Banda
Aceh | acehtraffic.com- Komisi G DPRA menilai bahwa Pemerintah Aceh belum
memberi porsi perhatian yang cukup kepada Dayah-Dayah seluruh Aceh melalui
Badan Dayah. Jumat 21 Desember 2012. Anggaran untuk dayah kali ini lebih kecil dari tahun sebelumnya.
Sekretaris
komisi G DPRA, Moharriadi Syafari mengatakan dalam KUA PPAS 2013 tertera pagu anggaran
untuk Badan Dayah sangat kecil hanya 25,9 M.
Terdiri dari biaya tak langsung dan Rutin SKPA sekitar 10, 2 M, sisanya untuk kegiatan spesifik Badan Dayah seperti, bantuan fisik dayah, pembinaan Teungku dayah dan lain-lain hanya 15,7 M, jumlah itu sangat jauh menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Terdiri dari biaya tak langsung dan Rutin SKPA sekitar 10, 2 M, sisanya untuk kegiatan spesifik Badan Dayah seperti, bantuan fisik dayah, pembinaan Teungku dayah dan lain-lain hanya 15,7 M, jumlah itu sangat jauh menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Ia
menambahkan bahwa Komisi G DPR Aceh banyak sekali menerima komplain dan keluhan
dari Ulama-Ulama Dayah dari seluruh Aceh. “Dana yang sangat minim ini tidak memadai sama
sekali untuk menjawab pencapaian Visi Misi Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakil
Gubernur Muzakkir Manaf,” Jelas Moharriadi.
Ia
juga menjelaskan bahwa dalam sektor pembangunan mental sebagai salah satu pilar
pembangunan Aceh disebutkan bahwa pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh
yang belum maksimal”, terutama disebabkan karena masih kurangnya pemahaman,
penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat.
Berbagai
perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika
agama, pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah umum
dan agama) juga belum memuaskan disebabkan antara lain: Masih kurangnya materi
dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum.
Di
sisi lain, derasnya arus globalisasi yang umumnya tidak sejalan bahkan
bertentangan dengan tuntunan moral Islam, telah mempengaruhi dan mendorong
perilaku masyarakat kearah yang negatif.
Untuk
itu, katanya komisi G DPR Aceh akan mendesak Gubernur Aceh untuk merevisi
kembali KUA PPAS 2013 sebelum menjadi RKA. “Kami
mengharapkan TAPA dan BAPPEDA betul-betul mewujudkan Visi Misi yang mulia ini
agar Aceh dapat maju dan bangun serentak secara fisik dan mental seperti masa
kejayaan Aceh dahulu,” tambahnya.
Ia
juga mempersoalkan jika pembangunan hanya fokus pada fisik saja jika tidak
disertai dengan pembangunan mental dan akhlak. Menurutnya untuk apa pembangunan
fisik infrastruktur maju bertubi tubi dan mendapat perhatian yang luar biasa
kalau agama hancur dan hilang dari Aceh
Dia
juga menyebutkan Komisi G DPR Aceh
pernah duduk dengan Badan Dayah membahas Kua Ppas dan sepakat mengusulkan pagu
anggaran pada Gubernur dalam hal ini Tapa dan Bappeda minimal 250 M lagi untuk
Badan Dayah pada tahun 2013.
“Jumlah
ini diperkirakan minimal dapat membantu peningkatan kualitas santri, membangun
sarana dan pra sarana Dayah, honor Teungku-teungku Dayah yang selama ini siang
malam publeut mata ureung Aceh untuk mengajar dan mengenalkan agama,” Sebut Moharriadi.
Moharriadi
juga menginformasikan bahwa Tgk. H. Ramli Sulaiman Ketua Komisi G DPR Aceh akan
memperjuangkan usulan ini dan akan menyampaikan secara khusus hal ini kepada
Gubernur Aceh dan Wali Nanggroe.
“Jangan sampai pejabat dan aparatur Pemerintah
Aceh tidak bisa menerjemahkan Visi Misi Gubernur Aceh di lapangan,” | AT | RD | RI|
