Jakarta | Acehtraffic.com - Direktorat Jenderal Pajak perlu mengarahkan kegiatan sensus pajak ke sektor usaha bawah tanah (underground economy) seperti perjudian, penyelundupan, dan pembalakan liar guna mencapai target penerimaan perpajakan tahun ini.
Darussalam, pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center, menilai tidak mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.032,6 triliun di APBN 2012. Oleh karena itu diperlukan upaya ekstra, a.l. melakukan sensus pajak nasional (SPN) jilid dua yang terkoordinasi dan tersosialisasi lebih baik dari sebelumnya.
“Sensus pajak hendaknya menyasar ke sektor underground economy seperti perjudian, penyelundupan, dan ilegal logging. Terus meng-update data wajib pajak sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan uji silang ke WP lainnya,” ujar dia kepada Bisnis, hari ini, Rabu, 11 Januari 2012.
Untuk itu, lanjut dia, sudah sangat mendesak untuk membuat aturan anti penghindaran pajak (general anti avoidance). Dengan demikian diharapkan dapat menangkal skema-skema penghindaran pajak yang semakin agresif dilakukan oleh WP.
“Terakhir perlu untuk mempertimbangkan melakukan tax amnesty untuk memulai babak baru perpajakan,” tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menuturkan untuk mencapai target penerimaan perpajakan tahun ini, yang naik Rp153 triliun dibandingkan tahun lalu, DJP menyiapkan sejumlah upaya terobosan. Salah satu fokusnya adalah menggali potensi pajak dari sektor-sektor usaha potensial, seperti migas, pertambangan batubara, dan kelapa sawit.
Caranya, a.l. dengan bekerjasama dengan surveyor independen dalam menghitung volume produksi dan ekspor dari industri-industri di sektor tersebut. Selain itu, membentuk KPP khusus sektor migas dan non-migas. Lalu menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Indonesia terkait pertukaran data devisa hasil ekspor di perbankan nasional. (LN) | Bisnis
0 komentar:
Posting Komentar