Banda Aceh | Acehtraffic.com - Prokontra Pilkada Aceh tak hanya diwarnai oleh kubu yang menentang, namun sejumlah organisasi juga menyuarakan pilkada damai dan dilanjutkan sesuai tahapan yang tengah berjalan.
“Tidak ada konflik regulasi dalam pelaksanaan Pilkada Aceh, yang ada hanyalah penyesuaian peraturan menurut hirarki perundang-undangan,” kata Tgk Yusuf Al-Qardhawy, Koordinator Koalisi Organisasi Pendukung Pilkada Damai dan Tepat Waktu dalam konfrensi pers dengan wartawan di Banda Aceh, kemarin Selasa [15/11].
Dia menyatakan setidaknya saat ini di bawah Koalisi Organisasi Pendukung Pilkada Damai dan Tepat Waktu telah terhimpun 195 lembaga yang menyatakan sepakat pilkada dilanjutkan dengan berbagai pertimbangan.
“Kami dapat buktikan kalau ini bukan dukungan yang mengada-ngada, dan semua ini dapat kami buktikan bahwa ini benar-benar dari keinginan organisasi,” kata Yusuf.
Menurutnya, ada banyak risiko yang akan ditanggung rakyat Aceh bila terjadi penundaan pilkada. Setidaknya dari sisi anggaran, rakyat Aceh akan dirugikan.
“Apabila pilkada ditunda, maka akan membuat situasi politik semakin tidak menentu, muncul konflik baru dan anggaran daerah akan membengkak serta lebih banyak pihak yang dirugikan,” jelasnya.
Forum Koalisi juga menyerukan kepada elite politik agar tidak mentransformasi konflik elite menjadi konflik komunal. “Jangan memprovokasi masyarakat dengan jargon-jargon primitif dan amoralis,” tegasnya. | AT | Serambi
0 komentar:
Posting Komentar