Jakarta | acehtraffic.com - Gubernur Papua Lukas Enembe, Senin 6 Mei 2013 mengeluhkan tingginya harga bensin di daerah Puncak Jaya. Di wilayah ini, harganya mencapai Rp 100.000 per liter. Pemicu tingginya harga, transportasi yang mahal.
"Saya bilang ini pelanggaran HAM juga. Di sini harga Rp6.000 per liter sudah ribut-ribut, di sana jauh lebih mahal," kata Lukas kepada Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso di DPR.
Menurut Lukas, Papua masih tertinggal jauh dengan daerah-daerah lain. Saat ini, kondisi penduduknya masih sangat terbelakang. Bahkan, 70 persen masyarakat Papua dalam kondisi kemiskinan absolut.
Untuk itu, kata Lukas, seharusnya pemerintah memberikan otonomi khusus plus kepada Papua. Yaitu, memberikan kewenangan lebih kepada pemimpin daerah di sana. "Papua yang besar dan dengan kekayaan alam yang luar biasa tidak memberi kontribusi kepada rakyat Papua," ujar Lukas.
"Saya tidak tahu salahnya dimana sehingga tidak terjadi apa-apa di sana. Itulah sebabnya kalau saya dari daerah paham masalah ini. Maka saya putuskan bahwa 80 persen dana daerah harus dialirkan ke kabupaten," kata dia menambahkan.
Sebelumnya pemerintah menunda kenaikan harga BBM bersubsidi, yang rencananya akan diberlakukan per 1 Mei 2013. Penundaan itu menunggu dana kompensasi siap dikucurkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan rakyat miskin atau kelas menengah bawah tidak akan terkena dampak kenaikan BBM. Meskipun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirasakan sudah tidak sehat lantaran tingginya subsidi bahan bakar yang sudah tak terkendali.
Pemerintah mencatat, pada April ini, subsidi bahan bakar sudah membengkak. Sebab, BBM yang seharusnya sudah Rp10.000 per liter terpaksa masih dijual Rp4.500.
Akibatnya, subsidi pun membengkak tajam dan membuat APBN tak sehat yang bisa mengganggu stabilitas pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.
Seperti yang diakui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah tidak sehat. Ini lantaran, tingginya subsidi bahan bakar yang sudah tak terkendali.
Dalam sambutannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 30 April 2013, SBY mengatakan defisit APBN sudah terlalu besar, bisa melebihi tiga persen. "Ini bisa melanggar undang-undang," kata Presiden.
SBY menggambarkan, betapa dahsyat subsidi BBM. Pada APBN 2013, besaran subsidi Rp317,2 triliun, dan khusus subsidi BBM Rp193,8 triliun. Pada anggaran ini, penerimaan tercatat Rp1.529,7 triliun dan belanja negara Rp1.683 triliun. Defisit 1,65 persen, masih di bawah toleransi Undang-undang APBN, sebesar tiga persen.
Namun dalam perkembangannya, lanjutnya, pada April ini subsidi bahan bakar sudah membengkak. BBM yang seharusnya sudah Rp10.000 per liter terpaksa masih dijual Rp4.500. Akibatnya, subsidi pun membengkak tajam.
Subsidi total menjadi Rp446,8 triliun, khusus subsidi BBM Rp297,7 triliun. "Defisit akan menjadi 3,83 persen. Sudah tidak sehat dan melanggar Undang-undang," ujarnya.
Defisit yang besar, kata SBY, membuat ketahanan ekonomi juga tergangu. Subsidi yang terlalu besar membuat anggaran pengurangan kemiskinan dan kesejahterakan rakyat tambah sedikit. Biaya pembangunan infrastruktur juga sangat terbatas.
SBY juga menegaskan, subsidi BBM sudah memberatkan. Selain itu juga tidak tepat sasaran. Penikmat subsidi justru golongan menengah ke atas. "Ini ketidakadilan." | AT | I | vivanesw.com |
