Aceh Utara | Acehtraffic.com – Akibat protes masyarakat adat menuntut kompensasi yang layak terhadap survey seismic migas, Zaratex NV dan cs nya PT Quest Geophisycal Asia uring-uringan hingga kembali meminta bantuan tim muspika, perwakilan SK Gubernur, Dinas Pertambangan Aceh dan dinas pertanian untuk membuat pertemuan dengan segenap lapisan masyarakat gampong Blang Reulieng, dan Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.
Akibat kisruh kompensasi tanah dan tanaman warga tidak layak sehinga terhenti seluruh aktivitas survey migas Zaratex NV di Blok Sawang-Matang Lada, Aceh Utara. Terutama 60 titik di Gampong Blang Reulieng dan Teupin Reusep Kecamatan Sawang, Aceh Utara terhenti total, hal tersebut diakui pihak Zaratex NV dalam rapat yang di gelar di kampung tersebut tadi, Sabtu, 7 Juli 2012, pagi.
Rapat yang dihadiri Bos Zaratex Perwakilan Jakarta Eri Wahab itu turut dihadirkan Tim SK Gubernur Zulfikar, Dinas Pertanian Baktiar, Polres Lhokseumawe Budiman, Camat Sawang, Kapolsek Sawang Basri Karno, Danramil, humas lapangan Zaratex dan PT Quest Geophysycal Asia.
Camat Sawang dalam pembukaannya memohon agar masyarakat Blang Reulieng memberikan tanahnya untuk dilakukan survey seismic Zaratex NV, demi kepentingan pembangunan, bukan kepentingan perusahaan tetapi demi kepentingan nasional. “kenapa didaerah lain tidak bermasalah, kenapa di Kecamatan Sawang bermasalah terutama kampung Blang Reulieng, saya malu” curhat Camat Sawang.
Pertemuan tersebut diselenggarakan di meunasah Gampong itu merupakan pertemuan yang kesekian kalinya dengan masyarakat gampong, sebelumnya perusahaan yang bergerak dibidang survey migas, Zaratex NV telah melakukan pertemuan pada Rabu, 26 Juni 2012 namun pertemuan tersebut hanya mengundang pemilik lahan yang akan terkena survey migas berbeda dengan pertemuan Sabtu kemarin yang turut mengundang masyarakat untuk mendengar penjelasan mengenai survey seismic migas.
Ditengah-tengah penjelasan survey seismic migas oleh humas Zaratex Hilmin, pihak muspika melalui camat Sawang yang hadir mengatakan agar warga jangan mempercayai ucapan-ucapan orang yang tidak bertanggung jawab dengan memprovokasi warga agar tidak memberikan lahannya untuk dilakukan survey seismic migas. “jangan percaya omongan orang yang tidak bertanggung jawab tapi percayalah dengan pemerintah. Ini bukan kepentingan pribadi melainkan kepentingan negara dan negara melakukannya demi rakyatnya,” jelas camat ber-api-api.
Kembali Hilmin menjelaskan bahwa pekerjaan mereka yang telah rampung mencapai 80% sisanya terhambat di gampong Blang Reulieng karena warga di gampong itu tidak terima tawaran kompensasi yang diberikan berdasarkan SK Gubernur yang harganya ‘Murahan’.
Dalam acara yang difasilitasi Camat Sawang pihak muspika beserta pihak perusahaan asing itu meminta agar warga menyampaikan uneg-unegnya namun ketika warga membicarakan perihal kompensasi berdasar SK Gubernur tidak layak dan acapkali merugikan warga yang sudah-sudah, pihak elite tersebut mengalihkan ke hal-hal lain seperti membicarakan bahan dynamite yang berfungsi sebagai pupuk urea, nasib sawang dimasa depan jika didalam perut bumi sawang ditemukan kandungan gas dalam eksplorasi tersebut hingga sampai kearab saudi yang maju karena terdapat banyak kandungan minyak dan gas.
Lubang telinga warga yang telah terlatih kebal mendengar ucapan-ucapan bujuk rayuan manis hanya bisa duduk diam berpangku tangan mendengar penjelasan yang tidak ingin didengar dan bagi pihak muspika mereka menyangka warga mendengar penjelasannya dengan penuh hikmat. ketika selesai menjawab yang sebenarnya bukan jawaban dari pertanyaan warga, seorang warga kembali melontarkan pertanyaan yang sama, kompensasi.
Warga tidak akan membiarkan lahan sawah dan kebun mereka digerogoti bahan peledak Zaratex NV jika pihak Zaratex tidak mau menerima tawaran kompensasi yang diajukan oleh warga dan mengganti kerugian dengan nilai yang layak bukan berdasarkan SK antah berantah milik Gubernur.
Tidak mau kalah dinas pertambangan Zulfikar mengatakan harga kompensasi di Aceh lebih tinggi dari provinsi lain. Danramil Sawang juga ikut bicara, menurutnya Zaratex NV salah jika membayar lebih daripada keputusan pemerintah karena mereka akan berhadapan dengan hukum. Danramil juga menganggap masyarakat yang tidak memberi izin dianggap tidak mendukung program pemerintah.
Tak gentar mendengar jawaban Danramil, seorang warga menantang pihak perusahaan dengan berjanji akan membuat SK sendiri bukan SK Gubernur karena dinilai merugi. “Tanah pribadi saya ngapain urusan orang. Ketika saya ada niat baik, pihak perusahaan mengoper-oper, harus melapor kesana, harus melapor kemari, harus melapor kesitu!” ledek seorang warga.
Zulfikar Dari Dinas Pertambangan Aceh yang terpancing emosi menunjukkan jari telunjuknya kearah warga itu lalu membentaknya, “kau tunjuk siapa orangnya ?.” Secepat kilat Danramil mendiamkan Zulfikar agar berhenti berbicara karena hanya akan membuat masyarakat yang lain terpancing.
Tidak ingin menghabiskan waktu dengan pertanyaan yang itu-itu saja dari masyarakat Sawang, camat memutuskan kompensasi sudah jelas sesuai dengan SK Gubernur, “kalau masih ada permasalahan yang belum selesai nanti bisa dihubungi,” ucar camat sangat kontras dengan kenyataan.
Tanaman warga yang rusak hingga kini tidak juga dibayar telah mencoba menghubungi pihak zaratex namun sukarnya melebihi birokrasi pemerintah, di ombang ambing kesana kemari. Menjelang akhir rapat, pihak dinas pertanian, Bakhtiar menghimbau jika ada data tanaman yang rusak maka lakukan pendataan dilapangan sesuai dengan fakta lalu laporkan ke geuchik atau kepala dusun.
“Perusahaan juga membuat kepastian jaminan jika tanaman layu atau kebun rusak apa yang akan dilakukan. Buat perjanjian diatas hitam putih, tulis bagaimana jika tanaman rusak,” jelas Bakhtiar.
Hingga rapat ditutup musyawarah tersebut tidak menjawab persoalan warga, hal tersebut dikatakan Safwadinur [28] pihaknya tidak akan memberi izin kebun untuk ativitas peledakan dynamite [recording] sebelum kompensasi diberi terlebih dahulu.
“tidak akan ada aktivitas seismic disini, bayar dulu 2 juta satu lubang, kalau tidak silahkan keluar” ungkapnya kesal.
Sementara itu, pertemuan dengan masyarakat adat Gampong Teupin Reusep Kecamatan Sawang, Aceh Utara juga berakhir tanpa hasil. Warga menolak tanahnya disurvey seismic migas sebelum diberi kompensasi.
“walaupun kami ditekan dalam rapat harga satu lubang recording tetap 2 juta rupiah, kami tak percaya SK Gubernur karena ini bukan tanah Gubernur” ucap Saifuddin warga Teupin Reusep, Senin 9 Juli 2012, sore. | AT | HR | IS |
0 komentar:
Posting Komentar