JAKARTA - Subsidi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih belum sepenuhnya dinikmati masyarakat kecil. Sebaliknya, justru yang menikmatinya adalah orang kaya.
Direktur Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam, menyatakan bahwa alokasi APBN justru masih banyak untuk kegiatan seremonial, kunjungan-kunjungan, pelantikan pejabat dan hal lainnya yang tak membawa imbas langsung kepada masyarakat kecil.
Direktur Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam, menyatakan bahwa alokasi APBN justru masih banyak untuk kegiatan seremonial, kunjungan-kunjungan, pelantikan pejabat dan hal lainnya yang tak membawa imbas langsung kepada masyarakat kecil.
"Itu memakan anggaran dan hanya dinikmati para elit saja, tapi tidak diterima masyarakat," kata Arif dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/8).
Menurutnya, penerima manfaat dari APBN adalah elit-elit penguasa dan pemerintah. "Tapi dampaknya, masyarakat yang menerima," tambahnya.
Dampak yang harus diterima masyarakat bawah itu seperti adanya ketimpamgan dalam pembangunan di berbagai bidang. Misalnya pembangunan infrastruktur yang seharusnya membutuhkan biaya besar, justru tidak mendapatkan perhatian.
Arif menyebutkan, terdapat beberapa indikator untuk menilai APBN yang sehat. Di antaranya, APBN harus memberikan akses luas kepada masyarakat, memberikan manfaat substansial bagi masyarakat, serta memberikan ruang dan partisipasi kontrol.
"Alokasi bukan ditentukan kepada siapa yang kuat dan lemah. Tapi apakah secara makro atau realistis," ungkapnya lagi.
Ia juga menyayangkan karena dalam APBN dan juga APBD, justru masih didominasi belanja pegawai. "Mayoritas APBN hanya untuk belanja pegawai, bahkan ada daerah pemekaran yang belum mandiri APBD nya 95 persen untuk belanja pegawai," jelasnya. |AT/jpnn
Menurutnya, penerima manfaat dari APBN adalah elit-elit penguasa dan pemerintah. "Tapi dampaknya, masyarakat yang menerima," tambahnya.
Dampak yang harus diterima masyarakat bawah itu seperti adanya ketimpamgan dalam pembangunan di berbagai bidang. Misalnya pembangunan infrastruktur yang seharusnya membutuhkan biaya besar, justru tidak mendapatkan perhatian.
Arif menyebutkan, terdapat beberapa indikator untuk menilai APBN yang sehat. Di antaranya, APBN harus memberikan akses luas kepada masyarakat, memberikan manfaat substansial bagi masyarakat, serta memberikan ruang dan partisipasi kontrol.
"Alokasi bukan ditentukan kepada siapa yang kuat dan lemah. Tapi apakah secara makro atau realistis," ungkapnya lagi.
Ia juga menyayangkan karena dalam APBN dan juga APBD, justru masih didominasi belanja pegawai. "Mayoritas APBN hanya untuk belanja pegawai, bahkan ada daerah pemekaran yang belum mandiri APBD nya 95 persen untuk belanja pegawai," jelasnya. |AT/jpnn
0 komentar:
Posting Komentar