Banda Aceh | Acehtraffic.com - Forum Pemuda dan Mahasiswa Pantai Barat Selatan [FPMP-BAS] mendesak DPRA berhenti mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif ke tengah-tengah masyarakat. DPRA dinilai selama ini kerap bertindak seperti pengkhianat dibanding menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat.
Koordinator FPMP-BAS Razikin mengatakan pernyataan-pernyataan anggota DPRA, khususnya dari Fraksi Partai Aceh, di media belakangan ini jelas sebuah upaya untuk memperkeruh suasana. “DPRA terus mengeluarkan pernyataan untuk membentuk opini publik tentang pentingnya penundaan pemilukada demi menyelamatkan perdamaian Aceh. Padahal, semua tahu bahwa upaya ini adalah kepentingan politiknya untuk meraih kursi Aceh 1 (kursi gubernur/wakil gubernur),” kata Razikin dalam konferensi pers di Banda Aceh, Selasa [25/10].
Razikin menyatakan hasrat DPRA melalui Komisi A untuk memberhentikan lima dari tujuh komisioner KIP Aceh adalah bentuk nyata bahwa DPRA ingin menggagalkan hajatan rakyat yang diamanahkan undang-undang melaksanakan pemilihan kepala daerah dalam siklus lima tahunan. “Ini adalah upaya merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Inilah salah satunya yang kami sebut pengkhianatan terhadap rakyat,” kata Razikin.
Kecuali itu, lanjutnya, DPRA juga terus berupaya untuk menekan pemerintah menghentikan penyaluran dana pemilukada ke KIP Aceh. “Ini juga bagian dari skenario mereka untuk menggagalkan Pemilukada Aceh,” katanya. Sayangnya, lanjut Razikin, publik sudah paham dan tak akan terjebak dalam skenario tersebut. “Pemerintah Kabupaten Pidie boleh terpengaruh, tapi kami dari pantai barat-selatan, tidak,” katanya.
Menurut dia, selama ini anggota DPRA lebih fokus memperjuangkan agenda partai masing-masing dengan mengabaikan tugas utamanya. Lihatlah, kata Razikin, masih banyak kebijakan menyangkut hajat hidup masyarakat Aceh yang tak difinalisasikan. ”Contoh nyatanya adalah 29 Raqan prioritas untuk tahun 2011 yang tak kunjung ada kemajuan,” katanya. “Fenomena ini tak bisa dibiarkan. DPRA tidak boleh hanya mementingkan agenda partainya dengan mengesampingkan keinginan rakyat.”
FPMP-BAS juga meminta Presiden untuk menegur pejabat negara (provinsi/kabupaten/kota) di Aceh yang menahan anggaran pemilukada tanpa ada alasan yang jelas ini. ”Kami juga meminta pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses Pemilukada menghargai fungsi serta wewenang KIP sebagai lembaga independen. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun,” katanya.
FPMP-BAS, lanjutnya, juga mendesak DPRA yang merupakan representatif masyarakat Aceh segera menyelesaikan pembahasan 29 Raqan Prioritas 2011. Ditegaskannya, bila kalangan DPRA tak mengindahkan penyataan sikap ini, maka FPMP-BAS akan mengambil langkah-langkah berikutnya. ”Kami akan terus mengawal pelaksanaan pemilukada ini tepat waktu, tanpa ada tunda menunda,” katanya. | AT | Yd | HA
Koordinator FPMP-BAS Razikin mengatakan pernyataan-pernyataan anggota DPRA, khususnya dari Fraksi Partai Aceh, di media belakangan ini jelas sebuah upaya untuk memperkeruh suasana. “DPRA terus mengeluarkan pernyataan untuk membentuk opini publik tentang pentingnya penundaan pemilukada demi menyelamatkan perdamaian Aceh. Padahal, semua tahu bahwa upaya ini adalah kepentingan politiknya untuk meraih kursi Aceh 1 (kursi gubernur/wakil gubernur),” kata Razikin dalam konferensi pers di Banda Aceh, Selasa [25/10].
Razikin menyatakan hasrat DPRA melalui Komisi A untuk memberhentikan lima dari tujuh komisioner KIP Aceh adalah bentuk nyata bahwa DPRA ingin menggagalkan hajatan rakyat yang diamanahkan undang-undang melaksanakan pemilihan kepala daerah dalam siklus lima tahunan. “Ini adalah upaya merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Inilah salah satunya yang kami sebut pengkhianatan terhadap rakyat,” kata Razikin.
Kecuali itu, lanjutnya, DPRA juga terus berupaya untuk menekan pemerintah menghentikan penyaluran dana pemilukada ke KIP Aceh. “Ini juga bagian dari skenario mereka untuk menggagalkan Pemilukada Aceh,” katanya. Sayangnya, lanjut Razikin, publik sudah paham dan tak akan terjebak dalam skenario tersebut. “Pemerintah Kabupaten Pidie boleh terpengaruh, tapi kami dari pantai barat-selatan, tidak,” katanya.
Menurut dia, selama ini anggota DPRA lebih fokus memperjuangkan agenda partai masing-masing dengan mengabaikan tugas utamanya. Lihatlah, kata Razikin, masih banyak kebijakan menyangkut hajat hidup masyarakat Aceh yang tak difinalisasikan. ”Contoh nyatanya adalah 29 Raqan prioritas untuk tahun 2011 yang tak kunjung ada kemajuan,” katanya. “Fenomena ini tak bisa dibiarkan. DPRA tidak boleh hanya mementingkan agenda partainya dengan mengesampingkan keinginan rakyat.”
FPMP-BAS juga meminta Presiden untuk menegur pejabat negara (provinsi/kabupaten/kota) di Aceh yang menahan anggaran pemilukada tanpa ada alasan yang jelas ini. ”Kami juga meminta pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses Pemilukada menghargai fungsi serta wewenang KIP sebagai lembaga independen. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun,” katanya.
FPMP-BAS, lanjutnya, juga mendesak DPRA yang merupakan representatif masyarakat Aceh segera menyelesaikan pembahasan 29 Raqan Prioritas 2011. Ditegaskannya, bila kalangan DPRA tak mengindahkan penyataan sikap ini, maka FPMP-BAS akan mengambil langkah-langkah berikutnya. ”Kami akan terus mengawal pelaksanaan pemilukada ini tepat waktu, tanpa ada tunda menunda,” katanya. | AT | Yd | HA
0 komentar:
Posting Komentar