Manila | acehtraffic.com - Pasukan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) akan didekomisioning (dinon-aktifkan), sebagai bagian dari perjanjian perdamaian yang akan ditandatangani oleh kelompok itu dan Pemerintah Filipina pada 15 Oktober 2012, demikian disebutkan dalam draft rancangan kerangka kesepakatan tentang Bangsamoro.
Presiden Filipina Benigno S. Aquino III mengumumkan pada hari Minggu bahwa Pemerintah Filipina dan MILF telah sepakat untuk menandatangani kerangka perjanjian, yang akan mengakhiri konflik puluhan tahun di Mindanao.
Rancangan kerangka kesepakatan itu dirilis kepada publik pada Minggu sore, termasuk "normalisasi."
"Kedua Pihak setuju bahwa normalisasi sangat penting untuk proses perdamaian. Melalui normalisasi masyarakat dapat kembali ke kondisi di mana mereka dapat mencapai kualitas hidup mereka inginkan, yang mencakup pencapaian sumber penghidupan yang berkelanjutan dan partisipasi politik dalam suatu masyarakat deliberatif damai,." Isi rancangan perjanjian tersebut.
Dikatakan bahwa normalisasi bertujuan untuk menjamin keamanan manusia di Bangsamoro, entitas politik baru yang akan menggantikan Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) saat ini.
"MILF akan melakukan program bertahap untuk dekomisioning pasukannya sehingga mereka ditempatkan di luar penggunaan. Dengan cara bertahap dan gradual, semua fungsi penegakan hukum akan dialihkan dari Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) ke angkatan kepolisian untuk Bangsamoro, "bunyi draft kesepakatan itu.
Draft tersebut menambahkan bahwa sebuah komisi independen akan diselenggarakan oleh Pemerintah Filipina dan MILF untuk merekomendasikan hal yang sesuai dengan ketertiban di wilayah tersebut.
Komite Koordinasi Bersama Penghentian Permusuhan (The Joint Coordinating Committees on Cessation of Hostilities-JCCCH) serta Kelompok Aksi Bersama Ad hoc (Ad hoc Joint Action Group - AHJAG) dengan partisipasi Tim Pemantau Internasional (IMT) akan terus memantau kesepakatan gencatan senjata sampai dekomisioning penuh dari pasukan MILF, draft itu menyebutkan.
Mekanisme koordinasi yang ada harus menjadi dasar bagi pembentukan Komite Normalisasi Bersama (Joint Normalization Committee-JNC) untuk memastikan koordinasi antara pemerintah dan sisa pasukan MILF, serta melalui MILF akan membantu dalam menjaga perdamaian dan ketertiban di daerah Bangsamoro sampai dekomisioning harus sudah diselesaikan sepenuhnya, draft menambahkan.
MILF merupakan pemberontak Muslim terbesar di Filipina selatan, diyakini memiliki 12.000 orang bersenjata, yang disebut sebagai Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro (Bangsamoro Islamic Armed Forces-BIAF). | AT | Z | Xinhua
