Israel Berang Gara-gara Hamas-Fatah Rekonsiliasi

Jerusalem | Acehtraffic.com - Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, keputusan Mahmud Abbas untuk menandatangani kesepakatan rekonsiliasi dengan Hamas menunjukkan bahwa ia telah meninggalkan perdamaian.

Netanyahu mengecam perjanjian rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah pada hari Senin (6/2). Dia juga mengirim pesan yang jelas kepada masyarakat internasional bahwa jika sudah terwujud, proses diplomatik Israel-Palestina akan berakhir.

Salah satu alasan respon tajam Netanyahu adalah untuk menarik komunitas internasional agar menekan Pemimpin Otorita Ramallah Mahmud Abbas untuk tidak mengimplementasikan kesepakatan tersebut, kata seorang pejabat Israel.

"Setiap orang di komunitas internasional prihatin dengan proses perdamaian. Mereka harus mengintervensi sekarang untuk mencegah penyempurnaan pernikahan itu," klaim pejabat tersebut.

Perjanjian yang dimediasi Qatar, menyetujui Abbas sebagai perdana menteri sementara pemerintah persatuan nasional Palestina, yang terdiri dari tokoh independen. Tugas utama pemerintah adalah mempersiapkan pemilihan presiden dan parlemen, serta membangun kembali Jalur Gaza.

"Jika Abbas bergerak untuk melaksanakan apa yang ditandatangani di Doha, ia akan meninggalkan jalur damai dan bergabung dengan musuh-musuh perdamaian," kata Netanyahu. "Hamas adalah musuh perdamaian. Ini didukung oleh Iran yang berkomitmen untuk kehancuran Israel," tambahnya.

"Abbas tidak bisa mendapatkan keduanya dan harus memilih salah satu, pakta perdamaian dengan Israel atau dengan Hamas. Hamas belum menerima tiga persyaratan minimal yang dituntut oleh masyarakat internasional yaitu, mengakui eksistensi Israel, meninggalkan aksi terorisme, dan menerima perjanjian Israel-Palestina," tegas Netanyahu.

Seorang juru bicara Kedutaan Besar AS di Tel Aviv, ketika ditanya tentang apa kebijakan Washington jika kesepakatan Doha dilaksanakan, mengatakan "AS tidak akan mengartikulasikan posisi formal pada masalah spekulatif. Kami akan menunggu untuk melihat apa yang terjadi."

Juru bicara itu menegaskan kembali kebijakan AS bahwa Hamas harus menerima tiga syarat masyarakat internasional tersebut.

Uni Eropa juga belum memberikan pernyataan resmi atas kesepakatan Fatah dan Hamas. (*) | IRIB