Banda Aceh -- Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar meminta pemerintah kabupaten/kota tidak menghambat pencairan dana untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 24 Desember 2011. "Itu dana rakyat yang tidak boleh ditahan-tahan, karena khusus dianggarkan untuk pelaksanaan pilkada. Jika masih ada upaya menghambat pencarian dana atau mengalihkan ke proyek lain, maka itu salah besar," katanya di Banda Aceh, Kamis [6/10/2011]
Hal tersebut disampaikan di sela-sela rapat koordinasi pimpinan daerah khusus (rapimdasus) tentang penyelenggaran Pilkada gubernur/wakil gubernur dan 17 bupati serta wali kota dan para wakilnya 2011.
Rakorpimdasus tersebut dihadiri Asisten deputi I Poldagri bidang koordinator otonomi khusus Kementerian Polhukam bidang politik Brigjen Sumardi dan para bupati/wali kota serta Komandan Kodim serta Kapolres dan Kajari se Aceh.
Ia mengingatkan, bupati dan wali kota adalah pembina partai politik di daerahnya masing-masing, bukan milik kepentingan partai politik atau kelompok tertentu. Karenanya pemerintah berkewajiban untuk mendukung setiap tahapan yang telah diputuskan Komisi Independen Pemilihan (KIP).
Seperti diberitakan sebelumnya, tahapan pelaksanaan Pilkada Aceh yang telah diputuskan KIP ditentang oleh sebagian anggota DPR Aceh terutama Fraksi Partai Aceh (PA), sebuah partai politik lokal di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
"Rakorpimdasus ini untuk memantapkan koordinasi guna penyamaan persepsi soal pelaksanaan pilkada damai, demokratis dan juga mencari masukan dari kabupaten/kota," kata dia menjelaskan.
Oleh karena itu, Muhammad Nazar mengharapkan para bupati dan wali kota meski ikut menjadi kandidat namun lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan Aceh bukan untuk partai politik tertentu.
"Peran pimpinan daerah untuk ikut mendinginkan suasana dan merasionalisasikan aturan hukum pada orang yang perlu kita sampaikan agar diterima dengan baik, sehingga pelaksanaan pilkada bisa berjalan damai," kata Wagub.
Ia juga meminta para bupati dan wali kota untuk mendukung tahapan pelaksanaan pilkada yang telah ditetapkan oleh KIP.
Muhammad Nazar juga mengharapkan jajaran aparat keamanan mengedepankan sikap persuasif dan kooperatif ketika berhadapan dengan masyarakat dalam menjamin keamanan dan pelaksanaan pilkada. |AT/Yd/Ant
0 komentar:
Posting Komentar