Dua Calon Bupati Aceh Barat Tidak Memiliki Ijazah

Meulaboh | Acehtraffic.com -- Dua dari 24 orang bakal calon bupati dan wakil bupati Aceh Barat, Provinsi Aceh, tidak memiliki ijazah sebagai persyaratan untuk lolos menjadi calon pada Pilkada 24 Desember 2011.

Ketua Pokja Pencalonan Komisi Independen Pemilihan [KIP] Aceh Barat Bahagia di Meulaboh mengatakan, dua orang bakal calon bupati itu tidak akan diloloskan sebagai calon sebelum menyerahkan ijazah mereka.

"Setelah kita teliti ternyata dua orang bakal calon ini hanya menyerahkan keterangan kehilangan ijazah, bukannya keterangan pernah bersekolah, ini salah sebenarnya," kata Bahagia, Kamis [13/10].

Bahagia menyebutkan, KIP akan melakukan verifikasi mendalam terhadap temuan itu dengan melibatkan aparat kepolisian guna menulusuri lebih lanjut jenjang pendidikan mereka dengan mendatanggi sekolah asalnya.

Selain itu, katanya, dari berkas 24 bakal calon yang sudah lulus seleksi membaca Al Quran itu ditemukan sejumlah fotokopi ijazah yang tidak dilegalisir oleh pihak sekolah ataupun Dinas Pendidikan, serta ada pula yang mengaku lulusan strata dua [S2] diriwayat hidupnya, namun setelah dikros cek hanya tamatan S1.

"Yang tidak berijazah, mereka beralasan karena hilang terkena tsunami dan ijazah yang tidak dilegalisir langsung kita tolak sudah kita serahkan kembali kepada mereka agar dilegalisir," sebutnya.

Mengenai nama-nama bakal calon pemimpin Aceh Barat yang nekat seperti itu kata Bahagia, masih disembunyikan karena hal itu membutuhkan penelusuran lebih lanjut menyusul pengumuman lulus dan tidaknya mereka menjadi calon bupati/wabub akan diumumkan serentak setelah mengikuti tes kesehatan.

Lebih lanjut dikatakan, KIP Aceh Barat tetap mengacu pada berkas awal yang diajukan para kandidat apabila data awal ditemukan bertolak belakang dengan hasil surve di lapangan, maka kandidat itu namanya dicoret.

Bahagia menegaskan, pihaknya tidak akan menerima pembaharuan data dari kandidat yang sudah mengikuti seleksi sampai ketahapan baca Al Quran, karena putusan itu berdasarkan ketentuan diterakan Komisi Pemilihan Umum [KPU].

"Untuk validasi kita datanggi langsung nama-nama sekolah yang  diterakan dalam riwayat hidup mereka, karena ini persyaratan yang perlu dipertegas demi daerah ke depan," katanya. |AT/Yd/Ant