Lhokseumawe | acehtraffic.com - Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) guru berstatus sertifikasi pada tahun 2013 terancam akan di tiadakan oleh pemko Lhokseumawe dan dianggap telah mendiskriminasikan para guru bersertifikasi tersebut karena TPK bagi PNS di wilayah pemko Lhokseumawe justru akan mengalami kenaikan tahun depan dari 500 ribu rupiah menjadi 600 ribu rupiah per orangnya.
Maka berdasarkan usulan nyeleneh dari pemko tersebut, ratusan para guru perwakilan dari seluruh guru yang berada di wilayah pemko Lhokseumawe mengadu ke DPRK setempat, Kamis 20 Desember 2012, untuk memperjuangkan aspirasi para guru.
Mereka membandingkan secara realita mengenai begitu ketatnya kedisiplinan yang dimiliki guru, pagi-pagi sudah berangkat mengajar anak muridnya disekolah dan sangat jauh berbeda dengan kedisiplinan para PNS di jajaran Pemko Lhokseumawe yang terbiasa nongkrong di warung-warung ketika jam kerja.
“Masuk kerja jam 9 pagi, main game di komputernya jam 10 pagi,” ujar seorang guru di hadapan anggota dewan terhormat di ikuti tawa para guru yang hadir.
“Masuk kerja jam 9 pagi, main game di komputernya jam 10 pagi,” ujar seorang guru di hadapan anggota dewan terhormat di ikuti tawa para guru yang hadir.
Ketika berada di ruang aula serba guna gedung dewan terhormat tersebut para dewan guru sempat menelan kekecewaan, pasalnya pejabat dari pemko Lhokseumawe tidak satupun datang mendengar keluhan cekgu itu.
“Walikota tidak hadir, wakil walikota juga tidak hadir, sekda dan asisten walikota juga tidak nampak satupun yang hadir,” ujar perwakilan guru dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Mereka mengharapkan agar para pejabat tersebut dihadirkan, karena mereka menilai jika pun acara dialog selesai dilakukan tapi tidak ada pihak berwenang yang dapat mengambil keputusan.
Mereka mengharapkan agar para pejabat tersebut dihadirkan, karena mereka menilai jika pun acara dialog selesai dilakukan tapi tidak ada pihak berwenang yang dapat mengambil keputusan.
Seorang guru dari SMKN 7 Lhokseumawe, Rahmat menegaskan, “walikota dan wakil walikota, sekda dan asisten harus hadir di acara ini supaya sukses permasalahan ini, kita bicara berbeli-belit tidak akan selesai. Kalau pemda tidak menghadiri acara ini maka acara ini kita batalkan, tidak ada penyelesaian.”
Mendengar itu wakil ketua DPRK Suryadi menenangkan para guru yang telah memadatkan ruang aula dengan mengatakan pihaknya telah menelpon asisten III walikota Lhokseumawe, Muzakir Sulaiman untuk segera menghadiri pertemuan tersebut mewakili dari pemko Lhokseumawe.
Sembari menunggu asisten III datang, para dewan guru menceritakan keluhan mereka. Nuraini perwakilan dari SMKN 7 Lhokseumawe yang juga pengurus PGRI Kota Lhokseumawe memberitahukan kepada dewan terhormat tersebut bahwa tugas dan tanggung jawab pendidikan bukan semata-mata milik guru tetapi semua stake holder yang ada di seluruh pemerintahan Kota Lhokseumawe bertanggung jawab terhadap pendidikan.
“Kalau dulu kita dapatkan TPK Rp 1 juta rupiah, sekarang kita menerima Rp 500 ribu rupiah, lalu kita mendengarkan bahwa tahun 2013 TPK akan dihapuskan bagi guru-guru yang berprestasi,” kisah Nuraini.
Menurut Nuraini jika hal ini terjadi maka akan muncul kecemburuan sosial didalam pencapaian mutu pendidikan oleh karena itu Nuraini merasa yakin dan percaya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk di anggota dewan akan memperjuangkan apa yang guru-guru itu inginkan.
“Kami harapkan bapak-bapak dewan duduk kembali bersama pemko Lhokseumawe, dan kami sangat mengharapkan statemen yang dikeluarkan oleh pemko itu supaya bisa diklarifikasi kembali,” pintanya.
Wakil kepala sekolah SMKN 4 Lhokseumawe, Rohamah di hadapan para dewan-dewan terhormat berbagi kisahnya mengenai kesejahteraan apa yang telah didapat dan yang telah hilang selama ia menjadi guru.
“Dulu kami pernah mendapatkan kelebihan jam mengajar dan ada dana kelebihan jam mengajar dan tanpa ada pemberitahuan kini dana itu sudah tidak ada lagi. Uang tersebut hilang dengan sendirinya,” Kisahnya.
“Dulu kami pernah mendapatkan kelebihan jam mengajar dan ada dana kelebihan jam mengajar dan tanpa ada pemberitahuan kini dana itu sudah tidak ada lagi. Uang tersebut hilang dengan sendirinya,” Kisahnya.
Rohamah melanjutkan kisahnya, “kami juga pernah merasakan uang minum tapi kemudian tanpa ada penjelasan dan pemberitahuan uang tersebut juga tidak ada lagi, telah ditutup.”
Setelah uang minum hilang rimbanya, lalu ia bersyukur karena tidak lama kemudian para dewan guru mendapatkan dana melalui TPK dengan nominal Rp 1 juta rupiah tapi tidak berlangsung lama kemudian dipangkas menjadi 500 ribu rupiah.
Para dewan guru pun masih bisa bersyukur karena mereka dapat memakluminya mungkin jumlah guru di Kota Lhokseumawe terlalu banyak sehingga harus saling berbagi, dan akhirnya mereka tidak dapat menerima ketika membaca pemberitaan dimedia yang menerangkan bahwa tahun 2013 dana TPK bagi guru bersertifikasi dihapuskan.
Para dewan guru pun masih bisa bersyukur karena mereka dapat memakluminya mungkin jumlah guru di Kota Lhokseumawe terlalu banyak sehingga harus saling berbagi, dan akhirnya mereka tidak dapat menerima ketika membaca pemberitaan dimedia yang menerangkan bahwa tahun 2013 dana TPK bagi guru bersertifikasi dihapuskan.
Belum selesai ia menceritakan keluhannya wakil ketua DPRK memotong pembicaraan tersebut dengan menyuruh Rohamah agar berbicara yang penting saja dan dibantah keras oleh para guru yang hadir, karena menurut mereka kisah guru tersebut menarik untuk didengar daripada mendengar penjelasan para anggota dewan terhormat.
Selain itu wakil kepala sekolah SMKN 4 itu juga mengharapkan agar pihak dari dinas perpajakan didatangkan, karena mereka dinilai paling rajin memotong pajak. “jika diatas 1 juta rupiah di potong pajak, dan jika dibawah 1 juta rupiah tidak dipotong pajak, tapi uang kami 50 ribu rupiah juga dipotong pajak.”
Dia juga mengisahkan temannya yang berprofesi sebagai guru pernah mengunjungi negara Malaysia untuk berobat. Ketika temannya itu naik taksi, si sopir taksi bertanya asal penumpangnya darimana dan si penumpang menjawab bahwa ia datang dari Aceh. Sopir taksi itu bertanya kembali pekerjaan penumpangnya itu apa, dan dijawab singkat oleh penumpang itu, Guru.
Mendengar profesi penumpangnya cekgu, si sopir menaruh hormatnya dan mengurangi separuh dari tarif ongkos sebenarnya. Begitupun jika berobat di negara jiran tersebut pelayanan untuk guru begitu dimuliakan, namun ketika berobat di nanggroe sendiri menggunakan jasa askes, pelayanan ketus serta acuh tak acuh dari petugas medis yang di dapatkan.
Dan ketika di negara orang lain tingkat sopir saja bisa menghargai jasa cekgu, di Kota Lhokseumawe jatah tunjangan TPK bagi guru berprestasi yang pernah ada malah ditiadakan.
Padahal menurut para guru didalam ruangan tersebut, kota Lhokseumawe tahun ini tidak pernah bermasalah dengan anggaran. Berbeda dengan kabupaten dan kota tetangganya, Aceh Utara dan Bireuen dalam pemberitaan anggarannya morat-marit tetapi jatah guru tidak pernah bermasalah. | AT | HR |
Padahal menurut para guru didalam ruangan tersebut, kota Lhokseumawe tahun ini tidak pernah bermasalah dengan anggaran. Berbeda dengan kabupaten dan kota tetangganya, Aceh Utara dan Bireuen dalam pemberitaan anggarannya morat-marit tetapi jatah guru tidak pernah bermasalah. | AT | HR |
