Kutacane | acehtraffic.com- Para pejuang pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Pemuda Pejuang ALA (FMP2ALA) menolak kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Aceh. Mereka menilai, SBY memiliki agenda mengukuhkan Qanun Wali Nanggroe (WN), selain meresmikan pembukaan PKA-6 pada Jumat 20 Sepember 2013.
Para demonstran ini yang berjumlah seratusan orang berkumpul di pelataran parkir Stadion Haji Syahadat Kutacane sebelum menggelar aksi ke gedung DPRK Agara juga menolak bendera Bintang Bulan. Mereka berkonvoi menuju gedung DPRK yang berjarak sekitar 500 meter dengan berjalan kaki, menaiki beca mesin, roda dua dan mobil pikap yang memiliki alat pengeras suara.
Mereka juga mengusung berbagai poster dan spanduk, di antaranya bertuliskan: ‘Kami Tidak Butuh Malik Mahmud’ atau juga “Kami Malu Punya Ketua DPRK..” Sebaliknya, para demonstran ini kembali menuntut agar segera terbentuknya Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).
Nawi Sekedang, salah seorang demonstran dalam orasinya mengatakan sudah 13 tahun perjuangan mewujudkan Provinsi ALA, tetapi belum terbentuk juga. Dia menegaskan, pembentukan Provinsi ALA bukan kepentingan sekelompok orang atau pribadi, tetapi untuk seluruh warga Agara.
Dia menegaskan, pihaknya menolak kedatangan Presiden SBY ke Aceh untuk mensahkan Qanun Wali Nanggoe dan bendera Bintang Bulan serta meminta dewan untuk merekomendasikan menolak WN. Nawi Sekedang, juga memprotes pernyataan Ketua DPRK Agara, M Salim Fakhri dalam edisi Senin (16/9/2013) di halaman 12 Harian Serambi Indonesia.
Nawi menyatakan pernyataan tersebut telah melukai hati dan perasaan rakyat Agara, sehingga harus ada klarifikasi langsung darinya. “Provinsi ALA adalah harga mati, karena Aceh saat ini rusuh, makanya kami ingin keluar dari Aceh,” ujar Win Gerpa, salah seorang demonstran lainnya.
Menurut dia, selama ini pihaknya salah langkah setelah disahkannya MoU Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. “Mereka (pemimpin Aceh-red) bukan memikirkan kesejahteraan masyarakat Aceh, tapi lebih memikirkan Wali Nanggroe dan bendera,” ujarnya.
Sedangkan kedatangan para demonstran itu disambut anggota DPRK Agara, Buhari Selian dari Partai PAN, Bukhari dari Partai Hanura, dan Rasidun Pagan dari Partai Golkar. Demonstran setelah berorasi sekitar 30 menit secara bergiliran di depan gedung DPRK Agara, kemudian berdialog di ruang sidang DPRK Agara.
Sementara itu, Ketua DPRK Aaara, Salim Fakhri dalam edisi pariwara halaman 12 menyatakan: “Kalaupun ada, aksi usulan pembentukan provinsi baru di wilayah tengah dari sekelompok masyarakat Aceh Tenggara, karena kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang belum berlaku adil dalam pengalokasian anggaran pembangunan untuk daerah kami.”
Ketua DPRK Agara, M Salim Fakhri SE MM, yang dikonfirmasi Serambi secara terpisah melalui telepon selular, Rabu 18 September 2013 menyatakan pernyataannya di halaman 12 pariwara Harian Serambi Indonesia tidak benar. Dia yang mengaku sedang berada di Jakarta membantah kalau dirinya mengatakan seperti di halaman pariwara tersebut.
“Itu tidak benar, kalau saya katakan seperti itu,” ujarnya melalui handpone selular untuk mengklarifikasi statmennya pada halaman pariwara dimaksud. | AT | Serambi|
