Alasan Pj Bupati Aceh Utara Tidak Menemui Warga Setelah Diundang

Lhokseumawe | Acehtraffic.com – Terkait sejumlah perwakilan masyarakat dari Desa Pulo Blang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara yang menolak ganti rugi, memenuhi undangan Pj Bupati Aceh Utara kemarin, Kamis [10/11], Atas kedatangan warga tersebut Ali Basyah malah menghindar untuk bertemu dan memerintahkan agar mereka menemui Sekda saja.

Ketika Reporter Acehtraffic.com menanyakan hal tersebut kepada Pj Bupati Aceh Utara Ali Basyah mengenai penolakan Bupati untuk bertemu perwakilan masyarakat Desa Pulo Blang guna membicarakan pembebasan tanah tidak layak.

Beliau mengatakan “Bukannya saya tidak mau bertemu dengan perwakilan masyarakat dari Desa Pulo Blang, tapi hari ini saya ada tamu dan kami sedang rapat, saya menyarankan agar mereka menemui sekda, ada perlu apa bilang saja atau sampaikan kepada sekda,” kata Bupati.

Dengan nada yang tinggi, Bupati juga menanyakan Reporter Acehtraffic.com tahu darimana warga datang kekantor Bupati, “siapa yang mengatakan Bupati tidak mau menemui mereka dan menolak untuk bertemu?,” Tanya Ali Basyah.

“beutoi na troek si gam nyan keunoe [benar, laki-laki itu sudah datang kesini],” jawab Pj Bupati ketika dikonfirmasi Acehtraffic.com. Pj Bupati Aceh Utara juga heran dengan sikap perwakilan masyarakat tersebut yang tidak mau bertemu dengan Sekda Aceh Utara. “Sekda kan ketua tim anggaran pemerintah kabupaten, masak mereka tidak mau menerima bertemu dengan Sekda, kan lucu, kalau semua diurus sama bupati, maka Bupati tidak dapat melakukan pekerjaan lain,” ungkap Ali Basyah.

Dia juga menerangkan soal kelayakan ganti rugi dengan harga 10.000/meter, menurutnya sebagian besar pembebasan lahan warga di desa Pulo Blang sudah dibayar melalui rekening masing-masing tanpa perantara, sehingga kecil kemungkinan terjadinya mark up.

“Bila dibandingkan dengan kebun kelapa sawit yang sudah berbuah milik PTPN harganya hanya 35 sampai 40 juta per hektar, sedangkan untuk lahan atau kebun milik warga desa Pulo Blang yang terkena proyek bendungan irigasi malah kami bayar seratus juta/hektar, sawit ada yang penuh dan ada yang tidak penuh, apa masih kurang ?,” ujar Ali Basyah yang membandingkan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat dengan kebun milik pribadi masyarakat.

“Lahan tersebut akan digunakan untuk membangun bendungan irigasi, untuk kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar, untuk mengairi sawah, puluhan ribu orang yang akan menikmati termasuk warga yang terkena pembebasan lahan. Lagi pula kalau dengan uang tersebut kita beli kebun ditempat lain bisa dapat dua kali lipat,” jelasnya. | AT | HR | YD