Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Roy Suryo mengungkapkan alamat surat elektronik (e-mail)
milik anggota Dewan sudah ada sejak 11 tahun lalu. "Tapi, baru aktif
dua hari lalu sejak kejadian kemarin," kata Roy dalam diskusi di
Jakarta.
Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat ini heran bila
anggota Dewan tidak mengetahui alamat resmi surat elektronik mereka.
Terlebih lagi mengapa anggota Dewan justru menggunakan alamat e-mail yang tidak berbayar.
Bermula dari pertemuan para aktivis Persatuan Pelajar Indonesia di
Australia dengan 16 anggota Komisi VIII DPR saat berkunjung ke Negeri
Kanguru. Dalam pertemuan yang diunggah ke situs YouTube itu, aktivis
Persatuan Pelajar menanyakan alamat surat elektronik Komisi VIII. Dalam
dialog itu, para pelajar meminta e-mail pribadi anggota Dewan. | TI
Anggota Dewan awalnya tidak memberikan. Walhasil, salah seorang anggota
staf menyebutkan alamat surat elektronik Komisi VIII dengan lengkap,
"Komisi8@yahoo.com." Namun, hal itu membuat pelajar Indonesia di
Australia bingung. Soalnya institusi resmi legislatif setingkat DPR
seharusnya tidak memiliki domain surat elektronik yang bukan gratisan,
misalnya komisi8@dpr.go.id.
Roy mengatakan domain (dot) com tak sepatutnya digunakan anggota
Dewan. Sebab, domain itu artinya komersial. Sementara, anggota DPR
bukan berlaku komersial. "DPR itu seharusnya memakai domain @dpr.go.id,"
katanya.
Dia menambahkan DPR sebenarnya sudah memiliki domain @dpr.go.id yang
dapat digunakan sebagai alamat surat elektronik. Di komputer DPR, hal
itu memang bisa digunakan. "Tapi, jika dipakai di luar komputer yang
terakses dengan jaringan intranet DPR, belum bisa," katanya. Roy sudah
pernah meminta kepada Sekretariat Jenderal DPR agar anggota Dewan bisa
membuka akses ini dari luar. Lagi pula sistem seperti itu tak
membutuhkan biaya besar. "Langganan e-mail juga murah, berkisar Rp 30-150 ribu per bulan," ujarnya.

0 komentar:
Posting Komentar