Group Sime Darby Malaysia Rambah Hutan Aceh Timur

Langsa - PT.Padang Palma Permai (PPP) anak perusahaan SIME DARBY perusahaan BUMN kerajaan Malaysia merambah ratusan hektar hutan di kecamatan Peureulak, Aceh Timur. Ratusan hektar hutan tersebut kini telah ditanami kelapa sawit yang diklaim sebagai area perkebunan milik perusahaan itu. 

Ketua LSM Fakta, Rabono Wiranata mengatakan berdasarkan data dan peta dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Timur, kawasan hutan yang dirambah PT.PPP mencapai 400 hektar terletak di Desa Cek Mbun, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.“ Kawasan hutan yang dirambah tersebut merupakan hutan produksi terbatas,” ungkap Rabono kepada Acehtraffic, Sabtu [18/6]

Berdasar peta dari BPN Aceh Timur, kawasan hutan yang dirambah PT. PPP berada pada titik-titik kordinat; X; 367 430 - Y; 516 100 menuju pada kordinat ; X; 360 417 - Y; 519 668. dan merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).  

Rabono menjelaskan perambahan hutan yang dilakukan PT.PPP ini terungkap saat LSM Fakta melakukan monitoring konflik satwa liar Gajah dan Harimau di kawasan hutan tersebut.

“Ternyata lokasi hutan itu sudah menjadi area pekebunan kelapa sawit yang diklaim sebagai milik PT.PPP,” ungkap Rabono.

Berdasarkan hasil invenstigasi tim LSM Fakta dan Permastek Aceh Timur, PT.Padang Palma Permai adalah grop perusahaan Minamas Plantation yang merupakan anak perusahaan SIME DARBY sebuah perusahaan BUMN kerajaan Malaysia.   

Ketua LSM Permastek, Ibnu Hajar mengungkapkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, menjelaskan untuk kawasan hutan di kabupaten Aceh Timur, PT.Padang Palma Permai hanya memilki 5000 hektar HGU yaitu di Blang Simpo/Paya Meuligo, kecamatan peureulak.

5000 hektar HGU tersebut tertuang dalam dua SK Mendagri yaitu masing-masing HGU 3000 hektar, nomor dan tanggal surat keputusan SK.36/HGU/DA/79 , 14 Nop 1979 dan tanggal berakhirnya hak 31 Des 2009 dan HGU 2000 hektar, nomor dan tanggal surat keputusan SK/61/HGU/DA/87, 03 Des 1987 dan tanggal berakhir 2022. 

“Untuk area perkebunan sawit di Desa Cek Mbun, Peureulak yang luasnya hampir 400 hektar PT.PPP tidak memilki surat izin apapun,” ungkap Ibnu Hajar. Kawasan ini terletak persis bersebelahan dengan area HGU perusahaan tersebut”. 

Anehnya perpanjangan tangan dari  perusahaan kerajaan Malaysia itu tanpa ragu menyatakan bahwa area perkebunan tesebut adalah miliknya. Sejak tahun 1993 PT.PPP dengan bebas mengelola komoditi kelapa sawit di kawasan itu secara illegal. 

Selama 17 tahun mengelola komoditi kelapa sawit secara illegal anak perusahaan kerajaan Malaysia tersebut sudah mengeruk hasil bumi Aceh mencapai Ratusan Milyar  rupiah. 

Rincian hitungannya ; dalam satu hektar menghasilkan 20 ton kelapa sawit/ tahun. Maka 400 hektar menghasilkan 8000 ton kelapa sawit/ tahun. Maka selama 17 tahun mengahasilkan 136.000 ton. Maka jika dikalikan dengan perhitungan harga standar buah kelapa sawit rata-rata yaitu Rp 1.800 / kilo gram, maka nilainya mencapai Rp 244.800.000.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar, delapan ratus juta rupiah)

Rabono menjelaskan, dari nilai nominal ini perhitungan kerugian negara melalui retribusi, perizinan dan PAD daerah diperkirakan mencapai puluhan milyar rupiah kerugiannya. Ditambah lagi bahwa PT.PPP melakukan pembalakan liar di kawasan hutan produksi.  

“Kerugian daerah dan negara dari wajib pajak perusahaan itu mencapai ratusan milyar, ditambah lagi pelanggaran melakukan pembalakan liar dikawasan hutan produksi,” ucap Rabono wiranata.   

Ibnu Hajar mengatakan berdasarkan data dari kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Aceh Timur, menjelaskan PT.Padang Palma Permai tidak pernah membayar pajak atas kawasan perkebunan yang dikelola secara illegal tersebut. 

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, Ir.Syaifuddin mengakui tidak mengetahui adanya perambahan hutan dan konvensi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya laporan dari LSM ini maka dinas kehutanan dan perkebunan Aceh Timur akan segera mengusut kasus ini. 

“Hingga saat ini belum ada laporan, sekarang akan kita tindaklanjuti kasus ini,” ucap Syaifuddin.

Ketua LSM PERMASTEK,Ibnu Hajar meminta pemerintah dan instansi terkait segera mengambil tindakan tegas secara hukum terhadap anak perusahaan SIME DARBY sebuah perusahan BUMN kerajaan Malaysia yang secara illegal menguasai kawasan hutan Aceh Timur. 

Ibnu Hajar membeberkan sejumlah kejahatan yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia.

“Malaysia itu suka curi ikan di perairan Indonesia, mencuri budaya Indonesia, mengambil pulau Indonesia Simpadan dan Ligitan, suka menyiksa TKI, TKI asal Aceh pernah dipulangkan dengan dirantai, sekarang perusahaan SIME DARBY milik BUMN kerajaan malaysia mulai menjarah Aceh dengan berbagai cara. Socfindo perusahaan Belgia sudah hampir 1 abad di Aceh tidak penah ada kasus, merampas, menjarah, illegal logging,” ungkap Ibnu Hajar. 

“Malaysia melalui perusahaan BUMN nya telah menguasai lahan kelapa sawit di Indonesia seluas 300.000 (tiga ratus ribu) hektar,” tutur Ibnu Hajar.[AT/Fai/Rd]