Jakarta | Acehtraffic.com - Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
bukan bentuk tindakan yang merugikan masyarakat. Justru pemerintah
ingin mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan penggunaan dana
anggaran yang tepat guna.
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan kalau pemerintah tidak menginginkan sekitar 20 persen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya dihabiskan untuk subsidi BBM yang sebagian besar dinikmati masyarakat mampu.
"Ingat, 70 persen dari ratusan triliun itu dinikmati bukan oleh masyarakat kita yang lemah tapi yang relatif mampu dan sebagian besar habis di kendaraan roda empat," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 7 Maret 2012.
Pemerintah, lanjutnya, tidak akan membiarkan masyarakat kecil dan sektor industri tanpa perlindungan dari dampak kenaikan BBM ini. Untuk itu, pemerintah merasa perlu menyesuaikan harga BBM untuk menjaga kestabilan perekonomian Tanah Air.
"Lebih dari 18,5 juta atau 30 persen masyarakat kita yang terbawah diberikan perlindungan. Agar tidak terkena dampak," tuturnya.
Hatta menuturkan, pemerintah tidak ingin lagi menunda pembangunan infrastruktur untuk rakyat karena dananya terpakai untuk subsidi BBM. "Kita sama saja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pendidikan, membangun RS, untuk KUR, irigasi pertanian, karena semua tersedot untuk subsidi minyak," jelasnya.| AT | VV |
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan kalau pemerintah tidak menginginkan sekitar 20 persen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya dihabiskan untuk subsidi BBM yang sebagian besar dinikmati masyarakat mampu.
"Ingat, 70 persen dari ratusan triliun itu dinikmati bukan oleh masyarakat kita yang lemah tapi yang relatif mampu dan sebagian besar habis di kendaraan roda empat," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 7 Maret 2012.
Pemerintah, lanjutnya, tidak akan membiarkan masyarakat kecil dan sektor industri tanpa perlindungan dari dampak kenaikan BBM ini. Untuk itu, pemerintah merasa perlu menyesuaikan harga BBM untuk menjaga kestabilan perekonomian Tanah Air.
"Lebih dari 18,5 juta atau 30 persen masyarakat kita yang terbawah diberikan perlindungan. Agar tidak terkena dampak," tuturnya.
Hatta menuturkan, pemerintah tidak ingin lagi menunda pembangunan infrastruktur untuk rakyat karena dananya terpakai untuk subsidi BBM. "Kita sama saja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pendidikan, membangun RS, untuk KUR, irigasi pertanian, karena semua tersedot untuk subsidi minyak," jelasnya.| AT | VV |
0 komentar:
Posting Komentar