Banda Aceh | Acehtraffic.com - Gelombang massa yang tergabung dalam Koalisi Aksi Pendukung MoU Helsinki dan UUPA, Selasa [15/11] berdemo ke DPRA menuntut tunda pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mereka nilai tidak memiliki payung hukum dan bertentangan dengan UUPA. Demo dengan tuntutan serupa juga marak di sejumlah daerah lainnya, seperti Lhokseumawe, Pidie, Aceh Timur, dan Langsa.
Ketika massa dalam jumlah besar itu berorasi ke DPRA kemarin, di ruang DPRA sedang berlangsung pertemuan antara delegasi Uni Eropa (UE) dengan Ketua DPRA, Hasbi Abdullah.
Yang menarik, sesaat demo akan berakhir, massa sempat didatangi Ketua DPRA Hasbi Abdullah dan Ketua Komisi DPRA Tgk Adnan Beuransah. Kedua politisi Partai Aceh itu menyampaikan orasinya di atas truk terbuka yang disambut tepuk tangan para pengunjuk rasa.
Massa tiba sekitar pukul 13.45 WIB setelah berjalan kaki dari pusat kota menuju Gedung DPRA. Selain membawa poster, spanduk, dan baliho berukuran besar, massa juga membawa satu truk terbuka yang lengkap dengan soundsystem. Dalam orasinya, massa menyatakan kehadiran mereka merupakan aksi damai untuk menyatakan sikap meminta agar pilkada ditunda.
Menurut pengunjuk rasa, pilkada yang tengah berjalan saat ini tidak sesuai dengan UUPA. Kondisi ini ditambah pula dengan munculnya konflik regulasi setelah MK mengeluarkan putusan membatalkan Pasal 256 dalam UUPA tentang calon indepeden.
Menurut mereka, putusan MK dinilai berpotensi menggangu perdamaian Aceh dan juga membuat UUPA telah diutak-atik. “Nyanyian MK itu adalah nyanyian nina bobo. MK harus bertanggung jawab atas konflik politik yang terjadi di Aceh,” tegas Nur Azizah yang juga sekretaris koalisi dari atas truk terbuka menggunakan pengeras suara.
Menurut pengunjuk rasa, pilkada harus dihentikan sebelum konflik regulasi dapat diselesaikan. Tak terkecuali itu, UE yang merupakan mediator lahirnya perdamaian Aceh juga diminta mengambil sikap, dukungan, dan komitmennya menyelesaikan konflik regulasi pilkada di Aceh.
Sikap RAMPI
Pengurus Besar Rabithah Muta’allimin Pidie (PB-RAMPI) se-Aceh mendukung hasil rekomendasi elemen sipil pada 13 November 2011 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh yang meminta agar pihak terkait menghentikan semua tahapan pilkada di Aceh sampai ada kepastian hukum.
“PB-RAMPI menilai hasil rekomendasi tersebut sangat tepat untuk menjawab polemik politik di Aceh karena hasil sebuah analisis yang netral,” kata Ketua Umum PB-RAMPI, Tgk Mukhtar Syafari dalam rilis yang diterima Serambi, kemarin.
Stop Provokasi
Menanggapi ketegangan politik Aceh akhir-akhir ini, Pemerintah Mahasiswa (Pema) Unsyiah mengajak semua pihak, terutama eksekutif dan legislatif menyetop provokasi yang dapat mengganggu perdamaian Aceh.
Presiden Mahasiswa Unsyiah, Furqan Ishak Aksa mengatakan akibat gencarnya provokasi telah menyerat masyarakat melakukan mobilisasi massa. “Kita khawatir akan terjadi konflik horizontal dalam masyarakat,” tulis Furqan dalam siaran pers-nya yang diterima Serambi, Selasa [15/11].
Tidak Membiarkan
Sementara itu, dua LSM yang menamakan diri masyarakat prodemokrasi juga mengirim pernyataan sikap kepada Serambi. Kedua LSM itu adalah Aceh Judicial Monitoring Institute [AJMI] dan Kata Hati Institute.
Jubir Masyarakat Prodemokrasi, Agusta Mukhtar menandaskan, semua komponen di Aceh dan Jakarta lebih bijaksana menyikapi kondisi politik di daerah ini. “Jangan mengeluarkan pernyataan yang dapat memprovokasi. Pemerintah Pusat jangan membiarkan situasi politik Aceh yang dapat menimbulkan kekerasan,” tulis pernyataan itu. | AT | Serambi
0 komentar:
Posting Komentar