Makassar | Acehtraffic.com- Empat belas camat mengusulkan anggaran Rp 80 juta per kecamatan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan pada rapat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Makassar (perubahan) 2012.
"Anggaran ini penting untuk kegiatan pendidikan politik masyarakat," kata Syamsu Alam, Camat Manggala, saat rapat di ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Rabu, 26 September 2012.
Menurut Syamsu, pendidikan politik masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas demokrasi. "Kami dari dulu ingin memberi pendidikan politik ke masyarakat, tapi tidak ada anggaran," kata Syamsu.
Dia menjelaskan, kegiatan politik tersebut salah satunya yaitu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang peranan masyarakat dalam mendorong peningkatan sistem politik yang demokratis. "Salah satunya juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar proaktif memilih dalam setiap ajang pemilu," kata Syamsu.
Kepala Bagian Pemerintahan Kota Makassar Muhammad Sabri mengatakan, camat merupakan pembina politik di masing-masing wilayah. "Peranan camat sangat penting mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk membangun sistem politik yang kuat," kata Sabri.
Sabri menuturkan, anggaran kantor kecamatan pada APBD Pokok Makassar 2012 bervariasi antara Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar. "Tergantung jenis program dan kegiatan yang dilaksanakan per kecamatan," kata Sabri.
Sekretaris Komisi A bidang Pemerintahan DPRD Makassar, Busranuddin Baso Tika, mengatakan, usulan tersebut akan dipertimbangkan oleh internal Komisi. "Nanti kami kaji dulu di internal komisi untuk mengetahui efektif atau tidak kegiatan tersebut dianggarkan," kata Busranuddin.
Namun, Busranuddin meminta kegiatan pendidikan politik tersebut tidak disalahartikan. Dia mengkhawatirkan kegiatan tersebut justru mengarahkan kelompok masyarakat untuk mendukung pihak tertentu pada setiap ajang pemilu, baik pemilu kepala daerah, legislatif, hingga presiden.
Komisinya, kata dia, akan mempertimbangkan nilai anggaran tersebut untuk dimasukkan pada APBD Makassar Perubahan 2012. Komisi A akan memanggil kembali 14 camat untuk mengkaji perincian kegiatan tersebut pada rapat berikutnya.
"Anggaran ini penting untuk kegiatan pendidikan politik masyarakat," kata Syamsu Alam, Camat Manggala, saat rapat di ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Rabu, 26 September 2012.
Menurut Syamsu, pendidikan politik masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas demokrasi. "Kami dari dulu ingin memberi pendidikan politik ke masyarakat, tapi tidak ada anggaran," kata Syamsu.
Dia menjelaskan, kegiatan politik tersebut salah satunya yaitu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang peranan masyarakat dalam mendorong peningkatan sistem politik yang demokratis. "Salah satunya juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar proaktif memilih dalam setiap ajang pemilu," kata Syamsu.
Kepala Bagian Pemerintahan Kota Makassar Muhammad Sabri mengatakan, camat merupakan pembina politik di masing-masing wilayah. "Peranan camat sangat penting mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk membangun sistem politik yang kuat," kata Sabri.
Sabri menuturkan, anggaran kantor kecamatan pada APBD Pokok Makassar 2012 bervariasi antara Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar. "Tergantung jenis program dan kegiatan yang dilaksanakan per kecamatan," kata Sabri.
Sekretaris Komisi A bidang Pemerintahan DPRD Makassar, Busranuddin Baso Tika, mengatakan, usulan tersebut akan dipertimbangkan oleh internal Komisi. "Nanti kami kaji dulu di internal komisi untuk mengetahui efektif atau tidak kegiatan tersebut dianggarkan," kata Busranuddin.
Namun, Busranuddin meminta kegiatan pendidikan politik tersebut tidak disalahartikan. Dia mengkhawatirkan kegiatan tersebut justru mengarahkan kelompok masyarakat untuk mendukung pihak tertentu pada setiap ajang pemilu, baik pemilu kepala daerah, legislatif, hingga presiden.
Komisinya, kata dia, akan mempertimbangkan nilai anggaran tersebut untuk dimasukkan pada APBD Makassar Perubahan 2012. Komisi A akan memanggil kembali 14 camat untuk mengkaji perincian kegiatan tersebut pada rapat berikutnya.
"Jika hasil kajian kami kegiatan itu bermanfaat bagi masyarakat, bisa kami setujui," kata Busranuddin. | AT | R | TEMPO|
