Apakah Papua Sudah Dibarter?

Jakarta | Acehtraffic.com - Kekhawatiran lepasnya Papua dari NKRI dari waktu ke waktu terus meluas. Yang kontroversi, meluasnya kekhawatiran itu berjalan seiring dengan kesan tentang pemerintahan SBY yang tidak peka dan responsif.

Selain itu pihak yang paling khawatir adalah elit atau kelompok yang pernah berkuasa. Sedangkan yang merasa aman, elit penguasa saat ini. 

Meluasnya kekhawatiran dan terbelahnya persepsi ini tercermin dari beberapa peristiwa dan dialog-dialog informal yang disaksikan dan dialami INILAH selama minggu pertama bulan Desember.

Presiden SBY misalnya sudah membentuk Unit Kerja Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat [UK4PB] pada 13 Oktober 2011. 

Tetapi pembentukan itu tetap tidak mampu menutup kekhawatiran yang ada. Soalnya sudah hampir sebulan lembaga baru itu dibentuk, pelantikan Ketua dan anggota lembaga baru tersebut, belum juga dilakukan.

Pembentukan lembaga baru, dinilai oleh kalangan elit bekas penguasa sebagai sesuatu yang tidak efektif. Semestinya yang harus dimaksimalkan adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. [PDT]. 

Selain dananya sudah tersedia, penambahan tugas pada Kementerian PDT bisa menolong kementerian itu dari tudingan sebagai lembaga yang "idle" atau tidak jelas kegunaannya. 

Sekaligus mencegah munculnya lembaga baru yang hanya membuat birokrasi menjadi lebih gemuk.

Dengan memaksimalkan Kementerian PDT, pemerintah tidak harus menugaskan seorang Jenderal purnawirawan untuk menjalankan program percepatan pembangunan atas Papua.

Karena penunjukkan seorang Jenderal sekalipun sudah pensiun tetap memberikan kesan bahwa pemerintah pusat lebih mengedepankan pendekatan militer ketimbang non-militer. 

Padahal yang harus dihindarkan munculnya kesan pemerintah menggunakan kekuatan militer di Papua yang hasilnya pasti akan berujung pada pelanggaran HAM.

Muncul pula pertanyaan, mengapa SBY tidak menugaskan putera Papua di UK4PB? Jika itu dilakukannya, secara psikologis akan menjawab keluhan-keluhan masyarakat Papua. 

Keluhan yang ada misalnya pemerintah membangun Papua dengan hanya mengandalkan konsep yang dibuat berdasarkan visi orang luar Papua.

Ada dua peristiwa yang terjadi awal Desember 2011 yang dihadiri INILAH. Dua peristiwa itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik ataupun membahas soal Papua. 

Tetapi sejumlah elit yang hadir di situ tak bisa menahan kegalauan untuk tidak berbicara soal kemungkinan Papua lepas dari NKRI.

Sementara itu Soegeng Sarjadi, seorang aktifis Angkatan 66 menggelar pesta untuk menghormati Bilver Singh, ilmuwan politik asal Singapura yang baru saja menikahkan puteranya. Pesta diselenggarakan di Hotel Sunlake, Sunter, Jakarta Utara.

Bilver Singh yang dikenal sebagai profesor ahli mengenai Indonesia, punya banyak sahabat di Indonesia. Para sahabatnya, rata-rata pernah menjadi pejabat tinggi di bidang pemerintahan. 

Seperti mantan Letjen TNI [purn] Sutiyoso, Jenderal TNI [Purn] Wiranto dan Jenderal TNI [urn] Ryamirzad Ryacudu. Mereka semua hadir di acara resepsi pernikahan itu.

Saat Ryacudu, mantan Kepala Staf Angatan Darat didaulat memberi sambutan ia bukan hanya bicara tentang pentingnya pasangan pengantin baru itu menjaga keutuhan rumah tangga tetapi juga bagaimana bangsa Indonesia khususnya yang hadir dalam resepsi itu berpikir dan peduli soal keutuhan NKRI.

Menurut Ryacudu, Prof.Bilver Singh merupakan orang asing pertama yang mengingatkan kepadanya lebih dari 10 tahun lalu tentang kemungkinan Timor Timur lepas dari NKRI.

Ketika Singh mengingatkannya, menantu bekas Wapres Try Sutrisno itu tidak percaya. Bahkan ia agak tersinggung dengan peringatan orang Singapura tersebut. Tetapi pada akhirnya prediksi Bilver Singh itu menjadi kenyataan. Pada 1999, melalui referendum, Timor Timur lepas dari NKRI.

Singh pun menangis dan menurut Ryacudu, Singh mungkin satu-satunya orang asing yang menangis atas lepasnya Timor Timur. 

Semenjak itu Ryacudu tidak lagi meremehkan pandangan Bilver Singh. Bahkan setelah lepasnya Timor Timur, mereka menjadi sahabat yang sudah seperti satu keluarga. Karena sudah bersaudara, keduanya semakin bebas dan lepas membahas persoalan-persoalan Indonesia.

Suasana pesta pun menjadi seperti sebuah sarasehan politik. Sebab kebetulan yang hadir sebagai sahabatnya Soegeng Sarjadi kebanyakan berasal dari komunitas politik, para pengamat ataupun orang-orang yang bersentuhan dengan masalah politik. 

Seperti Ikrar Nusa Bhakti [dari LIPI], Kurtubi [pengamat perminyakan] dan Toto Karnavian dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Ryacudu melanjutkan, sekitar empat bulan lalu Prof Bilver Singh menemuinya untuk sebuah diskusi. Tiba-tiba Singh mengingatkan, jika penanganan pemerintah Indonesia tentang Papua tidak berubah, ia khawatir provinsi paling Timur Indonesia itu akan lepas dari NKRI.

"Dan saya sungguh khawatir sebab sayapun memiliki pendapat dan penglihatan serupa," ujar Ryacudu.

Pada kesempatan lain di sebuah resepsi hari ulang tahun, INILAH.COM bertemu dengan bekas Dubes RI untuk AS, Dr Arifin M Siregar. 

Di resepsi itu terlihat sejumlah elit yang dipercaya oleh Presiden Soeharto sebagai anggota birokratnya. Seperti Prof Emil Salim, mantan Dirut Pertamina AR Ramly, ataupun wartawan senior Fikri Djufri yang terkenal sangat kritis dengan manajemen pemerintahan.

Pesta ini menjadi semacam tempat menumpahkan kekhawatiran mereka sebagai warga negara senior.

Siregar yang biasanya suka berbicara blak-blakan hanya bisa mengatakan, bahwa bukan hanya dia yang tidak paham tentang cara pemerintahan SBY menanggapi isu Papua. Tetapi hampir semua sahabatnya yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Orde Baru.

"Maksudnya pemerintah tidak peka begitu?" bertanya INILAH. "Kalau menurut teman-teman, bukan tidak peka, tapi tidak peduli," katanya. Ada kesan cara SBY menanggapi kritikan adalah dengan tidak merespons. Tetapi selain itu, diberi masukan pun, SBY tidak akan pernah mau menggunakan masukan itu, apabila sudah memiliki pandangannya sendiri.

Tamu lainnya yang bertemu menceriterakan betapa kecewanya Ali Alatas, mantan Menlu yang pernah dipercaya SBY sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden [Wantimpres]. 

"Banyak masukan yang diberikan Wantimpres," kata sang tamu, tapi menurut almarhum Alatas, tak satupun yang diterima atau dijalankan SBY.

Pada akhirnya muncul pertanyaan, mengapa Presiden SBY dan para pembantunya seperti tidak peduli dengan kemungkinan lepasnya Papua? Apa sebenarnya yang diprioritaskan oleh SBY? Apakah Papua diam-diam sudah dibarterkan?

Apakah SBY lebih sibuk mengurus masalah suksesi, siapa yang akan menggantikannya? Mungkinkah SBY memang sudah tidak peduli dengan persoalan yang mengancam keutuhan NKRI? Oh My God - OMG, inikah mungkin yang disebut Balada Papua? Dimana nasibnya dan nasib bangsa Papua hanya dibahas sebatas wacana. Tidak ada langkah konkrit!| AT | IH |