telah dikontrakkan, atau baru sebesar 5 persen.
Hal itu terjadi karena berdasarkan keterangan dari pihak Tim
Pokja Unit Lelang Pengadaan (ULP), banyak paket proyek yang diusul
kabupaten/kota maupun masyarakat belum memiliki kelengkapan dokumen.
“Untuk mengatasi masalah ini, masing-masing Komisi di DPRA
perlu melakukan rapat kerja dengan SKPA mitra kerjanya,” saran Abdullah Saleh.
Data dari P2K APBA Setda Aceh dan LPSE, paket proyek yang
belum dilelang terbanyak ada di Dinas Pendidikan Aceh yang mencapai 306 paket,
kemudian disusul Dinas Cipta Karya Aceh sebanyak 120 paket, Dinas Kelautan dan
Perikanan Aceh 46 paket, Dinas Pengairan Aceh 33 paket, Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan sebanyak 31 paket, Dinas Bina Marga Aceh sebanyak 28 paket dan
dinas lainnya. AT | Sumber : serambi |
