Setelah mendengar dan membaca pernyataan Ketua fraksi Partai Aceh di DPRA Ramli Sulaiman mengusulkan legislatif segera membuat qanun untuk mengontrol pekerja media, mungkin ada menariknya juga kita membaca tulisan dibawah ini:
Ketika partai berkuasa dinilai tak demokratis berkeputusan,
para mantan kombatan di daerah dan masyarakat penyumbang manok
keumarom saat konflik Aceh pun meradang.
BAK bola api liar yang menggelinding, keputusan
Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh resmi mengusung Zaini
Abdullah-Muzakkir Manaf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur masa
jabat 2012-20017 ternyata mulai menggilas tokoh sentral Partai itu.
Salah satu korban yang sudah nyata, Linggadinsyah tak lain adalah
juru bicara PA sendiri. Menurut Saiful alias Cage, Lingga korban pertama
pascapendeklarasian calon petarung yang siap tempur pada pemilukada
2011 dari partai berkuasa di Aceh itu.
“Tgk Lingga adalah korban
kesewenang-wenangan pimpinan politik GAM maupun elit KPA,” Ujar Cage
seperti dilansir salah satu media lokal di Aceh.
Sebagai orang perpengaruh dikalangan GAM, Cage mengaku sulit menerima
sikap pimpinan politik GAM yang datang dari luar negeri dan seenaknya
main pecat saja pihak yang berseberangan dengannya.
Ia juga menyesalkan keputusan pimpinan KPA/PA yang dinilai
mmencederai nilai-nilai demokratis di tubuh internal partai itu.
Keputusan yang diambil secara otoriter, persis cara militer. Padahal
seperti diketahui, pasca-MoU Helsinki diteken, organisasi Aceh Sumatra
National Liberation Front (ASNLF) sudah menjelma mendaji kekuatan
politik yang tentu saja harus mengedepan demokrasi yang mendaji landasan
politik di negari yang kian phak luyak ini.
Pasca reformasi 1998 bergulir, era otoriter kek to (Soeharto) yang
notabenenya haram bagi orang-orang yang berseberangan dengannya itu
lenyap dilumat demontran saat itu. Babak reformasi dan kebebasan
berpolitik di segenap lapisan masyarakat pun mulai mewarnai kehidupan
warga negara ini. Kran demokrasi kian terbuka lebar, siapa pun asal
punya kartu tanda penduduk bebas bersuara sesui kapasitas dan
statifikasi sosial masing-masing, termasuk di Aceh.
Di Aceh sendiri suasana demokrasi masih seumur jagung, bahkan baru
sekedar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2006 saja yang demokratis.
Sementara dalam menjalankan roda pemerintahan, para pemimpin Aceh belum
mampu menunjukkan sikap menerima pendapat (antikritik) kalanagan luar
kekuasaan bahkan sesama pengauasa sendiri kerap bergesekan.
Sebagai contoh, sebut saja bagaimana pergesekan antara gubernur dan
wagub dalam memerintah Aceh selama ini menghiasi headline Koran lokal
dan nasional. Sebagai bangsa yang sudah sepakat menjujung tinggi
demokrasi, sudah barang tentu itu sebuah tamparan pedih.
Ironi antikritik belum berhenti pada tatatan itu saja, bahkan pernah
orang nomor wahid di Aceh (gubernur sekarang) itu menyebut wartawan yang
notabenenya patnernya sebagai babi sambil menggebrak meja.
Ternyata sisa ororiter ala Soeharto belum terkikis habis di negeri
ini. Para pemangku kepentingan yang mendapat sertifikat P4 (Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan dididik sesuai tujuan
pendidikan nasional menciptakan manusia Indonesia seutuhnya hari ini
belum bisa menanggalkan sikap arogansi yang seolah mendarah daging itu.
Inkonsistsi Demokrasi
Satu lagi sikap inkonsistenan terhadap demokrasi, terutama di Aceh
kembali ditunjukkan oleh partai berkuasa PA yang dinilai mengambil
keputusan tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang mulai dirasakan
warga negeri.
Jadi sangatlah wajar ketika keputusan itu menjadi momok baru bagi
pertumbuhan nilai-nilai demokratis yang belum sepenuhnya berjalan di
Aceh. Dengan begitu, perpecahan suara akibat perseteruan di tubuh PA
bakal mem-blok-blokkan masyarakat di grassroot alias masyarakat arus
bawah karena bakal banyak komando yang harus diikuti mereka.
Para mantan kombatan di daerah dan masyarakat penyumbang manok
keumarom saat 30 tahun konflik GAM-RI berkecamuk di Aceh yang tidak puas
dengan kandididat cetusan PA Pusat tentu akan beralih ke calon yang
mereka anggap lebih kapabel memimpin Aceh ke depan. Bahkan bukan tidak
mungkin, basis massa ril PA yang yang tidak mau terlibat dalam
perseteruan internal bakal beralih ke kandidat dari partai nasional atau
independen. Atau yang tidak mau ambil pusing memilih jadi golongan
putih alias golput.
Bila ditinjau dari sistem demokrasi yang dianut di Indonesia termasuk
Aceh, tak salah bila disebut berkibat ke united states of America (USA)
atau Amerika serikat. Sementara di Amerika sendiri, untuk menentukan
calon presiden atau gubernur negara bagian, partai politik terlebih
dahulu menjaringnya melalui mekanisme konvensi internal. Setelah calon
terpilih lahir dari konvensi internal, baru kandidat itu di lepas ke
arena adu urat syaraf untuk meseunoh (berebut) kursi gubernur atau
presiden.
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Aceh yang notabanenya
terbesar di Indonesia tahun ini sudah selayaknya mempraktekkan cara-cara
berdemokrasi yang sebenarnya seperti yang dijalankan di negara runutan
demokrasi negeri ini. Sudah saatnya kita meninggalkan politik pembodohan
dan penggiringan rakyat untuk kepentingan kekuasaan.
Meski belum ada pemimpin di bumo tuhan ini yang dipilih secara
demokrasi sempurna adanya, namun sedidaknya rakyat negeri bangga dan
puas dengan proses pemilihan petingginya dan bersedia mengawal dan
mendukung sepenuhnya progam gubernur terpilih nantinya.
Sebagai bukti, tidak sedikit presiden Amerika yang ditembak petrus
alias penembak misterius. Tentu saja itu jangan sampai terjadi di Aceh.
Setiap bentuk pemilihan, baik itu parlemen, perwakilan atau sistem dewan
syura semuanya sah-sah saja. Namun, kita tetap sudah sepakat dengan
sistem yang berjalan sekarang.
Jadi setidaknya elit politik di Aceh selayaknya menunjukkan cara
berdemokrasi yang benar kepada rakyat agar tak tercoreng di mata
internasional. Seperti diketahui, pascatsunami Aceh termasuk salah satu
sudut bumi yang paling dipantau internasional setelah timur tengah.
Rakyat jadi korban
Ibarat pertarungan dua ekor gajah, sudah barang pasti rumput sekitar
tempat kejadian perkara (TKP) bakal jadi korban injakan kaki-kaki besar.
Begitu juga pertarungan politik antar elit, jika mereka menghalalkan
segala cara untuk menang seperti gajah tadi yang tak berakal, apalagi
moral, paktis rakyat bakalan jadi sasaran empuk perebutan kekuasaan itu.
Berdasarkan data yang dirilis conflictanddevelopment.org, per (11
November-5 Desember 2006), di minggu pertama bulan November saja,
setidaknya 27 insiden kekerasan terkait pilkada terjadi secara beruntun.
Lalu berlanjut lagi 19 dan 22 November dan seterusnya.
Aktor-aktor yang terlibat dalam insiden konflik bergeser ketika calon
diumumkan pada tanggal 6 November dan kampanye boleh dilaksanakan.
Insiden internal pemerintahan dan antara partai tetap, sekaligus jumlah
insiden antara partai/orang dan negara, dan insiden antara
kelompok/perorangan meningkat.
Sebenarnya insiden antara kelompok/orang melonjak dari 6 menjadi 17
insiden dalam waktu singkat (lihat Figur2). Insiden internal partai
berada pada kasus konflik mengenai sengketa di dalam tim sukses atau
antara anggota kampanye dengan calonnya.
Penelitian lapangan UNDP/Bank Dunia di delapan kabupaten menemukan
beberapa dinamika lokal yang telah menyebabkan ketegangan seiring dengan
semakin dekatnya hari pencoblosan saat itu.
Sebagai contoh, di Pidie kompetisi antar dua calon utama memobilasi
pendukung tingkat tinggi melalui berbagai jaringan politis dan sosial.
Sedangkan di Nagan Raya beberapa calon dianggap mewakili aliran agama
Islam tertentu atau kerajaan lama. Di Aceh Utara, ulama terpecah dalam
mendukung dua pasang calon, mengakibatkan seorang ulama mengirimkan
selebaran berisi dukungan kepada satu calon.
Di Bener Meriah, dua pemimpin anti-GAM memperebutkan suara, pemimpin
tersebut mulai berlawanan; identitas sebagai putra daerah atau identitas
politik lokal menjadi isu yang lebih potensial dibanding identitas
terkait konflik. Di banyak kabupaten, mantan bupati dan pejabat
pemerintah yang mencalonkan diri ke pemilihan dituduh telah mengatur
birokrasi lokal supaya penuh dengan pendukung mereka.
Di Aceh Utara, permusuhan antar polisi dan GAM di tingkat kecamatan
telah mempengaruhi proses pemilihan. Ada kejadian di mana beberapa
anggota polisi lokal bersifat kasar dan menggangu pada saat KPA/GAM
hendak bertemu dengan warga desa untuk berkampanye.
Hampir tak ada para elit yang menjadi korban bentrokan yang terjadi
di arus bawah saat kampanye berlangsung. Seperti biasa, masyarakat
simpatisan lah yang kerap berdarah-darah dan saling adu fisik di arena
pertarungan politik, kecuali calon Gubenur Humam Hamid pada perhelatan
pilkada 2006.
Seperti diberitakan media massa saat itu, Humam Hamid yang tergabung
dalam paket H2O (Humam-Hasbi Oke) ditinju salah seorang yang diduga
simpatisan Irwandi-Nazar (IRNA). Lebih dari itu, hingga tahapan pilkada
2006 usai, tak ada lagi elit yang jadi korban. Mungkin itu salah satu
pelajaran berharga dalam pelaksanaan Pemilukada 2011.
Semoga era otoriter ala Soeharto yang notabenenya haram bagi
orang-orang yang berseberangan dengannya tidak lagi berlaku di Aceh.
Masih banyak waktu yang tersedia bagi Partai Aceh sendiri untuk
introspeksi diri menuju partai yang demokratis jikalau tak ingin
ditinggalkan rakyat.*
Insiden kekerasan Pilkada 2006
Dari sembilan sengketa yang diberitakan di dua minggu terakhir bulan
Nopember, delapan melibatkan aktor antara kelompok/orang dan satu
melibatkan aktor partai/orang dan negara. Pada sebagian besar kasus,
yang bertanggung terhadap kejadian itu adakah “orang tak dikenal” (OTK).
Di bawah ini kami menjelaskan sembilan kasus itu ditambah dengan
beberapa kasus lain ditemukan dalam penelitian di lapangan.
19 Nopember, Banda Aceh
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyelenggarakan debat terbuka
atar calon gubernur di Swiss-Belhotel di Banda Aceh yang disiarkan
secara langsung di televisi nasional. Acara itu berubah menjadi
kekerasan ketika panitia KIP datang dan menghentikan acara karena masa
kampanye belum dimulai.
22 Nopember, Bireuen
Beberapa hari kemudian sebuah insiden serius terjadi ketika Calon H2O
dan bis yang dikendarai diserang. Laporan yang belum dikonfirmasi
menyebutkan bahwa pendukung Irwandi-Nazar yang bertanggung jawab
terhadap kejadian itu dan bahwa hal ini terjadi terkait dengan kunjungan
Malik Mahmud ke Aceh dan dukungannya terhadap H2O. Memang di sebagian
besar kabupaten Aceh, kecuali Pidie, ada banyak penolakan terhadap
Hasbi.
Penolakan juga terjadi pada keputusan pemimpin GAM yang terpusat
di Swedia yang memasukkan calon yang berafiliasi dengan GAM di bawah
sebuah partai nasional dan sebagai deputi gubernur.
24 November, Pidie
Seorang laki-laki diserang secara brutal dalam sebuah insiden terkait pilkada.
28 November, Pidie
Seorang anggota tim sukses Golkar diculik pada tanggal 28 Nopember namun
kemudian dibebaskan keesokan harinya. Korban adalah anggota DPRD dan
kepala Forkab, organisasi yang dikenal terdiri dari mereka yang dulunya
pernah aktif dalam gerakan anti separatis. Laporan yang belum
dikonformasi mengatakan bahwa permasalahannya bukan mengenai sengketa
terkait pilkada tapi lebih kepada permasalahan hutang pribadi.
25 November, Banda Aceh
Surat kabar terbitan lokal Aceh memberitakan perusakan terhadap materi
kampanye seorang calon bupati. Masalah ini tidak dilaporkan ke Panwas.
26 November, Bener Meriah
Poster kampanye milik seorang calon, Fauzan Azima, menurut saksi mata
telah dirusak oleh Batalyon 114 TNI. Fauzan Azima adalah calon yang
berafiliasi dengan GAM. Insiden ini dilaporkan kepada Panwas Bener
Meriah.
25, 26 dan 29 November, Lhokseumawe
Surat kabar memberitakan terdapat tiga insiden terpisah yang menyangkut
pembakaran baliho calon gubernur di Lhoksumawe. Sebagian besar baliho
yang dirusakkan adalah milik calon gubernur dari partai Golkar, yaitu
Malik Raden.
November dan 1 Desember, Aceh Tengah
Beberapa insiden yang menyangkut pesaing utama pemilihan bupati, yaitu
Mahreje dari Golkar bersama tim suksesnya. Pada tanggal 29 Nopember,
anggota tim kampanye Mahreje bersiteru dengan tim sukses calon lawan
untuk menentukan siapa yang berhak untuk menempel stiker kandidiat di
Kecamatan Lut Tawar.
Di insiden terpisah, pada 1 Desember Mahreje memukul salah satu
anggota tim kampanyenya karena tidak berhasil mengumpulkan cukup banyak
pendukung ketika dia sedang berkampanye di Kecamatan Jagung.
Ketegangan antara Mehreje dan tim suksesnya meningkat lagi ketika dia
menemukan pada tanggal 3 Desember bahwa seorang koordinator juga
bekerja untuk pasangan H2O; ini berakhir pada pemukulan dan pemecatan
terhadap koordinator yang bersangkutan.
30 November, Bireuen
Pendukung calon gubernur dari partai PAN-PKS dihadang dan dicegah
mengikuti reli kampanye. Ketua tim suksesnya dilaporkan sudah memaafkan
penyerangnya.
1 Desember, Aceh Selatan
Bupati melaporkan bahwa kepala desa di tiga kecamatan dan satu camat
diancam dan diminta memastikan keberhasilan salah satu calon gubernur.
Akibatnya, satu kepala desa sudah menyerahkan surat pengunduran diri
sedang yang lain tidak masuk kerja atau meninggalkan desa untuk
sementara waktu.
3 Desember, Aceh Utara and Pidie
Anggota tim sukses Azwar Abubakar-Nasir Jamil (PAN-PKS) dipukuli di Aceh
Utara dan 30 kilo stiker kampanye dicuri. Serupa dengan itu, di Pidie
sebuah kelompok menghentikan seorang perempuan yang sedang membagikan
materi kampanye Azwar-Nasir, mengancamnya dan kemudian menghancurkan
materi kampanye yang dia bawa.
Penulis adalah Rahmad RA, Wartawan Harian Aceh, dan sudah dimuat pada tanggal 10 February 2011
0 komentar:
Posting Komentar