Jakarta | Acehtraffic.com - Pengamat Politik dari CSIS, J Kristiadi mewanti-wanti pemerintah untuk tidak menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer [DOM] seperti di Aceh. Menurut Kristiadi sumber konflik Papua bukanlah separatisme itu hanyalah efek. Ia menilai langkah menjadikan Papua DOM merupakan bunuh diri bagi negara ini.
"Itu bunuh diri bagi negara!" tandasnya kepada wartawan saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas Kementrian Pertahanan untuk mebahas konflik Papua, Kamis [03/11].
Menurut Kristiadi ide kemerdekaan muncul akibat dari memudarnya kepercayaan Rakyat Papua terhadap keseriusan pemerintah Pusat mensejahterakan rakyat Papua.
"Ancaman nasional dalam perspektif Papua sebetulnya [berawal dari] memudarnya kepercayaan dan kemudian diikuti dengan kasus korupsi, dan disintegrasi bangsa. Ini bisa terjadi," terangnya.
Kristiadi menilai bahwa Otonomi Khusus yang dieprjuangkan oleh masyarakat Papua sebelumnya merupakan langkah maju yang baik bagi Papua, namun akibat implementasinya yang sangat buruk di lapangan hal tersebut memicu keresahan baru yang sayangnya tidak ditanggapi oleh pemerintah.
"Sebetulnya ini otsus sangat baik yang diperjuangkan orang Papua bersama-sama di Jakarta ini, kemudian tidak dilaksanakan sebagaimana sebenarnya. Karena pada masa Otsus di Papua terjadi korupsi yang luar biasa sehingga orang Papua mengatakan otsus identik dengan korupsi. Itu harus dicegah," terang Kristiadi.
Menurut Kristiadi pada awal Otsus diterapkan semestinya ada evaluasi setiap dua tahun namun itupun tidak dilakukan sehingga semua menjadi seperti sekarang. Untuk itu ia berharap agar pemerintahan SBY tidak lagi main-main dengan persoalan tersebut dan bersikap serius dalam menangani konflik di Papua.
"Saya berpikir positif saja, terus terang saja, mudah-mudahan kita juga mendorong melalui media, you pak SBY jangan main-main lagi, pertaruhannya sangat besar. Kalau negara sudah menghasilkan UU otsus yang sangat baik, tapi you bikin unit seperti ini Unit percepatan pembangunan] hanya untuk pencitraan, tidak ada gunanya." tegas Kristiadi.
Hari ini Kementrian Pertahanan menggelar rapat terbatas membahas mengenai konflik yang ada di Papua. Pembahasan menurut Menhan Purnomo Yusgiantoro dibatasi pada persoalan ide kemerdekaan dan separatisme yang membumi di tanah Papua.
Hadir dalam rapat antara lain Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, tokoh Papua yang kini menjadi Menteri Lingkungan Hidup Berth Kambuaya, Kabarhankam Polri Komjen Pol Imam Sudjarwo, Kepala Bais TNI Laksamana Muda Soleman B. Ponto, Staf Ahli bidang Keamanan BIN Marsekal Muda Maroef Syamsudin, Panglima Komando Daerah Militer [Pangdam] XVII Cendrawasih Mayjen TNI Erfi Triasunu dan Pengamat Politik J Kristiadi. | AT | AG | seruu.com |
"Itu bunuh diri bagi negara!" tandasnya kepada wartawan saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas Kementrian Pertahanan untuk mebahas konflik Papua, Kamis [03/11].
Menurut Kristiadi ide kemerdekaan muncul akibat dari memudarnya kepercayaan Rakyat Papua terhadap keseriusan pemerintah Pusat mensejahterakan rakyat Papua.
"Ancaman nasional dalam perspektif Papua sebetulnya [berawal dari] memudarnya kepercayaan dan kemudian diikuti dengan kasus korupsi, dan disintegrasi bangsa. Ini bisa terjadi," terangnya.
Kristiadi menilai bahwa Otonomi Khusus yang dieprjuangkan oleh masyarakat Papua sebelumnya merupakan langkah maju yang baik bagi Papua, namun akibat implementasinya yang sangat buruk di lapangan hal tersebut memicu keresahan baru yang sayangnya tidak ditanggapi oleh pemerintah.
"Sebetulnya ini otsus sangat baik yang diperjuangkan orang Papua bersama-sama di Jakarta ini, kemudian tidak dilaksanakan sebagaimana sebenarnya. Karena pada masa Otsus di Papua terjadi korupsi yang luar biasa sehingga orang Papua mengatakan otsus identik dengan korupsi. Itu harus dicegah," terang Kristiadi.
Menurut Kristiadi pada awal Otsus diterapkan semestinya ada evaluasi setiap dua tahun namun itupun tidak dilakukan sehingga semua menjadi seperti sekarang. Untuk itu ia berharap agar pemerintahan SBY tidak lagi main-main dengan persoalan tersebut dan bersikap serius dalam menangani konflik di Papua.
"Saya berpikir positif saja, terus terang saja, mudah-mudahan kita juga mendorong melalui media, you pak SBY jangan main-main lagi, pertaruhannya sangat besar. Kalau negara sudah menghasilkan UU otsus yang sangat baik, tapi you bikin unit seperti ini Unit percepatan pembangunan] hanya untuk pencitraan, tidak ada gunanya." tegas Kristiadi.
Hari ini Kementrian Pertahanan menggelar rapat terbatas membahas mengenai konflik yang ada di Papua. Pembahasan menurut Menhan Purnomo Yusgiantoro dibatasi pada persoalan ide kemerdekaan dan separatisme yang membumi di tanah Papua.
Hadir dalam rapat antara lain Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, tokoh Papua yang kini menjadi Menteri Lingkungan Hidup Berth Kambuaya, Kabarhankam Polri Komjen Pol Imam Sudjarwo, Kepala Bais TNI Laksamana Muda Soleman B. Ponto, Staf Ahli bidang Keamanan BIN Marsekal Muda Maroef Syamsudin, Panglima Komando Daerah Militer [Pangdam] XVII Cendrawasih Mayjen TNI Erfi Triasunu dan Pengamat Politik J Kristiadi. | AT | AG | seruu.com |
0 komentar:
Posting Komentar