Banda Aceh | Acehtraffic.com -Gubernur
Aceh, Zaini Abdullah, melarang seluruh bupati dan walikota untuk berhubungan
langsung dengan kementerian sebelum berkoordinasi dengan pemerintah Aceh.
Sehingga kesepahaman dan program
dalam membangunan daerah tidak tumpang tindih. Menurut Zaini, himbauan tersebut
bukan untuk membatasi gerak bupati dan walikota dalam berimprovisasi membangun
daerah mereka, tetapi lebih kepada upaya koordinasi dan konsolidasi
kepemerintahan di Aceh.
"Kita malu bila Jakarta
mengesan kita tidak kompak, tidak satu suara dalam membangunan daerah,"
kata Doto, kemarin 24 September 2012
Walaupun begitu, Zaini
mempersilahkan kepala daerah melakukan lobi-lobi untuk mendapatkan anggaran
atau proyek di masing-masing kabupaten/kota. Tetapi sebelum datang ke Jakarta,
alangkah baiknya, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
"Jangan sembunyi-sembunyi ke
Jakarta, sebelum datang ke kementerian, koordinasi dulu dengan kita, Pemerintah
Aceh akan memberikan dukungan penuh kepada kabupaten/kota dalam rangka
mendapatkan pengalokasian dana atau program dari Pemerintah pusat," jelas
Zaini.
Zaini mengingatkan, Aceh berbeda
dengan provinsi lain. Di provinsi lain, otonomi daerah berada di tingkat
kabupaten/kota. Tapi di Aceh, kata Zaini, sesuai dengan UUPA, otonomi daerah
berada di tingkat provinsi. Ia akan memperjelas dan mempertegas persoalan
tersebut dalam Musrembang Aceh, yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Dan yang paling penting, kata
Zaini, pemerintah Aceh dan kabupaten/kota harus membangun kebersamaan,
koordinasi, sinergis, serta singkronisasi dalam pembangunan Aceh ke depan.
Ia pun mengaku ada rasa malu dalam hatinya,
ketika beberapa kementerian memberitahukan kepadanya ada surat masuk dari
kabupaten/kota di Aceh, atau ada bupati, walikota yang meminta waktu bertemu
menteri tapi tidak pernah memberitahukannya.
"Ada beberapa kementerian
yang menolak surat Bupati/Walikota karena tidak sepengetahuan Gubernur,"
kata Zaini. Kedepan, ia berharap miskoordinasi seperti ini tidak terjadi lagi.
Pemerintah kabupaten/kota sebagai sub sistem pemerintah Aceh harus kompak dan
satu suara. | AT | R | Rakyat Aceh |
