Lhokseumawe | Acehtraffic.com - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dinilai sampai detik ini belum menjalankan anggaran yang bersumber dari APBD 2012 yang digunakan untuk pengadaan sejumlah proyek kepentingan masyarakat banyak. Senin, 27 Agustus 2012.
Berdasarkan data yang bersumber dari buku Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2012 tertera beberapa anggaran untuk pengadaan proyek untuk kepentingan jalan umum, yaitu:
Pemasangan warning light di depan Mapolres Lhokseumawe dan Mapolsek Muara Satu, dua unit warning light tersebut senilai Rp.120..000.000,00, pengadaan traffic light senilai Rp. 121.050.000.00, biaya pemeliharaan traffic light senilai Rp. 35.000.000.00 dan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peningalan Sejarah Purbakala senilai Rp. 105.500.000.00.
Menurut pantauan The Acehtraffic dilapangan masih banyak situs bersejarah terbengkalai, seperti Bunker peninggalan penjajah di kawasan pantai Ujong Blang yang sudah mulai rusak, tempat eksekusi mati Teuku Chik Di Tunong pun belum dipugar, Gua Jepang yang terbengkalai, dll.
Begitu juga dengan traffic light dan warning light di beberapa persimpangan Kota Lhokseumawe masih ada yang tidak berfungsi dan bahkan tidak hidup sama sekali, misalnya di Kutakareung Cunda Kota Lhokseumawe, simpang Selat Malaka, jalan Perdagangan, dll.
Sementara itu, warning light senilai Rp. Rp.120..000.000,00 yang seharusnya dipasang di depan Mapolres Lhokseumawe dan Mapolsek Muara Dua, sampai hari ini belum dilakukan.
Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, Miswar, SE, MSP gagal di konfirmasi karena tidak menjawab telpon selulernya ketika dikonfirmasi oleh reporter The Aceh Traffic.
Sementara itu, Kordinator Masyarakat Transparansi Aceh [MaTA], Afian mengatakan seharusnya Dinas Perhubungan sudah melaksanakan berbagai proyek yang sudah dianggarkan dalam APBD 2012, karena apabila sampai bulan Desember proyek itu tidak selesai dilaksanakan maka anggaran tersebut akan terjadi Silpa.
Maka, sambung Alfian, perlu adanya tindakan tegas dari Walikota dan Legislatif Kota Lhokseumawe. Patut dipertanyakan bagaimana kinerja Dinas Perhubungan tersebut karena sampai saat ini belum diimpelementasikannya berbagai proyek yang sudah diplotkan dalam anggaran 2012.| AT | AG |
0 komentar:
Posting Komentar