Jakarta |acehtraffic.com - Usai melaksanakan sholat Jumat, puluhan ribu perangkat desa kembali melakukan aksi penutupan jalan di depan gedung DPR dan mencoba melakukan pemblokiran jalan tol dalam kota. Massa juga merusak pagar pembatas dan marka jalan yang ada.
Sebelumnya mobil komando dan para perangkat desa berorasi didalam halaman gedung DPR RI, namun hingga akhirnya keluar lagi untuk memblokir jalan tol dalam kota. Saat ini kondisi lalulintas lumpuh karena dipadati oleh ribuan perangkat desa yang memblokir.
Akibat aksi penutupan jalan ini, arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Slipi dialihkan ke dalam gedung DPR sementara. Sedangkan, dari arah Slipi ke Semanggi dialihkan dari dalam tol kota putar balik namun dihadang oleh massa.
Suparni (45), salah seorang perangakat desa dari Ponorogo, mengatakan aksi demontrasi dilakukan untuk menuntut agar UU Desa segera disahkan tahun ini juga. Ia juga berserta puluhan ribu perangkat desa lainnya dari seluruh indonesia, juga meminta dana APBN 10 persen buat desa.
"UU Desa supaya disahkan karena sudah lama janji-janji terus. Tadi sudah sempat diskusi dengan anggota tapi lagi dibahas dan dipercepat, ini fiktiflah sekarang kan paripurnanya jadi janji terus. Tuntutan ini harga mati PNS," ujar Eko (27), dari Jawa Tengah | AT | R | INC|
Sebelumnya mobil komando dan para perangkat desa berorasi didalam halaman gedung DPR RI, namun hingga akhirnya keluar lagi untuk memblokir jalan tol dalam kota. Saat ini kondisi lalulintas lumpuh karena dipadati oleh ribuan perangkat desa yang memblokir.
Akibat aksi penutupan jalan ini, arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Slipi dialihkan ke dalam gedung DPR sementara. Sedangkan, dari arah Slipi ke Semanggi dialihkan dari dalam tol kota putar balik namun dihadang oleh massa.
Suparni (45), salah seorang perangakat desa dari Ponorogo, mengatakan aksi demontrasi dilakukan untuk menuntut agar UU Desa segera disahkan tahun ini juga. Ia juga berserta puluhan ribu perangkat desa lainnya dari seluruh indonesia, juga meminta dana APBN 10 persen buat desa.
"UU Desa supaya disahkan karena sudah lama janji-janji terus. Tadi sudah sempat diskusi dengan anggota tapi lagi dibahas dan dipercepat, ini fiktiflah sekarang kan paripurnanya jadi janji terus. Tuntutan ini harga mati PNS," ujar Eko (27), dari Jawa Tengah | AT | R | INC|
