Banda Aceh | Acehtraffic.com - Aksi solidaritas terhadap kasus pemukulan wartawan di Riau datang dari berbagai penjuru nusantara.
Dari ujung Sumatera, AJI Kota Banda Aceh mengutuk keras tindakan oknum prajurit TNI Angkatan Udara yang menganiaya wartawan dan mendesak Komandan Pangkalan Udara Pekanbaru untuk memproses secara hukum perwira pelaku pemukulan tersebut. Rabu 17 Oktober 2012.
Sekretaris AJI Banda Aceh Misdarul Ihsan menyebutkan, tindakan oknum TNI AU yang menganiaya wartawan dan merampas kameranya merupakan perbuatan melawan hukum. Tindakan perwira tersebut bertentangan dengan UU No 40/1999 karena telah menghalang-halangi wartawan dalam memperoleh informasi.
"Tindakan oknum TNI AU itu melanggar pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran," kata Misdarul Ihsan di Banda Aceh, Selasa 16 Oktober 2012
Seperti diketahui, oknum TNI AU berpakaian lengkap memukuli dan mencekik pewarta foto Riau Pos yang tengah mengabadikan pesawat tempur yang jatuh di permukiman warga. Selain menganiaya, kamera milik jurnalis foto Riau Pos juga ikut diambil oknum TNI AU yang lain.
Menurut Ihsan, tindakan oknum TNI AU yang menghalang-halangi tugas jurnalis dalam mencari dan mengumpulkan informasi bisa dijerat pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
"Kami memprotes keras tindakan oknum TNI AU yang telah berbuat semena-mena kepada jurnalis yang tengah meliput peristiwa jatuhnya pesawat di permukiman penduduk," kata Misdarul Ihsan.
Untuk itu, Ihsan mendesak Kepala Staf TNI AU untuk mengusut tuntas kasus ini dan menghukum anak buahnya yang telah menganiaya jurnalis. "Kita tidak boleh membiarkan kekerasan ini terjadi," ujarnya.
"Tindakan oknum TNI AU itu bukan saja mengciderai kebebasan pers, tapi juga telah mencoreng institusi TNI AU itu sendiri. Makanya, Panglima TNI dan KSAU harus memproses secara hukum penganiaya jurnalis di Pekanbaru itu." | AT | RD | Rilis |
Sekretaris AJI Banda Aceh Misdarul Ihsan menyebutkan, tindakan oknum TNI AU yang menganiaya wartawan dan merampas kameranya merupakan perbuatan melawan hukum. Tindakan perwira tersebut bertentangan dengan UU No 40/1999 karena telah menghalang-halangi wartawan dalam memperoleh informasi.
"Tindakan oknum TNI AU itu melanggar pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran," kata Misdarul Ihsan di Banda Aceh, Selasa 16 Oktober 2012
Seperti diketahui, oknum TNI AU berpakaian lengkap memukuli dan mencekik pewarta foto Riau Pos yang tengah mengabadikan pesawat tempur yang jatuh di permukiman warga. Selain menganiaya, kamera milik jurnalis foto Riau Pos juga ikut diambil oknum TNI AU yang lain.
Menurut Ihsan, tindakan oknum TNI AU yang menghalang-halangi tugas jurnalis dalam mencari dan mengumpulkan informasi bisa dijerat pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
"Kami memprotes keras tindakan oknum TNI AU yang telah berbuat semena-mena kepada jurnalis yang tengah meliput peristiwa jatuhnya pesawat di permukiman penduduk," kata Misdarul Ihsan.
Untuk itu, Ihsan mendesak Kepala Staf TNI AU untuk mengusut tuntas kasus ini dan menghukum anak buahnya yang telah menganiaya jurnalis. "Kita tidak boleh membiarkan kekerasan ini terjadi," ujarnya.
"Tindakan oknum TNI AU itu bukan saja mengciderai kebebasan pers, tapi juga telah mencoreng institusi TNI AU itu sendiri. Makanya, Panglima TNI dan KSAU harus memproses secara hukum penganiaya jurnalis di Pekanbaru itu." | AT | RD | Rilis |
