Banda Aceh | Acehtraffic.com - Akibat gubernur tidak hadir pada rapat kedua membahas dana pilkada atau rekomendasi pansus tentang penghentian dana pilkada tampaknya berbuntut panjang.
Abdullah Saleh anggota Komisi A DPRA mengancam apabila gubernur tidak datang pada rapat yang ketiga maka beliau mengancam akan melaporkan isu yang disuarakan oleh LSM GeRAK Indonesia ke KPK melalui hak angketnya.
Siang tadi, DPRA memutuskan menunda rapat kerja hanya gara-gara gubernur mendelegasikan Asisten I setda Aceh Marwan Sufi. Selasa pekan lalu [18/10], rapat juga ditunda karena kasus yang sama. Sedangkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sudah pernah menyatakan bahwa dia malas ke DPRA.
“Jika pun gubernur tidak datang, hak angket akan direkemondesikan untuk langkah selanjutnya kepada pimpinan DPRA. Salah satu yang dimungkinkan adalah hak angket (hak untuk melakukan penyelidikan) atas berbagai kasus,” kata Abdullah Saleh, Senin [24/10].
Hak angket, dapat diusulkan oleh perangkat dewan yang terkait dengan isu yang dibahas yaitu Komisi A, mantan Pansus IV, dan Pokja V yang membahas anggaran.
Kata Abdullah Saleh, Pansus angket nantinya bekerja sesuai kewenangannya untuk melakukan penyelidikan. Kasus yang akan diangkat sama seperti isu yang disuarakan di Jakarta oleh mantan Koordinator GeRAK, antara lain perkara penjualan besi tua, atau kasus pengadaan CT Scan di Rumah Sakit Zainoel Abidin yang pengusutannya sedang berjalan.
"Jika nanti setelah penyelidikan dari pansus angket terdapat indikasi penyimpangan, jika itu pidana umum akan diteruskan ke pihak kepolisian, dan jika itu korupsi akan diteruskan ke Jaksa atau KPK,” kata Abdullah Saleh.
Dia juga menambahkan, DPRA telah dua kali mengundang gubernur, namun hanya mengirim perwakilan. "DPRA akan kembali mengundang gubernur untuk pertemuan ketiga, saya optimis nanti beliau mau datang," kata Abdullah. | AT | Yd
0 komentar:
Posting Komentar