Acehtraffic.com - Isu hak asasi manusia dewasa ini menjadi masalah penting bagi negara-negara dunia. Reporter khusus PBB untuk HAM Iran, Ahmad Shaheed baru saja menyerahkan laporan keempatnya pada sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.
Laporan Sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran, Mohammad Javad Larijani juga langsung menjawab penilaian Ahmad Shaheed dan menilai laporan tersebut tidak objektif dan berbau politis.
Ahmad Shaheed dalam laporan setebal 77 halaman pada 11 Maret 2013, menuding Iran melakukan pelanggaran terorganisir dan teratur terhadap hak asasi manusia. Menjawab laporan itu, Javad Larijani mengatakan, "Laporan yang menyerang negara tertentu telah meruntuhkan mekanisme nilai-nilai hak asasi manusia sebagai instrumen untuk komoditas politik di tangan negara-negara kuat."
Pengawasan terhadap kondisi HAM merupakan sebuah mekanisme untuk meningkatkan kondisi HAM itu sendiri, namun ketika mekanisme itu digunakan untuk tujuan-tujuan politis dan memanfaatkannya sebagai alat, maka kampanye mendukung HAM akan bernasib sama seperti perang melawan terorisme. Dampak perang itu adalah pelanggaran HAM luas oleh negara-negara Barat yang mendeklarasikan dirinya sebagai pembela HAM.
Sejumlah kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya selalu luput dari sorotan lembaga HAM PBB. Para pelapor khusus PBB untuk HAM di Iran selalu memandang situasi dan peristiwa di Republik Islam dari sudut pandang kebijakan dan kepentingan negara-negara Barat dan rezim Zionis Israel.
Klaim-klaim pelanggaran HAM adalah salah satu alat usang kekuatan-kekuatan hegemoni untuk mencoreng citra Iran di mata masyarakat internasional. Laporan-laporan Ahmad Shaheed tentang kondisi HAM di Iran merupakan salah satu bentuk paling gamblang dari penggunaan alat tersebut untuk menyerang sebuah bangsa yang independen.
Republik Islam percaya bahwa universalitas dalam melihat kondisi HAM merupakan sebuah landasan utama, di mana PBB harus komitmen terhadap masalah itu. Jika tidak demikian, maka akan terjadi praktik tebang pilih dan penggunaan standar ganda yang pada akhirnya akan mencoreng citra lembaga dunia itu.
Kinerja pelapor khusus HAM PBB selalu saja bertentangan dengan prinsip netralitas dan keadilan. Ahmad Shaheed mengumpulkan data dari figur dan kelompok anti Revolusi Islam yang bersembunyi di balik jubah HAM dan kebebasan.
Dia memperoleh laporan sepihak mengenai kondisi hak asasi manusia di Iran dari kelompok teroris MKO. Organisasi teroris itu terlibat dalam berbagai aksi pembunuhan terhadap warga Iran di awal kemenangan Revolusi Islam. Tidak hanya itu, MKO juga bersekongkol dengan rezim diktator Saddam Hussein untuk menyerang Iran.
Ahmad Shaheed juga tidak pernah menggunakan laporan lembaga hak asasi manusia independen di Iran sebagai pembanding dari informasi yang diberikan MKO yang sangat bias itu. Dengan fakta tersebut, bagaimana masyarakat dunia bisa mempercayai laporan Ahmad Shaheed yang sangat tendensius dan sepihak itu.
Dia juga sepenuhnya mengabaikan sanksi-sanksi sepihak dan ketat yang diberlakukan oleh Barat terhadap rakyat Iran. Laporan tersebut sama sekali tidak menyinggung pelanggaran terang-terangan Barat terhadap hak-hak sah bangsa Iran. Padahal, sanksi-sanksi seperti itu bertentangan dengan prinsip undang-undang internasional dan juga semangat Piagam PBB.| AT | M | Irib |
Laporan Sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran, Mohammad Javad Larijani juga langsung menjawab penilaian Ahmad Shaheed dan menilai laporan tersebut tidak objektif dan berbau politis.
Ahmad Shaheed dalam laporan setebal 77 halaman pada 11 Maret 2013, menuding Iran melakukan pelanggaran terorganisir dan teratur terhadap hak asasi manusia. Menjawab laporan itu, Javad Larijani mengatakan, "Laporan yang menyerang negara tertentu telah meruntuhkan mekanisme nilai-nilai hak asasi manusia sebagai instrumen untuk komoditas politik di tangan negara-negara kuat."
Pengawasan terhadap kondisi HAM merupakan sebuah mekanisme untuk meningkatkan kondisi HAM itu sendiri, namun ketika mekanisme itu digunakan untuk tujuan-tujuan politis dan memanfaatkannya sebagai alat, maka kampanye mendukung HAM akan bernasib sama seperti perang melawan terorisme. Dampak perang itu adalah pelanggaran HAM luas oleh negara-negara Barat yang mendeklarasikan dirinya sebagai pembela HAM.
Sejumlah kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya selalu luput dari sorotan lembaga HAM PBB. Para pelapor khusus PBB untuk HAM di Iran selalu memandang situasi dan peristiwa di Republik Islam dari sudut pandang kebijakan dan kepentingan negara-negara Barat dan rezim Zionis Israel.
Klaim-klaim pelanggaran HAM adalah salah satu alat usang kekuatan-kekuatan hegemoni untuk mencoreng citra Iran di mata masyarakat internasional. Laporan-laporan Ahmad Shaheed tentang kondisi HAM di Iran merupakan salah satu bentuk paling gamblang dari penggunaan alat tersebut untuk menyerang sebuah bangsa yang independen.
Republik Islam percaya bahwa universalitas dalam melihat kondisi HAM merupakan sebuah landasan utama, di mana PBB harus komitmen terhadap masalah itu. Jika tidak demikian, maka akan terjadi praktik tebang pilih dan penggunaan standar ganda yang pada akhirnya akan mencoreng citra lembaga dunia itu.
Kinerja pelapor khusus HAM PBB selalu saja bertentangan dengan prinsip netralitas dan keadilan. Ahmad Shaheed mengumpulkan data dari figur dan kelompok anti Revolusi Islam yang bersembunyi di balik jubah HAM dan kebebasan.
Dia memperoleh laporan sepihak mengenai kondisi hak asasi manusia di Iran dari kelompok teroris MKO. Organisasi teroris itu terlibat dalam berbagai aksi pembunuhan terhadap warga Iran di awal kemenangan Revolusi Islam. Tidak hanya itu, MKO juga bersekongkol dengan rezim diktator Saddam Hussein untuk menyerang Iran.
Ahmad Shaheed juga tidak pernah menggunakan laporan lembaga hak asasi manusia independen di Iran sebagai pembanding dari informasi yang diberikan MKO yang sangat bias itu. Dengan fakta tersebut, bagaimana masyarakat dunia bisa mempercayai laporan Ahmad Shaheed yang sangat tendensius dan sepihak itu.
Dia juga sepenuhnya mengabaikan sanksi-sanksi sepihak dan ketat yang diberlakukan oleh Barat terhadap rakyat Iran. Laporan tersebut sama sekali tidak menyinggung pelanggaran terang-terangan Barat terhadap hak-hak sah bangsa Iran. Padahal, sanksi-sanksi seperti itu bertentangan dengan prinsip undang-undang internasional dan juga semangat Piagam PBB.| AT | M | Irib |
