Jakarta | Acehtraffic.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai menyatakan upaya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil. Meskipun ada penurunan, namun angka penduduk Indonesia yang menjadi pelaku aksi teros masih tergolong tinggi.
"Jumlah teroris dua persen dari 240 juta penduduk Indonesia. Jadi angkanya 1,8 juta orang. Dan itulah kelompok jaringan teroris. Tapi tren tahun ini turun tapi belum dalam batas aman," kata Ansyaad saat ditemui di Jakarta, Selasa [11/10/2011].
Menurut Ansyaad, data tersebut dia lansir dari lembaga yang fokus pada deradikalisasi terorisme, Lazuardi Biru. Beberapa waktu lalu, katanya, lembaga itu melakukan survei tentang kerentanan terorisme, indeks radikalisme turun. "Kalau ngomong nggak asbun, kami merujuk pada temuan itu," ujarnya.
Dia juga mencatat sejauh ini ada 240 orang teroris yang sudah keluar dari penjara tetapi sebagian masih kembali melakukan aksi terorisme. "Dari 240 itu ada 22 itu ternyata kembali melakukan aksi teror. Berarti itu 10 persennya," terangnya.
Oleh karenanya, Ansyaad menilai penyelesaian Undang-undang Intelejen merupakan langkah penting karena penanggulangan terorisme membutuhkan pijakan hukum yang baru. "Dengan UU yang ada sekarang, aparat keamanan itu lebih bersifat reaktif. Kalau sudah terjadi baru mereka beraksi. Padahal dalam penanggulangan terorisme diperlukan upaya yang proaktif, sebelum mereka melakukan. Perlu ada payung hukum," ucapnya.
Dia menambahkan payung hukum itu harus bisa memberikan dasar hukum bagi petugas untuk bertindak sebelum mereka beraksi.|AT/Ag/Vvn
"Jumlah teroris dua persen dari 240 juta penduduk Indonesia. Jadi angkanya 1,8 juta orang. Dan itulah kelompok jaringan teroris. Tapi tren tahun ini turun tapi belum dalam batas aman," kata Ansyaad saat ditemui di Jakarta, Selasa [11/10/2011].
Menurut Ansyaad, data tersebut dia lansir dari lembaga yang fokus pada deradikalisasi terorisme, Lazuardi Biru. Beberapa waktu lalu, katanya, lembaga itu melakukan survei tentang kerentanan terorisme, indeks radikalisme turun. "Kalau ngomong nggak asbun, kami merujuk pada temuan itu," ujarnya.
Dia juga mencatat sejauh ini ada 240 orang teroris yang sudah keluar dari penjara tetapi sebagian masih kembali melakukan aksi terorisme. "Dari 240 itu ada 22 itu ternyata kembali melakukan aksi teror. Berarti itu 10 persennya," terangnya.
Oleh karenanya, Ansyaad menilai penyelesaian Undang-undang Intelejen merupakan langkah penting karena penanggulangan terorisme membutuhkan pijakan hukum yang baru. "Dengan UU yang ada sekarang, aparat keamanan itu lebih bersifat reaktif. Kalau sudah terjadi baru mereka beraksi. Padahal dalam penanggulangan terorisme diperlukan upaya yang proaktif, sebelum mereka melakukan. Perlu ada payung hukum," ucapnya.
Dia menambahkan payung hukum itu harus bisa memberikan dasar hukum bagi petugas untuk bertindak sebelum mereka beraksi.|AT/Ag/Vvn
0 komentar:
Posting Komentar